Reshuffle Jilid V: Didominasi Figur Lama, Kental Konsolidasi Politik

Jakarta, The Stance – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari Senin 27 April 2026.

Pelantikan yang digelar di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta ini diikuti enam pejabat, meliputi:

1. Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

2. Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan

3. Dudung Abdurrachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan

4. Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah

5. Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, dan

6. Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia

Para pejabat baru pun dilantik langsung oleh Prabowo secara bersamaan. Mereka mengucap sumpah janji jabatan di hadapan Prabowo.

“Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam?” tanya Prabowo.

“Bersedia,” jawab mereka.

"Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Prabowo diikuti para pejabat.

Jika dihitung sejak awal pemerintahan oktober 2024, reshuffle kali ini menjadi yang kelima dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahannya pada Oktober 2024.

Empat perombakan kabinet sebelumnya dilakukan sepanjang 2025 dengan berbagai perubahan di posisi menteri dan wakil menteri.

Dalam reshuffle terakhir atau yang kelima, Senin 27 April 2026, mayoritas nama yang dilantik merupakan figur lama yang sudah tidak asing di lingkar kekuasaan dan sisanya adalah orang yang baru ditunjuk Presiden.

Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya adalah Menteri Lingkungan Hidup, yang kemudian bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Lalu ada Muhammad Qodari, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Kini dia bergeser menjadi Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI.

Bahkan, wajah lama yang sebelumnya ditendang kini comeback ke kabinet dengan jabatan baru. Mereka adalah Hasan Nasbi dan Abdul Kadir Karding.

Nasbi kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden alias Presidential Communication Office (PCO).

Ia di-reshuffle Prabowo dan diganti Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo. PCO kini berganti nama menjadi Badan Komunikasi (Bakom). Angga juga sudah diganti oleh M. Qodari pada reshuffle kali ini.

Hasan mengaku siap untuk kembali bekerja di pemerintahan untuk membantu Prabowo memperkuat bidang komunikasi.

"Saya akan kerja sama yang erat dengan Abangda Kabakom yang baru Bang Qodari, mungkin juga dengan Bu Menkomdigi dan Wamenkomdigi untuk memperkuat bidang komunikasi,” katanya.

Sementara itu, Abdul Kadir Karding sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Kabinet Merah Putih yang lantas di-reshuffle dan digantikan oleh Mukhtarudin.

Kini, Karding kembali ke kabinet dengan jabatan baru yakni Kepala Badan Karantina (Barantin) dengan tugas mengawasi penyakit hewan atau tumbuhan.

“Kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses ekspor-impor yang berjalan,” kata Karding.

Adapun aktivis buruh Jumhur Hidayat yang kini menjadi Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengaku akan fokus mengatasi persoalan sampah.

“Dukungan presiden begitu kuat dalam lingkungan hidup, saya yakin aparat Kementerian Lingkungan Hidup bisa melakukan dengan baik,” ujar mantan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini.

Selain itu ada juga purnawirawan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang sebelumnya menjadi Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

“Sebagai KSP nanti sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sehingga keluhan dari masyarakat akan dibuka 24 jam,” ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD ini.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo lebih berorientasi pada konsolidasi politik ketimbang peningkatan kinerja pemerintahan.

Dia melihat tidak ada upaya pembaruan dalam kabinet. Menurutnya, langkah Prabowo lebih tepat disebut sebagai konsolidasi internal, karena minimnya kehadiran figur baru di luar lingkaran yang sudah ada.

“Relatif tidak ada orang baru. Ini lebih pada konsolidasi politik,” kata Ray kepada The Stance, Senin 27 April 2026.

Ray juga menyoroti lemahnya pertimbangan kompetensi dalam penunjukan menteri. Ia menyebut komposisi kabinet saat ini lebih didasarkan pada akomodasi politik dibandingkan kapabilitas.

“Saya kira di periode Pak Prabowo ini hampir tidak ada pertimbangan soal kompetensi. Ini lebih kepada akomodasi,” ujarnya.

Ia pun mencontohkan penunjukan kembali Hasan Nasbi yang sempat keluar-masuk dalam posisi yang sama. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan tidak adanya standar yang jelas dalam menentukan pejabat kabinet.

“Orang yang sudah dua kali menempati posisi yang sama, diberhentikan lalu masuk lagi. Kriterianya jadi tidak jelas,” katanya.

Ray juga menyoroti semakin besarnya peran kelompok berlatar belakang militer dalam pemerintahan. Di sisi lain, Presiden Prabowo dinilai belum menunjukkan keberanian untuk menghadirkan figur-figur baru.

“Tidak ada kepercayaan diri untuk menampilkan figur baru, sehingga figur lama terus digunakan, bahkan yang sudah pernah diberhentikan,” ucapnya.

Baca Juga: Catatan Setahun Prabowo-Gibran: Fiskal Krisis, Politik di Bawah Pengaruh Jokowi

Ray memperkirakan bahwa reshuffle kabinet kali ini tidak akan membawa perubahan besar dalam pemerintahan. Ia melihat langkah tersebut lebih sebagai upaya menjaga stabilitas politik ketimbang melakukan reformasi.

Figur seperti Qodari dan Nasbi, disebut Ray, tidak akan mengubah pola komunikasi pemerintah secara mendasar. Dia menilai keduanya memiliki karakter komunikasi yang ofensif, sebagaimana terlihat sejak era pemerintahan sebelumnya.

“Tidak akan ada perubahan besar, ini lebih pada upaya menutup kekurangan. Pola komunikasi pun kemungkinan tetap ofensif,” ungkapnya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance