Iran Pilih Pakistan daripada Indonesia Jadi Mediator Konflik Timur Tengah

‎Jakarta, TheStance – Iran mengisyaratkan menunjuk Pakistan dan Turki sebagai mediator dengan Amerika Serikat untuk meredakan konflik Timur Tengah.

Berdasarkan laporan Financial Times, pada Minggu, 22 Maret 2026, Panglima Angkatan Darat Pakistan, Field Marshal Asim Munir, telah berkomunikasi dengan Presiden AS Donald Trump. Dalam pembicaraan tersebut, Islamabad menawarkan diri sebagai lokasi perundingan antara Washington dan Teheran. Hal ini diperkuat dengan pembicaraan Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif dan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian pada Senin, 23 Maret 2026.

‎Langkah ini menunjukkan Iran mungkin mempertimbangkan diplomasi, meski tetap menolak bernegosiasi dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Sementara itu, posisi Indonesia di Board of Peace dinilai sejumlah pengamat menjadi faktor penganjal mengapa Iran lebih memilih Pakistan daripada Indonesia sebagai mediator. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bersedia menjadi mediator konflik antara AS-Israel dan Iran. Bahkan, dia juga bersedia datang ke Teheran Iran, untuk melaksanakan mediasi.

Komunikasi yang stabil antara Pakistan dan Iran, serta hubungan hangat antara kepala militer Pakistan, Asim Munir dan Trump, menjadi alasan utama mengapa Pakistan dinilai layak menjadi mediator.

Sebelumnya, Gedung Putih mengonfirmasi bahwa kepemimpinan militer Pakistan telah menawarkan diri untuk menengahi negosiasi antara AS dan Iran melalui percakapan telepon dengan Trump.

Tahun lalu, Trump menyebut Munir sebagai "pejuang hebat", "orang yang sangat penting", dan "manusia luar biasa".

Trump juga menyatakan merasa terhormat dapat bertemu Munir dalam kunjungan kenegaraan, yang menjadi pertama kalinya Gedung Putih menjamu kepala militer Pakistan, bukan kepala negara.

Dalam pertemuan tersebut, Trump secara terbuka menyebut Pakistan memahami Iran dengan sangat baik, bahkan lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

Trump tercatat telah memuji Munir belasan kali sepanjang 2025, termasuk dalam konteks mediasi konflik dengan India dan KTT Sharm El-Sheikh pada Oktober.

Sementara itu, PM Sharif sudah melakukan panggilan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Senin lalu, dan berjanji membantu mewujudkan perdamaian di kawasan serta menegaskan komitmen Pakistan untuk mengakhiri konflik.

Selama sebulan terakhir, Pakistan vokal dalam menyerukan penghentian serangan AS-Israel terhadap Iran, yang telah menewaskan lebih dari 1.500 orang. Hal ini juga didorong oleh potensi dampak besar terhadap Pakistan akibat kenaikan harga energi.

Pada awal Maret, Pakistan menyatakan siap memfasilitasi pembicaraan antara kedua negara. PM Sharif kembali menegaskan kesiapan tersebut pada Selasa lalu, dengan menyatakan Islamabad siap menjadi tuan rumah dialog.

Pakistan sebelumnya juga telah memiliki pengalaman dalam mediasi konflik yang melibatkan Iran, termasuk dalam upaya meredakan konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran.

Meski belum ada konfirmasi resmi, sumber diplomatik menyebut Pakistan sebagai pilihan utama Iran untuk lokasi pembicaraan, di tengah persaingan dari Turki, Qatar, dan Mesir, yang juga aktif sebagai mediator dalam konflik Gaza.

Turki sendiri telah terlibat melalui komunikasi dengan pejabat Iran dan utusan Timur Tengah Steve Witkoff, guna mendorong gencatan senjata sementara dan membuka ruang dialog.

Status Pakistan sebagai negara mayoritas Muslim yang besar, hubungan yang relatif hangat, serta dukungan dari negara-negara Teluk juga memperkuat posisinya sebagai mediator potensial.

Untuk diketahui, Iran merupakan negara pertama yang mengakui Pakistan saat negara itu merdeka pada 14 Agustus 1947, setelah dipisahkan dari India menyusul ratusan tahun pemerintahan kolonial Inggris.

Selain itu, kedua negara juga memiliki ikatan linguistik, budaya, dan sejarah yang kuat, serta telah mempertahankan hubungan yang relatif ramah selama beberapa dekade, meskipun sesekali menghadapi ketegangan.

Kerja sama keduanya sebagian besar berfokus pada isu keamanan kawasan, khususnya terkait Afghanistan, perdagangan narkoba, dan pemberontakan di wilayah Balochistan.

Selain itu, Iran dipandang positif oleh banyak warga Pakistan, terutama dari kalangan Muslim Syiah, yang memimpin protes terhadap serangan gabungan AS-Israel ke Iran.

Di sisi lain, hubungan AS dengan Pakistan lebih kompleks, dipengaruhi oleh isu terorisme dan dugaan loyalitas ganda dalam dinas intelijen.

Pakistan juga berupaya mendekatkan diri dengan Trump, termasuk dengan mencalonkannya untuk Hadiah Nobel Perdamaian atas perannya dalam menengahi gencatan senjata antara Pakistan dan India pada 2025.

Termasuk menerima undangan Trump untuk bergabung dalam "Dewan Perdamaian", meskipun sejumlah negara mayoritas Muslim lainnya menolak berpartisipasi dalam rencana kontroversial terkait Gaza.

Meski membuka ruang diplomasi dengan Pakistan dan Turki, Iran masih menunjukan sikap keras terhadap negosiasi dengan Amerika Serikat.

Juru bicara komando militer gabungan Iran, Ebrahim Zolfaqari, dalam pernyataan di televisi negara Iran mengecam klaim Presiden AS Donald Trump terkait perundingan gencatan senjata, dengan menyebut bahwa AS “bernegosiasi dengan dirinya sendiri”.

“Apakah pergulatan batin Anda telah mencapai tahap di mana Anda bernegosiasi dengan diri sendiri?” kata Ebrahim Zolfaqari, dikutip dari Deccan Herald, Rabu 25 Maret 2026.

Zolfaqari menambahkan bahwa kondisi investasi dan harga energi tidak akan kembali seperti sebelum perang selama AS belum mengakui bahwa stabilitas kawasan dijamin oleh militer Iran.

Senada, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan atau negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat.

Menurutnya, Iran memiliki pengalaman buruk dengan diplomasi AS, termasuk serangan yang terjadi saat proses negosiasi nuklir berlangsung.

Baghaei juga menyebut klaim AS terkait diplomasi dan mediasi tidak kredibel, karena AS dan Israel masih terus melancarkan serangan terhadap Iran.

Terkait peran Pakistan, Baghaei menyatakan Iran melihat adanya “niat baik” dari Islamabad. Ia juga mengonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah menjalin komunikasi dengan mitranya di Pakistan dan negara lain.

“Negara-negara kawasan memahami risiko konflik ini dan berupaya membantu meredakan situasi,” ujarnya.

Guru Besar Hubungan Internasional sekaligus pengamat studi timur tengah Fisipol UGM, Siti Mutiah Setyawati, menilai bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Amerika Serikat mempersulit posisi Indonesia untuk menjadi mediator yang menghentikan perang Iran Vs AS-Israel.

Oleh karena itu, ia mendesak agar pemerintah meninjau ulang dan mencermati dari perspektif politik luar negeri dan dinamika diplomasi global.

Siti menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam BoP berpotensi memunculkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah. Padahal, persepsi netralitas menjadi faktor penting dalam keberhasilan diplomasi perdamaian. Ketika sebuah negara dianggap berada dalam blok tertentu, peluang untuk diterima sebagai mediator akan semakin kecil.

“Mediator harus berada dalam posisi netral, sementara ketika Indonesia masuk dalam BoP yang beranggotakan Amerika Serikat dan Israel maka akan sulit bagi pihak lain seperti Iran untuk menerima Indonesia sebagai penengah,” ungkapnya, dikutip dari laman resmi Universitas Gadjah Mada.

Ia menambahkan bahwa langkah diplomasi Indonesia perlu mempertimbangkan posisi strategis dalam konstelasi politik global. Kapasitas diplomasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh posisi dalam struktur kekuatan internasional.

“Dalam struktur kekuatan global, Indonesia masih berada pada kelompok negara berkembang sehingga perlu realistis melihat kapasitas diplomasi dalam konflik besar seperti yang terjadi di Timur Tengah,” katanya.

Siti juga menekankan bahwa perhatian pemerintah seharusnya diarahkan pada keselamatan warga negara Indonesia di kawasan Timur Tengah. Konflik yang meningkat menimbulkan risiko bagi ribuan WNI yang bekerja dan tinggal di wilayah Teluk.

“Hal yang paling mendesak sebenarnya menyelamatkan WNI di kawasan tersebut karena jumlah WNI di wilayah Teluk sangat besar dan keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” tegas Siti.

Siti menilai konflik antara Iran dan Amerika Serikat memiliki akar sejarah panjang yang membentuk ketegangan hingga saat ini. Konflik kedua negara yang telah berlangsung lama turut memengaruhi dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut membuat konflik di kawasan Timur Tengah sulit diselesaikan dalam waktu singkat.

“Dalam pengalaman hubungan internasional, konflik seperti ini sering berlangsung sangat lama dan bisa berlanjut hingga bertahun-tahun tergantung pada dinamika kekuatan yang terlibat,” jelasnya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance