Jakarta, TheStance – Pemerintah tengah mematangkan rencana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi kerja sekaligus demi menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Namun, kebijakan ini dipastikan tidak akan berlaku untuk semua sektor, melainkan hanya untuk bidang-bidang tertentu yang memungkinkan pelaksanaan kerja jarak jauh.
Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi seretnya pasokan minyak hingga melonjaknya harga menyusul pertikaian antara Iran dengan Amerika-Israel yang sudah memasuki pekan keempat.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai keputusan pemerintah menerapkan work from home satu hari dalam seminggu bagi aparatur sipil negara, pekerja swasta, hingga anak sekolah tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghematan BBM nasional.
Karena konsumsi BBM lebih banyak didorong oleh sektor logistik, distribusi barang, dan mobilitas non-kerja.
ASN akan bekerja dari rumah
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa kebijakan WFH tengah disiapkan sebagai respons terhadap tingginya harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," kata Airlangga usai melakukan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis 19 Maret 2026.
Pemerintah, kata Airlangga, sedang menyusun teknis pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk kemungkinan penerapannya tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga pekerja swasta dan pemerintah daerah.
Meski demikian, tak semua ASN dan karyawan swasta bakal kerja di rumah. Sektor pelayanan publik tetap berangkat kerja ke kantor.
"(Berlaku untuk) ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi yang tidak, bukan pelayanan publik. (Koordinasi nanti) ada Kemenaker dan Mendagri," jelas Airlangga.
Rencana tersebut berpotensi mulai diterapkan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026, meskipun waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan.
Wacana Sekolah Daring Batal
Sementara itu, wacana kegiatan belajar mengajar bagi siswa sekolah kembali dilakukan secara daring mulai April 2026 dipastikan batal. Rencana tersebut sebelumnya sempat mencuat sebagai bagian dari kebijakan efisiensi atau strategi penghematan energi yang tengah dikaji pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan hasil koordinasi lintas kementerian menunjukkan bahwa pembelajaran tatap muka harus tetap dijaga demi memastikan kualitas pendidikan tidak menurun.
“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa,” kata Pratikno, dalam keterangan resminya, Selasa 24 Maret 2026.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pembelajaran daring tidak menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Pratikno mengakui bahwa sebelumnya sempat ada pembahasan terkait kemungkinan penerapan metode hybrid, yakni kombinasi antara pembelajaran luring dan daring.
Namun, setelah melalui pembahasan bersama kementerian terkait seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, opsi tersebut tidak dianggap sebagai prioritas.
“Memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” jelasnya.
Hemat Konsumsi BBM 20 Persen
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengestimasi penerapan work from home satu hari dalam sepekan berpotensi menghemat 20% konsumsi BBM per hari.
"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira," ujarnya ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu 21 Maret 2026.
Purbaya menyebut, WFH hanya diterapkan satu hari dalam sepekan karena mempertimbangkan efektivitas kerja.
Menurutnya, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal jika penerapan WFH terlalu lama.
"WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH," ucap dia.
Sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan beberapa opsi demi menjaga defisit APBN tetap di bawah 3% meskipun harga minyak dunia melonjak akibat ketidakpastian konflik antara Iran dengan AS-Israel yang sudah memasuki pekan keempat.
DPR Ingatkan Pengawasan dan Dampak Ekonomi
Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan kebijakan WFH berpotensi menghasilkan penghematan signifikan, termasuk dari sisi penggunaan listrik, air, hingga bahan bakar transportasi.
“Logikanya memang penghematan bisa dilakukan melalui WFH, karena baik di pusat maupun daerah akan menghemat listrik, air, WiFi, biaya BBM transportasi per hari mungkin bisa puluhan miliar," ujar Dede Yusuf, dikutip dari Kompas.com, Kamis 19 Maret 2026.
Namun, ia mengingatkan bahwa ketersediaan BBM bersubsidi tetap harus dijaga di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Senada, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Irawan meminta pemerintah menyusun aturan WFH secara rinci dan aplikatif. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan.
Pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak kebijakan tersebut terhadap pelayanan publik dan aktivitas perekonomian.
Selain itu, WFH sebaiknya diposisikan sebagai langkah sementara yang bersifat responsif terhadap kondisi global.
“Pemerintah harus proaktif menjelaskan. Rakyat pasti memahami dengan kondisi dan tekanan global yang terjadi," ujar Irawan.
Pengamat: Tidak akan Berdampak Signifikan
Sejumlah pengamat ekonomi menilai strategi penghematan pemerintah tersebut hanya memberikan dampak yang kecil dan terbatas dalam menurunkan konsumsi BBM.
Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut secara nasional konsumsi BBM lebih banyak didorong oleh sektor logistik, distribusi barang, dan mobilitas non-kerja.
Sementara kebijakan bekerja dari rumah hanya mengurangi perjalanan komuter di kota-kota besar.
"Jadi menurut saya efeknya lebih bersifat marginal, belum menyentuh perubahan struktural," ujar Rendy dalam keterangannya, Minggu 22 Maret 2026.
Menurutnya, meskipun pemerintah menerapkan WFH, namun sebagian dari mereka dipastikan tetap melakukan perjalanan untuk aktivitas lain. Itu artinya, konsumsi energi justru bergeser ke rumah tangga.
"Kalau targetnya penghematan sampai Rp80 triliun, menurut saya WFH jelas tidak cukup. Pemerintah perlu masuk ke kebijakan yang lebih mendasar." ungkapnya.
Rendy menekankan reformasi subsidi energi menjadi kunci, terutama agar lebih tepat sasaran karena selama ini cukup banyak dinikmati kelompok yang tidak berhak.
Selain itu, penguatan transportasi publik bakal memberi dampak yang lebih permanen dalam menekan konsumsi BBM.
"Elektrifikasi juga penting, meskipun dampaknya lebih terasa di jangka menengah hingga panjang." tambahnya.
Menekan Pendapatan Sektor Lain
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmi Radhi menilai, kebijakan tersebut memang ditujukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), namun di sisi lain berpotensi menimbulkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha.
Ia menjelaskan, berkurangnya mobilitas masyarakat akibat WFH-1 akan langsung berdampak pada sektor transportasi, termasuk ojek online (ojol), serta pelaku UMKM yang bergantung pada aktivitas pekerja kantoran.
“WFH-1 berpotensi menurunkan pendapatan bagi sektor transportasi, termasuk jasa ojol, warung-warung UMKM yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta, dan usaha lainnya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu 22 Maret 2026.
Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga dinilai dapat berdampak pada sektor industri, khususnya manufaktur, apabila diterapkan secara luas.
“Mewajibkan WFH-1 bagi pekerja swasta di sektor manufaktur juga berpotensi menurunkan produktivitas kerja yang pada akhirnya merugikan sektor tersebut,” imbuh Fahmi.
Pemerintah, kata Fahmi, perlu menghitung secara matang antara manfaat dan biaya dari kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan efek negatif yang lebih besar.
“Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan masak-masak dengan menghitung secara teliti cost and benefit WFH-1. Jangan sampai penerapan ini memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain justru menanggung biayanya,” tegasnya. (est)
imak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
