Jakarta, The Stance – Pernyataan pemerintah yang mengungkapkan rencana menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi karena "tidak relevan dengan kebutuhan industri dan oversupply" mendapat sorotan publik.
Pernyataan sembrono tersebut dikemukakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 pada Kamis 23 April 2026.
Badri mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah prodi untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan industri.
“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujarnya, dikutip dari siaran YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Minggu, 26 April 2026.
Sekilas gagasan tersebut tampak rasional dalam kerangka efisiensi dan orientasi pasar. Namun, sejumlah pihak dari kalangan pendidikan menilai kebijakan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran terkait arah pendidikan nasional.
Termasuk menyimpan persoalan mendasar yakni mereduksi makna pendidikan menjadi sekadar instrumen industri.
Rencana Tutup Program Studi yang Tidak Relevan dengan Industri
Badri menjelaskan bahwa setiap tahun perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,9 juta lulusan, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma. Namun, ia menilai kondisi deindustrialisasi dini membuat lulusan semakin sulit terserap pasar kerja.
Ia juga menyebut adanya ketidaksesuaian antara prodi yang dibuka kampus dan kebutuhan industri akibat pendekatan market driven, yaitu pembukaan prodi berdasarkan tren pasar.
“Akibatnya kelebihan suplai di situ, saya bisa mengecek juga misalnya tahun 2028 itu sebenarnya kita kelebihan suplai dokter,” kata Badri.
Dia mencontohkan, beberapa bidang seperti ilmu sosial dan keguruan mengalami kelebihan lulusan, dengan jumlah lulusan mencapai sekitar 490 ribu orang per tahun. Padahal kebutuhan pasar per tahun hanya sekitar 20 ribu orang,
“Program studi yang terkait dengan social science itu sekitar 60an persen. Kemudian yang paling gede itu pendidikan keguruan. Kita meluluskan tiap tahun 490 ribu,” ujarnya.
Pernyataan itu langsung menuai tanggapan dari akademisi. Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai pada dasarnya rencana tersebut mencerminkan orientasi jangka pendek Kemendiksaintek yang mengikuti logika pasar dan industri.
“Tidak salah karena industri memang memerlukan tenaga kerja yang terampil dengan keahlian teknis tertentu, tetapi cenderung mereduksi makna pendidikan dalam arti sebenarnya,” ujarnya dalam keterangan pada The Stance, Minggu 26 April 2026.
Risiko Jika Prodi Tak Relevan Industri Ditutup
Didik menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan membentuk keterampilan teknis, tetapi merupakan proses holistik untuk membentuk manusia seutuhnya, mencapai martabat keselamatan, dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
"Artinya, pendidikan bukan sekedar mengisi ilmu di kepala dan keterampilan tapi membentuk manusia seutuhnya melalui proses berpikir, merasakan, memilih nilai, dan menjadi manusia yang bertanggung jawab," urai Didik.
Ia menjelaskan, proses pendidikan mencakup pembentukan kemampuan berpikir, perasaan, pengambilan keputusan berbasis nilai, serta tanggung jawab sebagai manusia.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran yang tidak bisa disamakan dengan institusi lain yang sepenuhnya tunduk pada logika pasar.
Didik juga menyoroti kecenderungan menjadikan daya serap pasar sebagai dasar utama penilaian keberadaan program studi. Ia menilai pendekatan tersebut berisiko mempersempit ruang ilmu yang memiliki nilai jangka panjang bagi peradaban.
“Kita berisiko membentuk generasi yang terampil, tetapi tidak reflektif dan mungkin tuna nilai, adaptif tetapi tidak visioner, produktif, tetapi tidak kreatif dalam arti yang paling mendasar,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa ilmu murni saat ini sering dianggap tak memiliki keterkaitan langsung dengan industri. Namun, menurutnya, negara yang meninggalkan ilmu dasar akan kehilangan kemandirian intelektual dan bergantung pada pengetahuan luar negeri.
“Dalam jangka panjang, ini bukan hanya persoalan akademik, tetapi persoalan kemandirian bangsa,” katanya.
PTN Saat Ini Dinilai Berkembang untuk Bisnis
Lebih lanjut, Didik juga menyoroti banyaknya perguruan tinggi negeri (PTN), seperti ITB, UGM, dan UB yang menyebar jaring ke Jakarta dan kota besar.
Kampus-kampus ini dinilai Didik banyak menawarkan ilmu praktis yang tidak ada hubungan dengan peningkatan ilmu mendalam.
Menurutnya, penyebaran PTN ke kota lain dikembangkan hanya untuk bisnis semata. Praktek ini yang menurutnya harus dihapuskan, karena tidak menjadikan PTN tersebut unggul dan naik peringkat di tingkat global.
"Pantas PTN kita tertinggal di ASEAN dibandingkan Singapura dan Malaysia - apalagi di Asia (Jepang, Cina, Korea dan lainnya," kata Didik.
Dia menilai meski perguruan tinggi harus tetap mengikuti perkembangan zaman, kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan keberadaan ilmu murni.
Ia menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini harus memiliki pandangan yang lebih visioner dengan memperkuat ekosistem pendidikan tinggi, bukan sekadar menyesuaikan dengan kebutuhan jangka pendek industri.
“Kementerian tugasnya harus visioner dengan menguatkan ekosistem karena pada akhirnya, pendidikan tinggi bukanlah soal mencetak pekerja bagi industri, tetapi tentang menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa,” jelasnya.
Peran negara dalam membangun peradaban, lanjut dia, tak boleh direduksi jadi sekadar membangun industri.
Anies Baswedan: Jangan Reduksi Pendidikan
Senada, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menilai rencana kebijakan tersebut memunculkan kekhawatiran terkait arah pendidikan nasional.
Anies menyoroti pandangan bahwa ilmu murni kerap dianggap jauh dari praktik industri dan seolah berada di “menara gading”. Padahal, di sanalah akar dari hampir seluruh inovasi yang kita gunakan hari ini berasal.
“Ada kebijakan yang tampak efisien dalam jangka pendek, tapi bila tidak hati-hati, justru membelokkan arah perjalanan bangsa dalam jangka panjang,” tulis Anies dalam unggahan di akun X pribadinya @aniesbaswedan, Minggu, 26 April 2026.
Menurut Anies, berbagai kemajuan seperti internet, kecerdasan buatan, hingga perkembangan di bidang kesehatan yang menurutnya tidak terlepas dari riset ilmuwan dasar yang bekerja tanpa kepastian aplikasi langsung.
Para peneliti, kata dia, melakukan riset bukan semata karena permintaan pasar, melainkan dorongan untuk memahami cara kerja dunia.
“Kita perlu ingat bahwa relevansi tidak selalu bisa diukur dalam horizon waktu yang pendek. Apa yang hari ini tampak tidak terkait industri, bisa jadi esok hari menjadi tulang punggungnya,” ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Batasi Siswa SD-SMA Pakai ChatGPT
Mantan Rektor Universitas Paramadina ini juga mengingatkan bahwa negara yang hanya menyiapkan tenaga kerja siap pakai tanpa mengembangkan pemikir dasar berisiko menjadi sekadar pengguna teknologi.
“Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri dan membaginya kepada dunia,” tegasnya.
Banyak kebijakan publik yang kuat justru bertumpu pada ilmu dasar, seperti epidemiologi dalam penanganan pandemi, ilmu lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim, hingga ekonomi teoretis dalam perumusan kebijakan fiskal.
“Menutup atau melemahkan ilmu murni berarti mengurangi kemampuan kita untuk memahami dunia secara mendalam. Tanpa pemahaman itu, keputusan kita mudah terjebak jadi dangkal,” ujarnya.
Anies mengakui pentingnya keterhubungan antara perguruan tinggi dan dunia industri. Namun, tidak dengan cara menghapus ilmu murni. Yang dibutuhkan, menurutnya, adalah membangun jembatan antara keduanya, bukan saling menggantikan.
"Maka, barangkali yang perlu kita jaga adalah keseimbangan. Dengan menjaga keseimbangan itulah, kita dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang tak hanya mengikuti kemajuan dunia, tetapi juga menciptakannya," jelasnya. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.
