Jakarta, The Stance – Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan agar sekolah di Indonesia mulai menerapkan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran. Itu disampaikan Prabowo saat bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam agenda kunjungan kenegaraan Presiden di Paris, Prancis, Kamis 28 Mei 2026.
Prabowo mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia dan Prancis di masa depan.
Dalam pidatonya di Istana Elysee, Paris, Prabowo mengaku sudah berkunjung sebanyak tiga kali dalam setahun ke Prancis. Ia mengeklaim hubungan kedua negara tersebut berada di tahap sangat baik dan ingin meningkatkan hubungan dalam hal sains dan teknologi, serta pendidikan.
"Saya sudah instruksikan agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo meyakini bahwa di tengah keadaan global yang penuh ketidakpastian, serta ketegangan konflik, Indonesia dan Prancis bisa memainkan peran positif.
"Indonesia akan selalu mendorong segala usaha untuk memelihara perdamaian," jelas Presiden.
Prabowo Pernah Minta Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah
Ini bukan kali pertama Prabowo meminta agar anak-anak sekolah diajarkan bahasa asing. Pada 23 Oktober 2025 lalu, ketika menjamu Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Jakarta, Prabowo lebih dulu menginstruksikan agar bahasa Portugis dijadikan mata pelajaran di sekolah.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia dan Brasil ingin hubungan menjadi lebih baik, sehingga memprioritaskan bahasa Portugis.
"Sebagai bukti bahwa kami memandang Brasil sangat penting, saya telah memutuskan bahwa bahasa Portugis akan menjadi salah satu prioritas bahasa disiplin pendidikan Indonesia," kata Prabowo ketika itu.
Pada saat itu, Lula memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas keputusan Prabowo.
Menurut Prabowo, bahasa Portugis sama prioritasnya dengan bahasa lain yang sudah lebih dahulu diajarkan di sekolah.
"Selain bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Perancis, Jerman, dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita, Portugis dan Spanyol," ujar Prabowo.
Prabowo menyampaikan, dirinya akan memberi petunjuk kepada Menteri Pendidikan Tinggi (Mendikti) dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) agar bahasa Portugis mulai diajarkan di sekolah.
DPR Pertanyakan Kesiapan Pengajaran Bahasa Asing di Sekolah
Menanggapi instruksi terbaru Prabowo soal bahasa Prancis, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani, akan meminta penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Pasalnya jangankan bahasa Prancis, penerapan bahasa Portugs dalam pendidikan saja hingga kini belum jelas.
"Untuk kejelasan wajib belajar Bahasa Perancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada raker dengan kami nanti," kata Hadrian, Jumat 29 Mei 2026.
Dia berpandangan, penguatan kemampuan bahasa asing memang penting.
Meski demikian, pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik.
"Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang," ucapnya.
Untuk itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyebut Komisi X DPR akan memastikan terlebih dahulu dalam raker dengan Kemendikdasmen, apakah rencana ini benar-benar menjadi prioritas pendidikan nasional, atau sekadar wacana.
Sebab, jika kesiapannya ternyata belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap.
"Sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu," kata Lalu Hadrian.
Mendikdasmen: Tergantung Kesiapan Guru
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebutkan, penerapan pelajaran bahasa Portugis di sekolah bergantung pada kesiapan guru serta sarana dan prasarananya.
"Nanti sangat tergantung pada bagaimana kesiapan gurunya, juga bagaimana kesiapan sarana dan prasarananya," kata Mu'ti pada Rabu 26 November 2025.
Menurut Mu'ti, Kemendikdasmen sudah melakukan kajian mengenai bahasa-bahasa asing yang berpeluang diajarkan di sekolah, termasuk Bahasa Portugis. Selain itu, Bahasa Arab, Bahasa Perancis, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, dan Bahasa Korea juga masuk dalam daftar kajian oleh Kemendikdasmen.
Mu'ti menyebutkan, bahasa-bahasa asing tersebut kemungkinan besar akan menjadi mata pelajaran bahasa asing pilihan, sambil menunggu kesiapan guru serta sarana dan prasarana.
"Kalau sekarang ini skemanya memang masih merupakan skema yang bahasa asing pilihan. Bahasa asing pilihan, gitu," kata dia.
Sementara itu, mata pelajaran bahasa asing yang diwajibkan adalah Bahasa Inggris yang akan mulai wajib diajarkan ke murid kelas 3 SD mulai 2027.
Respon Guru: Instruksi Tidak Jelas dan Hanya Basa-Basi Diplomatik
Koordinator Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G), Satriwan Salim mengkritisi keinginan Presiden Prabowo Subianto agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mewajibkan mata pelajaran bahasa Prancis.
Dia menilai instruksi Presiden tidak jelas dan hanya dirasa sebagai basa basi diplomatik. Sebab, keinginan itu disampaikan tanpa alasan dan sebab yang jelas.
Apalagi, setahun sebelumnya, Presiden juga sempat meminta sekolah mulai mengajarkan mata pelajaran bahasa Portugis. Menurut Satriwan, bukan tidak mungkin, ke depan Presiden juga akan meminta secara tiba-tiba pembelajaran bahasa Jepang usai bertemu PM Jepang.
"Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda," ujar Satriwan dalam keterangannya, Jumat, 29 Mei 2026.
"Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini," tambahnya.
Pemerintah, kata Satriwan, tidak bisa membuat kebijakan pendidikan yang menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menurut Satriwan, bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya yakni bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang, telah menjadi mata pelajaran pilihan bagi murid yang berminat dan sudah masuk dalam struktur kurikulum nasional sejak Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka yang berlaku saat ini.
Bahkan, di jenjang SMK jurusan perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris masuk dalam mata pelajaran sebagai program keahlian untuk mendukung keterampilan.
"Mei 2026 ini Kemdikdasmen berencana meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Skema ini telah dibuka dan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran 13 ribu siswa," katanya.
Oleh karena itu, kata Satriwan, ketimbang mewajibkan bahasa Prancis maupun Portugis, P2G menilai yang paling mendesak dibenahi adalah kemampuan dasar murid untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika sejak sekolah dasar.
Apalagi, merujuk pada hasil TKA SMA tahun 2025 rata-rata nilai Bahasa Inggris siswa masih tergolong rendah.
"Ketimbang memaksakan bahasa Prancis dan Portugis diajarkan di semua jenjang sekolah, justru lebih mendesak pemerintah membenahi buruknya kemampuan murid untuk matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia di sekolah," katanya. (est)
