WFH ASN Diperpanjang: Pakar Soroti Penurunan Layanan Publik Hingga Biaya Tersembunyi

Jakarta, The Stance – Pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta untuk dua bulan ke depan.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipatif terhadap dampak perang di Timur Tengah yang dinilai masih berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi dan energi global.

Meski efektif diterapkan di kota-kota besar karena mampu mengurangi kepadatan mobilitas dan stres pekerja, pakar mengingatkan kebijakan WFH tersebut juga berisiko menurunkan kualitas layanan publik apabila tidak diiringi pengaturan kerja dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas di setiap instansi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menilai situasi geopolitik global masih belum stabil sehingga diperlukan langkah pengendalian konsumsi energi dan efisiensi aktivitas masyarakat.

"Dalam situasi seperti sekarang dimana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Kamis 21 Mei 2026.

Airlangga mengeklaim, penerapan WFH tidak hanya mendorong transformasi digital di lingkungan kerja, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap efisiensi energi nasional melalui pengurangan mobilitas harian masyarakat.

"Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN mencapai Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total belanja BBM masyarakat berpotensi dihemat hingga Rp59 triliun,” ujar Airlangga.

Selain itu, keputusan perpanjangan WFH itu diambil setelah kebijakan tersebut dinilai efektif menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama Pertalite. Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan penggunaan Pertalite pada April 2026 turun mendekati 9 persen sejak kebijakan WFH diterapkan.

“Kita evaluasi terkait WFH dalam dua bulan dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen. Jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” ujar Airlangga, Selasa 26 Mei 2026.

Menurutnya, skema WFH tersebut juga dibarengi dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50%, kecuali kendaraan operasional berbasis listrik.

Selain kebijakan WFH, Airlangga mengatakan pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2026.

Stimulus tersebut mencakup diskon tiket pesawat, insentif pajak bagi penulis, hingga program magang nasional.

Pemerintah sebelumnya menerapkan WFH satu kali sepekan bagi ASN mulai 1 April 2026. Kebijakan WFH setiap Jumat itu merupakan langkah penghematan bahan bakar minyak di tengah gejolak harga minyak global akibat peperangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran di Timur Tengah.

Skema WFH diatur melalui surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Jumat ditetapkan sebagai waktu WFH karena kegiatan kerja pada hari itu tidak sepadat hari lainnya. Namun, tetap ada sektor-sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH untuk ASN tersebut. Para pekerja sektor layanan publik, seperti kesehatan, keamanan, hingga kebersihan tetap bekerja dari kantor.

Kebijakan WFH juga tidak berlaku untuk sektor strategis lainnya seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan, transportasi, serta logistik dan keuangan.

Kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara dan pegawai swasta ini mencuat sejak pertengahan Maret 2026. Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak.

Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono menilai, kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) masih efektif diterapkan di kota-kota besar karena mampu mengurangi kepadatan mobilitas dan stres pekerja.

Namun, ia mengingatkan, kebijakan tersebut juga berisiko menurunkan kualitas layanan publik apabila tidak diiringi pengaturan kerja dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas di setiap instansi.

“Ketika WFH di hari Jumat di instansi pemerintah diperpanjang, kemungkinan bisa mengurangi tingkat kepuasan layanan masyarakat karena jumlah ASN sebagai provider yang melayani berkurang sehingga antrean akan menjadi lebih panjang,” ujar Agustinus, Jumat 22 Mei 2026.

Menurut dia, layanan yang membutuhkan kehadiran fisik seperti pembuatan SIM, sertifikat tanah, hingga layanan kesehatan berpotensi mengalami keterlambatan.

Meski begitu, Agustinus mengaku belum melihat adanya gelombang keluhan besar dari masyarakat selama dua bulan terakhir penerapan WFH.

Agustinus menilai, penerapan WFH di sektor swasta dan sektor publik memiliki ukuran efektivitas yang berbeda.

“WFH di sektor swasta berbeda dengan di sektor publik karena di sektor swasta fokus pada keuntungan sedangkan di sektor publik lebih fokus pada layanan publik,” katanya.

Ia mengatakan, di sektor swasta, WFH dinilai efektif selama target kerja tercapai dan keuntungan perusahaan tidak menurun. Sementara di sektor publik, efektivitas WFH ditentukan dari tetap berjalan atau tidaknya layanan kepada masyarakat.

“Di sektor publik, WFH dikatakan efektif apabila layanan publik tetap berjalan, publik tetap bisa mendapatkan layanan walaupun sebagian ASN menjalankan WFH,” ujarnya.

Menurut Agustinus, dampak positif WFH paling terasa di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Makassar, dan Semarang, karena mampu mengurangi kepadatan mobilitas harian masyarakat.

“Di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Makasar dan Semarang, WFH akan terasa mengurangi kepadatan mobilitas penduduk,” kata dia.

Agustinus menilai keberadaan SOP menjadi penting agar layanan publik tetap berjalan optimal selama kebijakan WFH diterapkan. Namun, ia mempertanyakan kesiapan seluruh daerah dalam menyusun mekanisme kerja tersebut.

Sementara itu, Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi mengatakan, penghematan terbesar dari kebijakan WFH tetap datang dari energi, terutama BBM, lalu disusul biaya operasional kantor.

Menurutnya, negara memandang WFH pertama-tama sebagai instrumen pengurangan mobilitas harian, sebab perjalanan rumah-kantor menyedot bensin, solar, parkir, dan biaya transportasi lain dalam skala besar.

"Jadi, penghematan yang paling cepat terasa bukan pengurangan emisi karbon, melainkan turunnya konsumsi BBM, listrik kantor, penggunaan AC, lift, lampu, dan biaya fasilitas harian," ujarnya kepda TheStance.

Secara umum, ia berpandangan, WFH dirancang untuk mengurangi konsumsi energi di tempat kerja, bukan sekadar memindahkan aktivitas kerja. Jadi, selama jumlah perjalanan turun signifikan, penghematan subsidi BBM sangat mungkin tetap lebih besar daripada tambahan subsidi listrik rumah tangga.

Meski WFH menghemat biaya institusi, tetapi ia juga menyimpan biaya tersembunyi yang sering luput dari narasi resmi. Biaya tersembunyi tersebut meliputi beban listrik, internet, ruang kerja, pendinginan ruangan, bahkan keausan perangkat berpindah dari kantor ke rumah tangga pekerja. Bagi ASN, negara bisa menghemat subsidi BBM, tetapi pegawai rumah tangga menanggung tagihan listrik dan koneksi yang lebih tinggi.

Bagi sektor swasta, perusahaan bisa mengurangi biaya kantor, sedangkan pekerja menanggung biaya kerja yang sebelumnya dipikul perusahaan.

"Karena itu, efisiensi WFH sering kali bukan penghapusan biaya, melainkan pergeseran biaya dari lembaga ke individu," ucapnya.

Untuk itu, Syafruddin menekankan, upah dan hak pekerja tidak boleh berubah dalam skema WFH, termasuk hak cuti tahunan, dan ketentuan itu penting agar perusahaan tidak menyalahgunakan WFH sebagai cara memindahkan ongkos tanpa kompensasi.

Dari sudut pandang kebijakan publik, WFH tetap berguna sebagai bantalan jangka pendek saat harga energi melonjak.

"Meski begitu, pembacaan yang jujur harus mengakui manfaat fiskal di level negara atau perusahaan bisa muncul bersamaan dengan tambahan beban rutin di level rumah tangga pekerja," ungkap dia. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance