Jakarta, The Stance – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan pembekalan para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mendapat sorotan publik.
Selain dianggap tak memiliki dasar urgensi yang jelas, pelibatan TNI dalam pembekalan penerima LPDP dinilai sebagai bagian dari remiliterisasi ruang sipil yang justru makin menjauhkan dari cita-cita reformasi TNI.
Sebaliknya, Pemerintah mengeklaim pelibatan TNI bertujuan agar para penerima beasiswa memiliki kedisiplinan dan pemahaman kebangsaan untuk kembali dan berkontribusi untuk negara.
Pelibatan TNI Angkatan Udara
Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M. Lukmanul Hakim, mengatakan bahwa penyelenggaraan Persiapan Keberangkatan (PK) ini merupakan bagian dari pelatihan awal penerima beasiswa sebelum melaksanakan studi.
Pembekalan tersebut berlangsung sejak hari Senin 4 Mei 2026 hingga Sabtu 9 Mei 2026.
Lukmanul menjelaskan kegiatan PK ini telah dilaksanakan sejak awal program beasiswa LPDP digulirkan dan menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan penerima beasiswa, baik secara akademik maupun nonakademik.
"PK bertujuan untuk membekali penerima beasiswa dengan penguatan karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, etika, serta kesiapan mental dan sosial, sehingga awardee dapat menjalani masa studi dengan optimal serta bertanggung jawab sebagai penerima beasiswa negara," kata Lukmanul dalam keterangannya, Senin 4 Mei 2026.
Dia memaparkan PK kali ini diselenggarakan di Lanud Halim Perdanakusuma. Pelibatan TNI ini pun bukan merupakan yang pertama kali.
Setiap pelaksanaan PK, kata Lukmanul, selalu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan untuk angkatan berikutnya. Dengan begitu, kualitas pembekalan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.
"Sejalan dengan hal tersebut, LPDP juga akan melakukan evaluasi setelah pelaksanaan PK di Lanud Halim Perdanakusuma, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, materi, metode kegiatan, serta masukan dari penerima beasiswa sebagai dasar penyempurnaan desain dan pelaksanaan PK berikutnya agar semakin adaptif terhadap kebutuhan awardee," ucapnya.
Program pembekalan ini diikuti oleh calon penerima dan penerima beasiswa LPDP jenjang magister (S2) dan doktor (S3), baik untuk studi di dalam maupun luar negeri.
Agar Dispilin dan Tidak Culture Shock
Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengungkap alasan penerima beasiswa LPDP akan mendapat pembekalan dari TNI.
Brian mengatakan pelibatan TNI agar para penerima beasiswa tidak mengalami culture shock saat berkuliah di luar negeri.
Nantinya, TNI juga akan memberikan penguatan nilai-nilai kebangsaan serta pelatihan disiplin bagi para penerima beasiswa.
"Supaya mereka tidak culture shock dan semacamnya. Termasuk disiplin. Penguatan kebangsaan juga ada," ujarnya dikutip dari detik, Minggu 3 Mei 2026.
Brian mengeklaim pembekalan itu penting dilakukan agar para penerima beasiswa memiliki pemahaman untuk kembali dan berkontribusi untuk negara
"Jadi intinya sih LPDP ini butuh muatan muatan disiplin, kerja keras, kebangsaan," tuturnya.
"Kenapa, supaya ketika belajar mereka nanti mereka ada semangat bagaimana setelah kembali ke Indonesia bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa kita," tambahnya.
Menambah Daftar Penjang Pelibatan TNI
Kegiatan pembekalan para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menambah daftar panjang pelibatan TNI dalam pelatihan dan kegiatan di institusi sipil.
Sebelumnya, TNI juga terlibat dalam Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) Komponen Cadangan (Komcad) 2026 dimana TNI melatih sekitar 1.773 ASN kementerian/lembaga dan warga sipil untuk menjadi Komponen Cadangan guna memperkuat pertahanan negara.
Tujuan pelatihan yang berlangsung selama 3 bulan ini untuk membentuk disiplin, karakter bela negara, kekompakan, dan kemampuan dasar militer. ASN yang tergabung dalam Komcad diharapkan menjadi kekuatan penguat bagi komponen utama pertahanan negara, yakni TNI.
Selain itu, TNI juga ikut terlibat melatih petugas haji 2026 menggunakan pola semi-militer untuk meningkatkan disiplin, fisik, dan kekompakan tim dalam melayani jemaah.
Pelatihan intensif ini berlangsung di asrama haji dengan sistem "barak", mencakup latihan fisik, baris-berbaris, dan mental, serta melibatkan puluhan personel TNI-Polri
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) beralasan menerapkan kebijakan ini untuk memastikan petugas memiliki kesiapan fisik dan mental yang prima saat bertugas di Arab Saudi.
Amnesty : Pelibatan TNI Tidak Tepat
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengemukakan tidak ada urgensi pelibatan militer dalam pembekalan awardee LPDP. Bahkan, dia menilai tidak ada signifikansinya sama sekali.
"Pelibatan tentara dalam urusan rencana studi mahasiswa kian menegaskan lemahnya supremasi sipil dan menguatnya militerisasi ruang sipil sejak revisi UU TNI pada Maret 2025 lalu. Mereka ingin mencari ilmu, bukan berperang," tutur Usman dalam keterangannya, Senin 4 Mei 2026.
Menurutnya, militerisasi ruang pendidikan sipil mengingkari amanat reformasi yang memisahkan sipil dan militer.
LPDP seharusnya menyediakan cendekiawan Indonesia yang kompeten di bidangnya beserta fasilitas konseling untuk mengukur seberapa matang bekal ilmu dasar dan persiapan awal awardee sebelum berangkat studi ke luar kota ataupun luar negeri.
Usman menilai layanan bimbingan akademik, bahasa, dan konseling lebih penting untuk memastikan calon mahasiswa memiliki kesiapan psikologis saat menghadapi proses perkuliahan yang akan menguras waktu, energi, serta emosi. Terlebih, para peserta harus jauh dari keluarga.
"Peserta LPDP perlu mempersiapkan diri untuk menjalani perkuliahan yang panjang, bukan untuk berperang. Selama ini, pemerintah selalu membenarkan pelibatan militer dalam hal-hal sipil dengan alasan latihan kedisiplinan," kata Usman.
Selain itu, latihan disiplin, kata Usman, tidak harus datang dari militer. Pelatihan disipilin dan kecakapan dalam pengambilan keputusan pun bisa didapatkan melalui pelatihan konseling tanpa harus melibatkan militer.
Usman menegaskan remiliterisasi ruang sipil justru makin menjauhkan dari cita-cita reformasi TNI. Indonesia, kata Usman, butuh tantara yang kuat di medan perang, bukan di ruang sipil dengan pelaksanaan tugas-tugas nonmiliter.
"Institusi militer harus kembali ke tugas utamanya di bidang pertahanan negara, bukan mengurus hal-hal di luar mandat konstitusional," ujarnya.
Potensi Mengganggu Daya Kritis Pendidikan Tinggi
Sementara itu, Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji menilai bahwa pelibatan TNI dalam program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berpotensi mengganggu kekritisan dalam dunia akademik. Padahal, mahasiswa dilatih untuk bertanya, menguji gagasan, mengkritik teori, dan bahkan menantang kemapanan.
“Kalau pendekatan (TNI) ini terlalu dominan, kita bisa menghasilkan lulusan yang patuh, tetapi kurang kritis. Padahal dunia akademik global justru membutuhkan manusia yang mampu berpikir mandiri," ujar Indra, Selasa 5 Mei 2026.
Menurutnya, simbol pelibatan militer dalam pembekalan sipil juga perlu dilihat secara hati-hati. Ia menjelaskan, pendidikan seharusnya memperkuat otonomi warga negara, bukan sekadar membiasakan mereka tunduk pada instruksi.
Ia berpandangan masalah utama LPDP bukan semata-mata kurangnya nasionalisme para awardee. Sebab banyak alumni bukan tidak mencintai Indonesia, tetapi menghadapi kenyataan bahwa ekosistem nasional belum siap menyerap keahlian mereka.
"Banyak lulusan LPDP belajar bidang-bidang sangat strategis seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, energi terbarukan, kebijakan publik, kesehatan global, ekonomi pembangunan, pendidikan, hingga teknologi digital. Tetapi ketika pulang, mereka berhadapan dengan birokrasi yang lambat, pasar riset yang sempit, kampus yang minim dana penelitian, serta lembaga publik yang belum sepenuhnya berbasis meritokrasi,” ungkap Indra. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
