Presiden Prabowo sudah berkali-kali melakukan ‘intervensi’ terhadap kebijakan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian. Hal ini menunjukkan secara jelas, ada duri dalam kabinet Prabowo. Desakan reshuffle pun mengemuka agar pemerintahan berjalan efektif.
Kekerasan, upah murah, dan jam kerja panjang terasa lekat, tapi negara terasa jauh. PRT berulang-kali mendapat janji gombal politisi terkait RUU PRT.
Pemerintah tidak melakukan retaliasi atas tarif Trump. Sebaliknya memilih menghapus kuota impor dan dan merelaksasi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Industri lokal terancam oleh banjir impor. Ucapan dan kebijakan Prabowo dinilai kontradiktf.
Pencetakan sawah, selain secara drastis mengubah lingkungan, bisa merusak lingkungan.
Giant Sea Wall dikhawatirkan memicu penggusuran desa nelayan tradisional dan komunitas tepi laut.
UU BUMN dan Danantara belum bisa menumbuhkan kepercayaan investor. Pasar bursa merah tiada henti.
Setidaknya ada tiga kontroversi sebelum Satryo direshuffle. Menteri dari parpol aman.
ICW: Berdasarkan UU BUMN yang baru, audit terhadap laporan Danantara perlu restu DPR.
Bagi Prabowo, terserah publik suka atau tidak. Yang penting, ia bisa terus mengarahkan navigasi politik-nya.
Efisiensi ala Vietnam berbeda. Mereka pilih memangkas jumlah kementerian menjadi 22 kementerian.
Jadi, perlu juga Indonesia punya pemimpin yang blak-blakan. Tanpa tedeng aling-aling.
Pemangkasan berbuntut PHK dan memicu protes, Presiden Prabowo menuding ada 'Raja Kecil.'