Mempertanyakan Belasungkawa Presiden yang Hanya Muncul di Media Sosial

Jakarta, TheStance – Di tengah duka mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon, langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan belasungkawa melalui media sosial menuai sorotan tajam.

Penggunaan platform media sosial tersebut dinilai tidak menghargai pengorbanan nyawa para prajurit yang menjalankan tugas negara mewakili Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Ketiga pahlawan bangsa tersebut adalah Praka Farizal Rhomadhon (gugur 29 Maret 2026), serta Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan (keduanya gugur pada 30 Maret 2026).

Merespons tragedi nasional ini, Prabowo mengunggah pernyataan melalui akun @prabowo pada Selasa (31/3/2026) dalam bentuk instastory yang hilang dalam 24 jam, dan di akun X-nya.

“Innalillahi wainailahi rojiun, turut berduka cita atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah," kata Prabowo dalam unggahan tersebut.

Keputusan menggunakan format konten yang akan terhapus otomatis ini memicu polemik. Founder Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menilai kritik masyarakat adalah hal wajar meski ia melihat sisi lain dari target audiens konten tersebut.

“Ketika Prabowo menyampaikan duka cita mendalam di Instastory Instagram, yang artinya Instagram ini menyasar kalangan anak-anak muda, terpenting bagi kita semua adalah kepekaan dan kepedulian presiden yang merespons meninggalnya prajurit TNI kita,” ujar mantan Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) ini saat dihubungi TheStance, Rabu (1/4/2026).

Ujang menegaskan bahwa posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak seharusnya memengaruhi gaya komunikasi presiden.

“Gugurnya tiga TNI tersebut adalah kabar duka, tapi kalau soal BOP ya diluar meninggalnya tiga prajurit itu, ya pendapat siapapun ya harus dihargai, tapi memang kita harus hati hati menilai secara objektif atau kebijakan orang lain, yang salah katakan salah yang benar katakan benar,” tuturnya.

Kritik pedas datang dari Pengamat Hubungan Internasional, Pizaro Gozali Idrus. Ia menilai respons presiden sangat tidak layak, mengingat latar belakang Prabowo sebagai mantan petinggi militer dan komandan pasukan elit.

“Sebagai seorang pemimpin negara, beliau jenderal, beliau pemimpin Kopassus, seharusnya sudah tahu bagaimana ketika anak buah terbunuh, apalagi ini misi perdamaian,” tegas Pizaro saat dihubungi TheStance, Rabu (1/4/2026).

Pizaro mempertanyakan ketiadaan sikap tegas atau kecaman keras dari Presiden terhadap Israel yang jelas-jelas melanggar hukum internasional dan menghina kedaulatan Indonesia.

“Seharusnya ada komentar yang pedas, yang kritik dan sangat kuat yang disampaikan presiden kepada Israel karena ini jelas melanggar hukum internasional, HAM dan penghinaan terhadap Indonesia,” lanjutnya.

Bahkan, Pizaro mempertanyakan sikap kontras Prabowo yang kini "lembut" pada Israel alias berbeda 180 derajat dari temperamen politiknya di masa lalu. Ia mendesak Presiden menunjukkan taringnya di hadapan dunia internasional.

“Bila perlu gebrak meja sebagaimana beliau dulu pernah lakukan saat kampanye karena ini harkat martabat bangsa Indonesia dilecehkan oleh Israel, dan ini melanggar hukum internasionalnya jelas karena kan ini misi perdamaian,” ujarnya.

Kontras dengan respons "lembut" Presiden, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI justru bersikap jauh lebih tegas dengan mengutuk operasi militer Israel yang mengancam personel pasukan perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL).

"Indonesia terus mengutuk keras serangan Israel di Lebanon selatan, yang secara signifikan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh peacekeepers PBB serta melemahkan pelaksanaan mandat UNIFIL sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan 1701 (2006)," papar Kemlu dalam pernyataan resminya.

Pizaro menilai, keberanian Kemlu seharusnya diamplifikasi kepala negara. “Seharusnya Indonesia menyampaikan protes yang sangat keras dan itu harus melalui Presiden tidak hanya melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) harus dari presiden,” ujarnya.

Baca Juga: Tiga Prajurit TNI Tewas di Lebanon, Pemerintah Didesak Tuntut Israel

Sikap tegas juga ditunjukkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI). Ketua MPR RI Ahmad Muzani, didampingi jajaran wakil ketua, mendesak tindakan konkret dari PBB dan pemerintah RI.

“Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak PBB segera menggelar sidang untuk menyelidiki dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” tegas Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Selain mengusulkan penghargaan tertinggi bagi para korban, MPR bahkan mengeluarkan rekomendasi radikal untuk menarik mundur seluruh pasukan TNI dari wilayah konflik tersebut.

“MPR mengusulkan kepada pemerintah Indonesia untuk menarik pasukannya dari misi perdamaian PBB, di Lebanon Selatan, karena daerah tersebut membahayakan bagi keselamatan anggota TNI,” pungkas Muzani.

Hingga berita ini diturunkan, publik masih menanti apakah Presiden Prabowo akan memberikan pernyataan resmi yang lebih permanen dan berwibawa, atau tetap membiarkan duka nasional ini berakhir di medsos saja. (par)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance