Oleh Syaifulloh, pemerhati isu pendidikan dan sosial. Pernah menjadi leader consultant Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah, dan kini aktif sebagai Principal Consultant Implementasi Knowledge Management Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berbagai informasi dari platform digital dan media online yang memberitakan aksi demo kemarin menunjukkan adanya pergeseran geopolitik protes yang sangat mendasar di ibu kota, di mana massa kini memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Laporan langsung dan rekaman visual di linimasa memperlihatkan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan Istana Negara, yang selama puluhan tahun menjadi kiblat utama penyampaian aspirasi, kini justru ditinggalkan dan dibiarkan sepi.
Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tampaknya mulai menyadari bahwa mendatangi gedung parlemen yang barikade kawat berduri dan betonnya kian tebal adalah kesia-siaan, terutama ketika para penghuninya dianggap telah menutup telinga rapat-rapat dari suara rakyat.
Bergesernya titik kumpul ke jantung kota ini menjadi simbol matinya harapan publik terhadap lembaga perwakilan; sebuah pernyataan bisu bahwa berdialog dengan kekuasaan formal tidak lagi membuahkan hasil.
Pilihan menjangkarkan gerakan di Bundaran HI bukan tanpa alasan teknis dan filosofis, yang dalam berbagai pemberitaan divalidasi oleh hadirnya gelombang solidaritas organik dari berbagai lapisan masyarakat.
Sebagai ruang terbuka publik yang dikelilingi pusat bisnis, hotel bintang lima, dan kedutaan besar negara asing, Bundaran HI menawarkan panggung visual yang jauh lebih berdampak.
Dukungan Warga Mengalir
Berdasarkan pantauan media di lapangan, aksi di tengah kepungan gedung pencakar langit ini dengan cepat bertransformasi menjadi ruang gotong royong berskala besar.
Warga sekitar secara sukarela membagikan air mineral dan makanan gratis, sementara ambulans dari berbagai komunitas kemanusiaan bersiaga penuh.
Berita di lini masa juga menyoroti peran penting para pengemudi ojek daring yang dengan sigap membuka jalan barikade, memastikan ambulans dan warga yang memiliki urusan mendesak tetap dapat melintas dengan aman di tengah urat nadi ekonomi kota yang sedang lumpuh.
Baca Juga: Antisipasi Kenaikan Harga BBM Tahun 2027
Fenomena menjadi pesan yang kuat mengenai krisis legitimasi keterwakilan di Indonesia sekaligus memperlihatkan indahnya kemitraan sipil yang humanis.
Ketika rakyat memilih berkumpul di sekeliling Monumen Selamat Datang daripada mendatangi wakil mereka, mereka sedang menegaskan bahwa kedaulatan telah dikembalikan ke jalanan.
Dokumentasi publik yang tersebar luas dari kehadiran para ojek daring, penyedia logistik sukarela, tim medis, dan mahasiswa di Bundaran HI kemarin membuktikan bahwa ketika institusi demokrasi formal mengalami disfungsi, masyarakat mampu mengonsolidasikan diri dan merawat kepedulian sosial dari bawah.
Gerakan damai ini menjadi demo yang elegan namun menohok bagi para wakil rakyat: saat ruang sidang paripurna telah sepi dari suara rakyat, maka di parlemen jalanan inilah kedaulatan sejati akan selalu menemukan ruangnya sendiri.***
Untuk menikmati berita di berbagai dunia, ikuti kanal The Stance di Whatsapp dan Telegram.
