Jakarta, The Stance - Problem Makanan Bergizi Gratis (MBG) tak kunjung selesai. Belakangan, viral sebuah video yang memperlihatkan belatung pada menu MBG di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Baitussalam, Pekalongan.
Video berdurasi 32 detik ini memperlihatkan suasana kelas ramai, dan sejumlah siswa yang memperlihatkan nampan MBG mereka dengan makanan berbelatung, khususnya di bagian lauk ayam.
Merespons hal itu, Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Pekalongan, R. Atmajaya berjanji memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menarik seluruh makanan di hari yang sama.
“Pihak dapur sudah meminta maaf, dan mengganti makanan yang terdampak,” ujar Atmajaya dikutip dari Kompas, Rabu 6 Mei 2026.
Hal ini lantas menjadi sorotan anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago yang menilai insiden tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dari petugas Badan Gizi Nasional (BGN) di SPPG.
Seharusnya, makanan yang akan didistribusikan ke siswa sudah melalui proses pengecekan ketat. Ia mempertanyakan peran tenaga ahli gizi dan kepala SPPG mengingat makanan tak layak konsumsi itu bisa lolos hingga ke penerima manfaat.
“Ini bukan sekadar kesalahan teknis di lapangan, tapi menunjukkan lemahnya pengawasan dari tim yang ditempatkan di SPPG,” ujar Irma dalam keterangannya, Kamis 7 Mei 2026.
Dia menegaskan bahwa hal ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan permintaan maaf dari pihak terkait. Permasalahan utama terletak pada kualitas sumber daya manusia, khususnya kepala SPPG dan tenaga ahli gizi yang perlu segera dibenahi.
Koordinasi Belum Berjalan Efektif
Irma juga menyoroti belum optimalnya kerja sama antara BGN dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memastikan keamanan pangan program MBG. Hal ini menandai bahwa koordinasi lintas lembaga belum berjalan efektif.
Insiden belatung ini juga memicu pertanyaan soal penerbitan sertifikat laik higienis oleh Dinas Kesehatan, yang dinilai tidak melalui verifikasi lapangan secara langsung sehingga membuka celah terjadinya pelanggaran standar keamanan pangan.
“Mirisnya, sertifikat laik higienis bisa keluar tanpa petugas turun langsung ke lokasi. Ini harus dievaluasi total,” tegas Irma.
Dia pun mendesak pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan, peningkatan standar operasional SPPG, serta penguatan kualitas tenaga pelaksana agar kejadian serupa tidak terulang.
Tidak hanya soal makanan berbelatung, keracunan akibat MBG juga terjadi baru-baru ini di Kepulauan Bangka Belitung, di mana puluhan siswa SD Negeri 7 Tanjungpandan dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu MBG pada Senin 4 April 2026.
Dua hari kemudian, insiden serupa terjadi di Yogyakarta, tepatnya di SD Negeri Kowang pada Rabu 6 Mei 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun The Stance, kasus keracunan pada program MBG berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPO) dari awal 2025 hingga April 2026, telah menimpa 33.626 pelajar.
Guru Besar Fakultas Teknik Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Raharjo menilai insiden keracunan MBG bukan lagi kasus kasual karena terjadi hampir tiap bulan sepanjang tahun. Ini adalah sinyal merah program MBG yang dipaksa berjalan.
“Hanya mungkin satu dua bulan saja yang tidak ada laporan. Selebihnya hampir setiap bulan ada, dengan jumlah kasus yang fluktuatif,” ujarnya, di laman resmi UGM.
Banyak SPPG Kedodoran Akibat Target Ambisius
Sri menilai banyak SPPG yang kedodoran dalam menjaga standar keamanan produk. Target ambisius 3.000 porsi per hari per unit pelayanan juga sangat tidak masuk akal bagi lembaga yang baru seumur jagung.
Sayangnya, BGN cenderung bersikap reaktif ketimbang preventif. Penutupan unit-unit yang bermasalah dianggap hanya sebagai kosmetik kedisiplinan untuk menutupi kesalahan fundamental sejak tahap perencanaan.
“Seolah-olah itu menunjukkan tindakan disiplin, tetapi sebenarnya masalah awalnya persiapannya dipaksa berjalan,” katanya.
Secara teknis, pakar pangan ini mempermasalahkan logika produksi yang terburu-buru. Dengan target melayani puluhan juta siswa, kebutuhan akan puluhan ribu SPPG menciptakan celah besar dalam manajemen kontrol.
Sri berargumen bahwa pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan bertahap, memulai dari skala kecil untuk menguji kapasitas manajemen sebelum melakukan eskalasi.
“Dari situ bisa diambil pelajarannya terkait kemampuan handle 500, hasilnya nanti bisa untuk menetapkan apakah cukup siap dinaikkan tiga kali lipat selanjutnya. Tahapan ini tidak diantisipasi karena terburu-buru tadi,” tambahnya.
Risiko kontaminasi juga meningkat akibat tekanan produksi. Pengolahan bahan pangan seperti ayam dalam jumlah masif seringkali mengabaikan aspek kematangan merata, terutama jika metode memasaknya tidak tepat.
Jeda waktu antara pengolahan dan distribusi yang mencapai hitungan jam menjadi "bom waktu" bagi perkembangan bakteri. “Jika makanan tidak diolah dengan benar sejak awal, risiko kontaminasi semakin besar,” ujarnya.
Baca Juga: Ketika Perguruan Tinggi Terciprat Proyek MBG
Perbedaan perlakuan bahan baku, seperti penyimpanan dalam pembeku (freezer) setelah perebusan dibandingkan memasak langsung dari kondisi mentah, menjadi faktor penentu.
Memasak langsung dalam wajan besar sangat berisiko menghasilkan potongan daging yang tidak matang sempurna.
“Relatif sulit untuk memastikan setiap bahan dari ratusan potong dalam satu wajan matang semua. Berarti ada risiko sebagian dari potongan tadi mungkin tidak mampu mematikan katakan kuman atau bakteri penyebab penyakit,” ujar Sri.
Faktor manusia juga tak bisa diabaikan. Kelelahan fisik akibat jam kerja yang dimulai dini hari berpotensi menurunkan standar higienitas. Ironisnya, pemilihan metode memasak yang lebih sehat seringkali mengorbankan aspek keamanan bakteriologis.
“Beberapa metode pengolahan seperti menggoreng justru lebih aman dari sisi higienitas karena suhu tinggi mampu membunuh bakteri. Namun, metode ini kerap dihindari karena dianggap kurang sehat karena lemak,” katanya.
Sebagai penutup, Sri menyarankan pemerintah lebih realistis dengan menyasar kelompok paling rentan, seperti penderita stunting, ketimbang memaksakan target 80 juta penerima yang sulit dikelola.
Fokus pada kuantitas yang berlebihan terbukti telah mengorbankan keselamatan para pelajar. “Kalau difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, jumlahnya jauh lebih kecil dan secara keamanan pangannya lebih bisa dikelola,” ujarnya. (par)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.
