Peran Yuan China dalam Tata Keuangan Dunia Baru

Oleh Muhammad Syarkawi Rauf, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2015-2018, pernah menjadi Direktur Utama BERDIKARI dan Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VI/IX dan kini aktif sebagai Chairman of Asian Competition Institute (ACI).

Salah satu kerangka kebijakan moneter internasional yang paling populer sejak tahun 1960-an hingga sekarang adalah impossible trinity atau trilemma kebijakan moneter.

Pendekatan ini dipopulerkan oleh ekonom Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Robert Mundell (1960) dan Marcus Fleming (1963), yang Populer dengan istilah Mundell–Fleming model.

Impossible trinity menyatakan bahwa suatu negara tidak mungkin bisa mencapai tiga tujuan secara bersamaan, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar (fixed exchange rate), menjamin kebebasan arus modal (free capital mobility), dan memastikan independensi kebijakan moneter (independent monetary policy).

Suatu negara harus memilih untuk mencapai dua dari tiga tujuan di atas, yaitu: pertama, menjaga kestabilan nilai tukar dan menerapkan kebebasan arus modal tetapi mengorbankan independensi kebijakan moneternya.

Langkahnya, bergabung dalam common currency, seperti euro atau mengaitkan nilai tukar mata uangnya dengan dolar Amerika Serikat (AS).

Kedua, menjaga kebebasan arus modal dan independensi kebijakan moneter dari pengaruh eksternal tetapi dengan mengorbankan kestabilan nilai tukar. Pilihannya, menerapkan regim nilai tukar fleksibel (floating exchange rate regim).

Ketiga, menjaga kestabilan nilai tukar (fixed exchange rate regim) dan menjamin independensi kebijakan moneter untuk memastikan kontrol ketat terhadap perekonomian nasional suatu negara. Pilihan ini mengorbankan kebebasan arus modal (capital control).

Sejalan dengan tiga opsi di atas, bank sentral China, People Bank of China (PBOC) lebih memilih opsi ketiga, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar dan mengeliminir eksposur perekonomian China dari faktor eksternal.

Pada saat yang sama, PBOC membatasi aliran modal antar negara.

Opsi kebijakan ketiga sangat relevan sejak krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 yang ditandai oleh depresiasi ekstrim nilai tukar mata uang dan penurunan indeks harga saham beberapa negara di Asia.

Hal ini dipicu oleh aliran hot money, yaitu aliran dana jangka pendek untuk tujuan spekulasi (speculative attact).

PBOC menerapkan pembatasan bagi bank-bank China untuk meminjam ke luar negeri dan membatasi nilai saham yang dapat dibeli oleh investor asing di pasar saham China.

Kebijakan ini efektif membatasi aliran hot money dan mengurangi fluktuasi harga saham.

Kebijakan ini berlanjut hingga saat ini yang menghambat investor asing berbisnis dengan perusahaan-perusahaan China dan membatasi peredaran yuan China secara internasional. Yuan belum secara penuh dan bebas dikonversi ke mata uang lainnya.

Sejalan dengan Eichengreen dan Kawai, 2015, PBOC membedakan suku bunga pasar uang dalam negeri yakni CNY (mainland) dari suku bunga pasar uang luar negeri CNH (offshore).

Pemisahan tersebut untuk menjamin ketersediaan yuan China bagi para importir, tetapi pada saat yang sama, PBOC mengontrol lalu lintas devisa antar negara.

Mata uang yuan China diperdagangkan secara bebas di pasar uang dalam negeri tetapi dilakukan pembatasan transaksi di pasar uang yuan China di luar negeri.

Kedua pasar uang yuan China juga berbeda dari sisi suku bunga. Selisihnya bisa mencapai 10 persen. Hal ini secara langsung menaikkan biaya transkasi (transaction cost).

Pada dasarnya, seperti yang dikemukakan oleh ekonom Prasad, 2017, PBOC telah membuka clearing center untuk memfasilitasi transaksi antar bank di luar negeri dan pasar uang di luar China.

Namun hingga saat ini, yuan belum tersedia dalam jumlah yang cukup di pasar uang utama dunia seperti pusat keuangan dunia di London dan Geneva. Akibatnya, peran yuan dalam transaksi perdagangan dan keuangan internasional menjadi terbatas.

Hal ini tercermin pada indeks penggunaan mata uang yuan China dalam transaksi internasional yang hanya 2,5. Sementara itu, indeks penggunaan dolar AS secara internasional mencapai 66 pada tahun 2023.

Indeks penggunaan yuan dalam transaksi internasional tidak sejalan dengan besarnya kontribusi China terhadap perekonomian global yang mencapai 17 persen, lebih besar dari Uni Eropa yang hanya 15 persen dengan indeks penggunaan euro 23.

Demikian juga dengan kontribusi perekonomian AS terhadap perekonomian global yang mencapai 25 persen diukur berdasarkan real Gross Domestic Product (GDP). Kontras dengan indeks penggunaan dolar AS yang mencapai sekitar 67.

Baca Juga: Menyikapi Transisi Menuju Dunia Multipolar

Dalam hal perdagangan internasional, China juga sudah melampaui AS yang mencapai sekitar US$6,2 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, nilai perdagangan internasional AS hanya US$5,3 triliun tahun 2024.

Jika diamati pada awal tahun 2000-an, nilai perdagangan internasional China hanya US$447 miliar. Pada saat yang sama nilai perdagangan internasional AS mencapai US$2 triliun. Nilai perdagangan internasional China melampaui AS sejak tahun 2012.

Indeks penggunaan yuan secara internasional hanya 2,5 disebabkan oleh rendahnya penggunaan yuan dalam pembayaran perdagangan barang dan jasa China, yang masing-masing hanya 27 persen dan 30 persen.

Solusinya, dalam rangka meningkatkan pengaruh yuan China dalam transaksi internasional, ada baiknya kembali merujuk pada ekonom Mundell–Fleming.

Opsi terbaik bagi bank sentral China, PBOC adalah menjamin kebebasan arus modal antar negara sekaligus menjaga independensi kebijakan moneter dengan beralih ke regim nilai tukar fleksibel.

Sejalan dengan Eichengreen, 2023, PBOC sedikit mengorbankan kestabilan nilai tukarnya tanpa mengorbankan kebebasan arus modal dengan menghilangkan pembatasan nilai transaksi yuan dengan mata uang lainnya di pasar luar negeri (offshore market).

Akhirnya, bagi perekonomian nasional, dalam jangka pendek masih akan menghadapi tantangan hegemoni dolar AS.

Namun, dalam jangka menengah, porsi yuan akan meningkat signifikan yang perlu langkah diversifikasi portofolio cadangan devisa Bank Indonesia (BI).***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance