Brain Drain Membayangi Demokrasi (2): Bagaimana Bangsa ini Bisa Diperbaiki?

Oleh Harun Al-Rasyid Lubis. Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Institut Teknologi Bandung (ITB), dan juga Ketua Dewan Pakar H&UDI (Housing and Urban Development Institute).

Tantangan lainnya adalah lingkungan informasi. Kita hidup pada zaman ketika sebuah gagasan yang dikembangkan selama sepuluh tahun dapat dikalahkan oleh video berdurasi 30 detik.

Algoritma media sosial tidak terutama memberi penghargaan pada kebenaran; ia memberi penghargaan pada perhatian.

Kemarahan sering bergerak lebih cepat ketimbang penjelasan, penyederhanaan lebih cepat daripada kompleksitas, dan tuduhan lebih cepat daripada verifikasi.

Para politisi tentu menyesuaikan diri. Mereka belajar bahwa kebijakan tidak cukup hanya benar; ia juga harus terlihat benar. Tidak cukup bekerja; harus terlihat bekerja. Pemerintahan pun berisiko berubah menjadi kompetisi mengelola narasi.

Ini menciptakan salah satu paradoks demokrasi modern: lebih banyak informasi tidak selalu menghasilkan lebih banyak pengetahuan.

Karena itu Indonesia tidak hanya membutuhkan negara yang kaya informasi, tetapi juga negara yang mampu belajar.

Dalam diskusi yang saya kembangkan bersama Didin S. Damanhuri tentang gagasan negara sebagai jaringan pembelajar, kami berangkat dari pertanyaan sederhana: mengapa pemerintah begitu sering menghadapi masalah yang sama berulang kali?

Salah satu jawabannya adalah karena administrasi publik masih cenderung bekerja secara linear: mengenali masalah, membuat program, mengalokasikan anggaran, melaksanakan proyek, lalu menyusun laporan.

Masyarakat nyata tidak berperilaku secara linear. Setiap intervensi mengubah perilaku warga, dunia usaha, pemerintah daerah, dan institusi. Subsidi dapat menyelesaikan satu masalah sekaligus menciptakan masalah lain.

Proyek infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas sembari menimbulkan konsekuensi lingkungan atau fiskal. Regulasi yang dirancang untuk melindungi satu kelompok dapat menimbulkan hambatan yang tak disengaja di tempat lain.

Karena itu kebijakan seharusnya bekerja sebagai sebuah lingkar umpan balik: masalah, intervensi, respons perilaku, hasil, evaluasi, pembelajaran, dan koreksi.

Negara yang kuat bukanlah negara yang tidak pernah melakukan kesalahan. Negara yang kuat adalah negara yang menemukan kesalahannya lebih awal dan secara kelembagaan mampu memperbaikinya.

Di sinilah universitas, lembaga pemikir, dunia usaha, masyarakat sipil, media, pemerintah daerah, dan komunitas profesional seharusnya dipahami bukan sebagai penonton, melainkan sebagai bagian dari jaringan pembelajaran nasional.

Pengetahuan tersebar. Tugas pemerintah bukan memonopolinya, melainkan menghubungkannya. Putra-putri terbaik bangsa juga tidak semuanya harus menjadi menteri, pejabat, atau penasihat.

Republik yang sehat membutuhkan talenta tersebar di universitas, perusahaan, start-up, firma rekayasa, rumah sakit, ruang redaksi, komunitas lokal, birokrasi, dan dunia politik.

Persoalan pentingnya bukan memasukkan semua orang pintar ke dalam pemerintahan. Yang penting adalah memastikan pemerintah mampu mendengarkan secara cerdas keahlian yang berada di luar pemerintahan.

Indonesia juga tidak boleh mengganti oligarki ekonomi dengan aristokrasi akademik. Gelar doktor bukan jaminan kebijaksanaan. Profesor dapat salah. Ahli memiliki bias. Intelektual dapat menjadi partisan.

Negara tidak seharusnya mengistimewakan status, melainkan kualitas argumen, bukti, integritas, dan kesediaan untuk dikoreksi. Ilmu pengetahuan bertahan melalui kritik. Demokrasi semestinya demikian pula.

Lalu bagaimana situasinya dapat diperbaiki? Pertama, reformasi pembiayaan politik agar akses terhadap kekuasaan tidak terlalu bergantung pada penyandang dana besar swasta.

Kedua, memperkuat birokrasi profesional yang mampu memberikan nasihat yang tidak nyaman. Ketiga, memperlakukan universitas sebagai bagian dari infrastruktur pengetahuan bangsa, bukan terutama sebagai lembaga penghasil gelar.

Keempat, membangun kembali parlemen sebagai arena deliberasi, pembuktian, dan pengawasan, bukan sekadar agregasi kepentingan partai.

Kelima, melembagakan evaluasi kebijakan yang independen agar program yang tidak efektif dapat dihentikan tanpa dianggap sebagai penghinaan politik.

Keenam, memperbaiki informasi publik dan literasi kewargaan agar viralitas tidak selalu mengalahkan rasionalitas. Dan ketujuh, membangun budaya politik di mana para pemimpin tidak merasa terancam oleh orang-orang yang lebih tahu daripada mereka.

Indonesia tidak membutuhkan pemerintahan oleh orang-orang paling pintar.

Indonesia membutuhkan demokrasi yang cukup dewasa untuk mendengarkan pengetahuan, cukup kuat untuk melawan perburuan rente, cukup rendah hati untuk mengakui kesalahan, dan cukup mampu untuk terus belajar.

Baca Juga: Brain Drain Membayangi Demokrasi (1): Ketika Putra-Putri Terbaik Indonesia Mulai Puyeng

Karena itu, kepada putra-putri terbaik Indonesia yang merasa lelah secara intelektual, frustrasi, atau tergoda untuk pergi, mungkin peringatan yang lebih penting adalah ini:

Sebuah bangsa patut khawatir ketika para pemikirnya mulai lelah untuk terus berpikir bagi negerinya.

Kelelahan intelektual bukan berarti kekurangan gagasan atau kemampuan. Ia tumbuh ketika bukti berulang kali diabaikan, ketika pengetahuan kalah oleh kepentingan yang mengakar, dan ketika popularitas mengalahkan nalar.

Bahaya yang lebih besar bukanlah ketika para pemikir kehabisan kecerdasan, melainkan ketika mereka mulai menyimpulkan bahwa pemikiran yang sungguh-sungguh tidak lagi berarti bagi pengambilan keputusan publik.

Bangsa tidak mengalami kemunduran hanya karena kekurangan orang cerdas.

Bangsa juga dapat merosot ketika pikiran-pikiran terbaiknya tidak dimanfaatkan, berulang kali tidak didengar, dan pada akhirnya terlalu lelah untuk terus memberikan pemikiran terbaiknya bagi kehidupan publik.

Masa depan demokrasi Indonesia takkan terjamin hanya dengan menghitung suara secara akurat. Ia akan semakin ditentukan oleh apakah Republik ini juga mampu menimbang pengetahuan dengan bijaksana sebelum menggunakan kekuasaan.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.