Hadapi Tekanan Harga Minyak Dunia, Pemerintah Cari Opsi Penghematan yang Tidak Pangkas Anggaran MBG

Jakarta, TheStance – Pemerintah bersikukuh anggaran program prioritas tak akan ada yang dipangkas kendati pemerintah tengah melakukan antisipasi atas dampak perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS)-Israel.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah program prioritas yang tak akan dipangkas adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.

"Program unggulan tidak ada yang diubah. Semua berjalan karena itu investasi jangka panjang," ucap Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin 16 Maret 2026.

Dia memastikan jika pun perang berlangsung hingga 5-6 bulan atau diperkirakan hingga September 2026, alokasi APBN 2026 telah ditentukan dan defisit akan dijaga di bawah 3 persen.

"Selama perangnya masih belum mencapai lima bulan, kami masih skenario pemotongan anggaran dan kami masih menggunakan maksimum defisit itu tiga persen," ucap Airlangga.

Sebelumnya, skenario pelebaran defisit APBN menjadi di atas 3% mengemuka dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat 13 Maret 2026.

Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyinggung soal konflik geopolitik dan lonjakan harga minyak dunia menyusul pertikaian yang masih berlangsung antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel.

Dalam pemaparannya, dia menjabarkan ada tiga skenario. Mulai dari yang optimistis, moderat, sampai pesimistis. Berdasarkan hitungan tersebut, defisit diperkirakan naik melampaui 3%.

Untuk skenario optimistis, diasumsikan harga minyak mentah mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per US$, pertumbuhan ekonomi 5,2% dan surat berharga negara (SBN) 6,9%. Maka defisit akan mencapai 3,18% terhadap PDB.

Skenario moderat, harga minyak mentah diasumsikan mencapai US$97 per barel, kurs mencapai Rp17.200 per US$, pertumbuhan ekonomi 5,23%, dan surat berharga negara (SBN) 7,2%. Maka defisit mencapai 3,53%.

Skenario pesimistis, asumsi harga minyak mentah adalah US$115 per barel, kurs Rp17.500 per US$, pertumbuhan ekonomi 5,20%, dan surat berharga negara (SBN) 7,2%. Maka defisit mencapai 4,06%.

"Jadi, artinya dengan berbagai skenario ini defisit yang 3% itu sulit kita pertahankan kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan," ungkap Airlangga.

Opsi pelebaran defisit APBN bisa dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Kebijakan serupa, menurut Airlangga, pernah dilakukan pemerintahan mantan Presiden Jokowi ketika menghadapi pandemi Covid-19. Tapi, hal itu akan sangat bergantung pada keputusan politik Presiden.

Menanggapi skenario itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempertahankan batas defisit APBN sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), meski tekanan global berpotensi memperlebar defisit fiskal.

Menurut Prabowo, aturan tersebut tidak akan diubah kecuali dalam kondisi darurat besar seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi COVID-19.

Dalam wawancara dengan Bloomberg, Prabowo menyebut batas defisit sebagai instrumen penting untuk menjaga kedisiplinan pengelolaan keuangan negara.

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” kata Prabowo pada Minggu, 15 Maret 2026.

“Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” tambahnya.

Untuk diketahui, Indonesia menetapkan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sejak awal 2000-an setelah krisis moneter pada 1997. Ketentuan tersebut selama ini menjadi salah satu pilar disiplin fiskal yang menjadi perhatian investor.

Indonesia mengadopsi pendekatan serupa dengan aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3 persen dari PDB, meski sejumlah negara di kawasan tersebut kini tidak lagi mematuhi aturan itu.

Prabowo juga menolak gagasan yang mendorong pertumbuhan dengan menambah utang besar-besaran. Ia mengatakan sejak kecil diajarkan oleh orang tuanya bahwa pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan.

“Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan,” kata Prabowo. “Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan.” tambahnya.

Sebelumnya, Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat 13 Maret 2026 juga menyampaikan perlunya Indonesia mencontoh langkah penghematan yang dilakukan Pakistan guna menghadapi eskalasi di Timur Tengah.

Beberapa di antaranya: work from home (WFH) atau bekerja dari rumah, pembelajaran secara daring, pemangkasan gaji menteri dan anggota DPR, memangkas penggunaan BBM untuk kementerian/lembaga, hingga mengurangi anggaran ke luar negeri.

Prabowo menyebut upaya penghematan yang dilakukan pemerintah Pakistan dapat menjadi contoh dalam menghadapi eskalasi di Timur Tengah. Dia meminta jajaran menterinya mengkaji opsi-opsi penghematan tersebut.

"Ini hanya contoh ya, ini contoh. Maksud saya ini ada berapa hari saya kira kita bisa mengkaji masalah ini ya kan. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan," jelas Prabowo.

"Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa kita defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit," sambungnya.

Anggota DPR Fraksi PDIP yang juga Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengaku tak ada masalah dengan rencana pemotongan gaji menteri hingga DPR. Namun ia meminta agar pemotongan gaji dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden.

"Kalau mau potong, penghematan, ya harus mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini," kata Andreas Hugo Pareira, Senin 16 Maret 2026.

Dia menilai dengan Prabowo memberikan contoh lebih dulu. Maka, menurut dia, masyarakat akan lebih memahami kondisi Indonesia yang harus berhemat. "Berikan contoh mulai dari atas bahwa kita di negara ini memang harus lebih efisien, hemat."

Ia justru menyoroti pemerintah yang masih menyusun anggaran yang tidak efisien atau boros. Menurut dia, perlu ada penyisiran anggaran lagi di setiap kementerian dan lembaga.

Andreas mendorong efisiensi anggaran untuk semua program pemerintah. Menurut dia, semua alokasi anggaran yang bersumber dari APBN harus dievaluasi agar lebih rasional di tengah konflik.

"Jangan perintahkan untuk potong orang lain, sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien, pemborosan masih terjadi di mana-mana," ujar dia.

Secara teknis, lanjut dia, anggaran negara perlu disisir lagi di setiap KL. "Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgen bisa ditunda dulu," lanjut Andreas.

Namun Anggota Komisi IX DPR sekaligus Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, mempertanyakan efektivitas pemotongan gaji pejabat di tengah krisis global.

Berdasarkan hitung-hitungannya, jika Presiden RI Prabowo Subianto memotong gaji anggota DPR dan menteri, maka pemerintah hanya menghemat 0,02 persen APBN saja.

"Secara politik, gagasan ini terdengar menarik. Di saat rakyat diminta berhemat dan pemerintah memperketat belanja, publik tentu ingin melihat elite negara ikut merasakan pengorbanan yang sama," ujar Irma, Selasa 17 Maret 2026.

"Namun, apakah pemotongan gaji pejabat benar-benar efektif menyelamatkan APBN? Karena setelah dihitung ternyata efisiensinya hanya 0,02% dari total APBN," sambung dia.

Irma mengeklaim bahwa pemotongan gaji menteri dan anggota DPR tidak efektif dalam membuat APBN lebih sehat.

Dengan hitung-hitungan itu, menurut dia, defisit tidak akan berkurang secara berarti, dan tekanan fiskal akibat gejolak global tetap tidak mengubah defisit APBN, karena hasilnya terlalu kecil.

"Saya pribadi tidak masalah dengan wacana presiden tersebut, tetapi alangkah lebih baik jika efisiensi diambil dari proyek-proyek besar yang bukan proyek urgent dengan nilai perolehan efisiensinya besar," imbuh Irma.

Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai terlerwatinya batas defisit 3% menandakan Indonesia berisiko masuk ke jurang resesi. Lembaga tersebut menyatakan bahwa, pelebaran defisit tersebut melanggar konstitusi.

“Percuma keliling dunia, ketemu lembaga rating utang fund manager global, kalau disiplin fiskal kendor. Apa yang mau dijelasin ke para investor itu?” mengutip postingan Instagram @celios_id, Jumat 13 Maret 2026.

Celios juga mengidentifikasi sejumlah permasalahan perekonomian Indonesia: Pertama rating utang pemerintah menurun.

Lembaga pemeringkat Moody’s Ratings menurunkan outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, tapi tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di Baa2, baik untuk kurs lokal maupun asing.

Selanjutnya, lembaga pemeringkat kredit Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat kredit utang Indonesia menjadi negatif. dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di BBB.

Kedua, jebakan bunga mahal untuk APBN dinilai semakin terjepit. Ketiga, nilai tukar rupiah melemah akibat aliran modal asing keluar dari pasar keuangan dalam negeri.

Keempat, suku bunga bank meningkat, dan cost of fund menjadi mahal. Kelima, PHK Massal.

Baca Juga: Jurus Negara-Negara Asia Hadapi Lonjakan Harga Minyak Dunia

Melihat kondisi itu, Celios menilai harus ada pergeseran belanja agar defisit APBN tetap terjaga di bawah 3% dari PDB. Misalnya dengan menggeser belanja MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Food Estate, dan menyatukan lagi kementerian agar efisien.

“Batas defisit diperlebar, kita semua yang dikejar pajaknya buat bayarin utang pemerintah. Sekarang saja punya anak WNI dapat warisan utang pemerintah Rp 33,8 juta,” tulis Celios.

“Defisit APBN mau diperlebar buat kesejahteraan rakyat? Ah, yang bener. Tata kelola MBG yang ada sekarang, menambah belanja dan utang artinya menambah pemborosan. Terus yang bayar bunga dan pokok utangnya siapa?,” sambungnya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance