Jakarta, The Stance – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai merambah perguruan tinggi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mendorong setiap kampus memiliki minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), alias dapur MBG.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, juga meminta perguruan tinggi tidak sekadar menjadi penonton dalam program MBG.

Namun, pelibatan kampus dalam proyek MBG menuai kritik. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut berpotensi membebani perguruan tinggi.

Selain itu juga dikhawatirkan dapat meredam sikap kritis kampus terhadap kebijakan pemerintah --karena sudah terciprat proyek.

Unhas Kampus Pertama yang Punya Dapur MBG

Dadan Hindayana - BGN

Universitas Hasanuddin menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) pertama di Indonesia Timur yang memiliki dapur MBG.

Ini disampaikan Dadan saat meresmikan dapur tersebut pada Selasa, 28 April 2026, Dia menyebut pelibatan kampus sebagai langkah logis dan strategis karena perguruan tinggi merupakan knowledge-based solution provider.

Bahkan dia berharap kampus tidak hanya mengelola dapur, tetapi juga membangun rantai pasok secara mandiri agar program MBG berjalan lebih baik dan berkualitas.

“Bapak Rektor ini sangat progresif, inovatif, dan luar biasa dalam membangun SPPG karena sangat gesit dalam mendukung program makan bergizi gratis,” kata Dadan.

Menurutnya, program MBG menyasar isu fundamental seperti gizi, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia sehingga pelaksanaannya perlu berbasis sains dan data.

Perguruan Tinggi Jangan Jadi Penonton

Brian Yuliarto

Senada dengan Dadan, Brian Yuliarto menilai dapur MBG milik Unhas dapat menjadi contoh konkret keterlibatan perguruan tinggi dalam program prioritas pemerintah.

Brian menegaskan perguruan tinggi tidak cukup hanya menjadi penonton, tetapi harus terlibat langsung dalam implementasi kebijakan, termasuk pemenuhan gizi masyarakat.

Menurutnya, SPPG di Unhas nantinya akan dikembangkan menjadi teaching factory untuk mendukung praktik dan riset mahasiswa, sekaligus menjadi pusat pengembangan sistem MBG yang dapat direplikasi lebih luas.

“SPPG ini nantinya bisa menjadi tempat praktik, penelitian, dan pengembangan lebih lanjut program MBG,” ujarnya.

Rektor UI: Tugas Utama Kampus adalah Pendidikan

Heri Hermansyah

Respon agak berbeda disampaikan rektor Universitas Indonesia (UI), Heri Hermansyah.

Dia menilai rencana satu kampus satu dapur MBG perlu dikaji lebih lanjut, terutama oleh unit usaha kampus yang berpotensi menjalankan program tersebut.

Menurut Heri, perguruan tinggi memiliki unit usaha yang telah memiliki fasilitas dapur dan pengalaman operasional, seperti hotel kampus.

“Misalnya kita UI punya Wisma Makara. Di dalam Wisma Makara itu ada dapur yang sudah biasa melayani masakan untuk tamu hotel dan lain-lain,” kata Heri, Senin, 4 Mei 2026.

Ia menegaskan tugas utama perguruan tinggi tetap pada pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, pelaksanaan MBG dinilai lebih tepat dijalankan unit usaha yang relevan, bukan institusi kampus secara langsung.

“Unit usaha yang relevan seharusnya nanti yang menangani,” ujarnya.

UII Tolak MBG Masuk Kampus

Fathul Wahid

Penolakan tegas datang dari Universitas Islam Indonesia. Rektor UII, Fathul Wahid.

Dia menyatakan kampus sebaiknya tidak membangun maupun mengelola dapur MBG agar tetap mampu menjaga nalar kritis terhadap kebijakan negara.

Menurut Fathul, perguruan tinggi memiliki mandat meningkatkan mutu pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat, bukan operator teknis proyek pemerintah.

Ia menilai kampus tidak boleh menjadi tumbal bagi program yang masih menyisakan persoalan tata kelola, ketepatan sasaran, hingga beban anggaran negara seperti MBG.

“(Ini) mengaburkan fungsi kampus dan mengurangi sikap kritis terhadap kebijakan negara,” kata Fathul, Rabu, 6 Mei 2026.

Daripada MBG, Fathul menilai ada persoalan lebih mendesak untuk dibenahi, seperti peningkatan kualitas riset, penguatan ekosistem akademik, dan mengejar ketertinggalan global.

DPR: BGN Jangan Menambah Beban Perguruan Tinggi

Yahya Zaini

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, meminta BGN tidak mewajibkan setiap kampus membangun dapur MBG.

Menurut Yahya, pembangunan satu dapur membutuhkan biaya sekitar Rp2 miliar serta lahan yang memadai, sementara tidak semua perguruan tinggi memiliki kemampuan finansial dan infrastruktur yang cukup.

“BGN jangan menambah beban kampus,” kata Yahya, Rabu, 6 Mei 2026.

Ia kembali menegaskan tugas utama perguruan tinggi adalah menjalankan tri dharma pendidikan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Selain itu, Yahya meminta BGN lebih fokus meningkatkan kualitas SPPG ketimbang mengejar kuantitas. Ia mengingatkan kasus keracunan makanan di sekolah tidak boleh kembali terjadi.

“Saya meminta BGN fokus pada peningkatan kualitas SPPG, bukan pada kuantitas,” ujarnya.

ICW: Tidak Relevan dengan Dunia Pendidikan

Seira Tamara

Kritik datang dari peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara. Dia menilai tidak ada relevansi institusi pendidikan menjadi pengelola dapur MBG.

Menurutnya, langkah ini serupa dengan pelibatan TNI dan Polri dalam pembukaan dapur MBG, padahal keduanya masih memiliki persoalan utama yang perlu dibenahi sesuai tugas pokok masing-masing.

“Padahal tugas utama mereka di penegakan hukum yang masih membutuhkan pembenahan, tapi malah diberikan kerja sama di luar tupoksinya,” ujarnya kepada The Stance.

Ia menilai perguruan tinggi seharusnya fokus mendorong pemerintah memperbaiki kualitas pendidikan, kesejahteraan guru dan dosen, serta sarana-prasarana pendidikan.

Selain itu, kampus juga dinilai perlu memberi perhatian pada berbagai persoalan pendidikan lain, termasuk wacana penghapusan jurusan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan industri.

“Itu aspek-aspek penting untuk dibenahi dalam payung besar permasalahan pendidikan,” kata Seira.

Ia pun mengkritik perluasan program MBG yang dinilai semakin jauh dari tujuan awal peningkatan kualitas gizi masyarakat.

“Sudah terlalu banyak akrobatik program MBG ini, yang mana lagi-lagi sangat jauh dari tujuan awalnya untuk meningkatkan kualitas gizi,” tambahnya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance