Ketika Islam Diberi Nama Belakang (2): Dari Wahyu Menjadi Atribut Tokoh

Oleh Arief B. Iskandar, seorang penulis, penerjemah, editor buku, aktivis dakwah sekaligus guru mengaji. Kini menjadi Khadim Ma'had Darunnahdhah al-Islamiyah.

Di sinilah kritik harus disampaikan secara tegas. Sangat mudah menghadirkan Islam dalam pidato. Sangat mudah mengutip ayat dalam sambutan. Sangat mudah menghadirkan ulama dalam acara kenegaraan.

Sangat mudah berbicara tentang rakyat, keadilan dan kesejahteraan. Akan tetapi, pertanyaan sebenarnya selalu kembali pada satu titik:

Ketika negara membuat kebijakan, standar apa yang digunakan? Apakah wahyu Allah SWT? Ataukah pertimbangan pragmatis politik? Apakah halal-haram? Ataukah untung-rugi ekonomi? Apakah hukum-hukum Allah SWT? Ataukah hukum dan paradigma yang lahir dari sistem sekular?

Di sinilah perspektif Islam seharusnya diuji. Sebabnya, Islam bukan sekadar agama yang hadir ketika seorang pemimpin sedang berpidato di depan umat. Islam harus hadir ketika negara mengambil keputusan. Islam harus menjadi standar dalam politik.

Islam harus menjadi standar dalam ekonomi. Islam harus menjadi standar dalam pengelolaan kekayaan rakyat. Islam harus menjadi standar dalam hubungan luar negeri. Islam harus menjadi standar dalam seluruh urusan kehidupan.

Kalau Islam hanya hadir dalam pidato, sementara kebijakan negara tetap berjalan dengan paradigma yang lain, maka yang terjadi bukanlah Islam memimpin negara. Yang terjadi hanyalah: negara sedang menggunakan simbol Islam.

Tentu saja, keduanya sangat berbeda.

Inilah ironi politik modern. Ketika kekuasaan membutuhkan legitimasi, Islam dipanggil. Akan tetapi, ketika Islam datang membawa aturan-aturannya secara utuh, banyak yang berkata: “Jangan bawa agama ke dalam politik!”

Ini berarti: Islam boleh menjadi dekorasi panggung, tetapi jangan menjadi sutradara. Islam boleh menjadi simbol, tetapi jangan menjadi sistem. Islam boleh menjadi bahasa kekuasaan, tetapi jangan sampai mengatur kekuasaan.

Islam boleh dibicarakan dalam seminar, tetapi jangan sampai diterapkan dalam pemerintahan. Padahal menurut an-Nabhani, Islam adalah ideologi yang memiliki konsep menyeluruh tentang kehidupan, termasuk persoalan negara dan pemerintahan.

Karena itu persoalan politik Islam bukan sekadar apakah seorang pemimpin rajin beribadah, dekat dengan ulama atau gemar berbicara tentang rakyat.

Persoalan utamanya adalah: Dengan hukum apa ia memerintah? Dengan sistem apa negara dijalankan? Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya serius.

Judul buku Islam ala Prabowo secara konseptual berpotensi mendegradasi kedudukan Islam.

Mengapa? Karena Islam—agama yang bersumber dari wahyu Allah SWT—secara linguistik dan simbolik ditempatkan sebagai sesuatu yang dapat diberi corak, versi dan identitas berdasarkan seorang manusia. Padahal Islam bukan pemikiran Prabowo.

Sebabnya, Prabowo tidak pernah dikenal sama sekali sebagai pemikir Islam. Islam bukan produk pengalaman spiritual Prabowo. Islam bukan hasil ijtihad Prabowo. Sebabnya, jelas Prabowo bukan seorang mujtahid.

Islam bukan pula program pemerintahan Prabowo. Faktanya, banyak kebijakan pemerintahan Prabowo bukan didasarkan pada prinsip-prinsip dan ajaran Islam, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip dari ideologi kapitalisme sekuler.

Islam adalah wahyu Allah Subhaanallahu Wa-Ta'ala (SWT). Ketika Islam diberi embel-embel “ala Prabowo”, yang terjadi adalah pembalikan posisi yang sangat problematis.

Sesuatu yang seharusnya menjadi standar tertinggi justru berpotensi diturunkan menjadi sesuatu yang dijelaskan melalui perspektif seorang tokoh politik.

Dengan kata lain: Islam yang seharusnya menilai Prabowo, justru tampil seolah-olah sedang dinilai dan didefinisikan melalui Prabowo. Islam yang seharusnya berdiri sebagai hakim atas kekuasaan, berisiko berubah menjadi atribut kekuasaan.

Islam yang seharusnya menjadi standar, berisiko menjadi aksesori. Islam yang seharusnya mengoreksi penguasa, justru berpotensi dijadikan bahasa untuk memoles citra penguasa.

Itu barangkali merupakan bentuk legitimasi politik yang sangat mahal—dan sangat murah sekaligus. Mahal karena membawa nama agama. Murah karena cukup ditempelkan pada nama manusia.

Salah satu bahaya terbesar politik adalah personalisasi kebenaran. Ketika seorang tokoh dianggap baik, hampir semua yang berkaitan dengan dirinya kemudian dianggap baik pula.

Padahal seorang penguasa dapat memiliki keshalihan pribadi, tetapi tetap memimpin dengan sistem yang tidak bersumber dari Islam secara menyeluruh. Ia dapat mencintai rakyat, tetapi sistem ekonomi yang dia jalankan tetap kapitalistik.

Ia dapat dekat dengan ulama, tetapi riba tetap menjadi bagian dari sistem ekonomi yang dia terapkan. Ia dapat berbicara tentang keadilan, tetapi hukum-hukum Allah tidak dijadikan dasar tertinggi dalam pengaturan kehidupan.

Karena itu kita tidak cukup hanya bertanya: “Siapa pemimpinnya?” Akan tetapi, kita juga harus bertanya: “Dengan hukum apa ia memimpin?”

Ulama dan cendekiawan bukanlah departemen hubungan masyarakat kekuasaan. Tugas mereka bukan mempercantik wajah penguasa, melainkan menerangi jalan kekuasaan dengan kebenaran. Kalau ada noda, tugas ulama bukan mencari filter.

Karena itu ada satu persoalan lain yang tidak boleh dilewatkan ketika membicarakan buku semacam Islam ala Prabowo:

Apa fungsi ulama di hadapan kekuasaan? Apakah ulama bertugas memperindah citra penguasa? Apakah ulama harus selalu mencari sisi positif seorang pemimpin untuk kemudian dipromosikan kepada umat? Apakah tugas ulama adalah membuat rakyat semakin kagum kepada penguasa?

Ataukah justru ulama memiliki tugas yang jauh lebih mulia: menyampaikan kebenaran dan mengoreksi penguasa ketika ia menyimpang?

Dalam Islam, kedudukan ulama bukanlah sebagai tim humas istana. Ulama bukan konsultan pencitraan politik. Ulama bukan pula branding agency yang bertugas mencarikan narasi keislaman bagi setiap tindakan penguasa.

Tugas ulama adalah menjelaskan hukum Allah kepada umat—termasuk kepada penguasa. Jika penguasa benar, ia didukung dalam kebenaran. Jika ia salah, ia dikoreksi. Jika kebijakannya sesuai syariah, ia diapresiasi.

Akan tetapi, jika kebijakannya bertentangan dengan Islam, maka ulama tidak boleh mengubah kesalahan itu menjadi prestasi hanya karena pelakunya adalah orang yang sedang berkuasa.

Di sinilah perbedaan antara ulama yang berdiri di hadapan kekuasaan dengan mereka yang sekadar berdiri di samping kekuasaan. Yang pertama menjadikan Islam sebagai standar untuk mengoreksi penguasa.

Yang kedua berisiko menjadikan penguasa sebagai standar untuk menafsirkan Islam sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda: أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat keadilan di hadapan penguasa yang zalim.” (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Perhatikan: "kalimat keadilan", bukan "kalimat promosi" atau "kata-kata pujian".

Jelas, hadis ini memberikan pesan yang sangat kuat: berhadapan dengan kekuasaan, tugas seorang muslim—apalagi seorang alim—bukan pertama-tama memuji, tetapi justru menyampaikan kebenaran.

Tentu, Islam tidak mengajarkan kebencian terhadap penguasa. Islam juga tidak mengajarkan kritik yang penuh fitnah, kedustaan dan penghinaan. Kritik harus tetap berdasarkan ilmu, fakta dan hukum syariah.

Akan tetapi, kesantunan bukan berarti kehilangan keberanian. Adab bukan berarti membungkam kebenaran. Kedekatan dengan penguasa bukan alasan untuk berhenti mengoreksi dirinya.

Justru semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula kebutuhan umat terhadap nasihat dan koreksi yang jujur.

Sejarah Islam dipenuhi oleh ulama yang menolak menjadi perhiasan istana. Mereka memahami bahwa kedudukan ilmu akan jatuh ketika ilmu hanya digunakan untuk membenarkan kekuasaan.

Karena itu sungguh ironis jika para ulama dan cendekiawan lebih sibuk mencari-cari “Islam ala seorang penguasa” daripada bertanya: "Apakah penguasa tersebut benar-benar telah menjalankan Islam?”

Sebab, fungsi ulama bukanlah mengislamkan citra penguasa. Fungsi ulama adalah mengislamkan arah kekuasaan. Bukan memoles wajah penguasa agar tampak islami, tetapi mengoreksi kekuasaan agar benar-benar tunduk kepada Islam.

Kalau ada kebijakan yang benar, katakan benar. Kalau ada kebijakan yang salah, katakan salah. Kalau ada yang sesuai dengan syariah, dukunglah. Kalau ada yang bertentangan dengan syariah, koreksilah. Sesederhana itu.

Sebabnya, ulama bukan tukang poles citra istana. Ulama adalah penjaga standar kebenaran di hadapan kekuasaan.

Ketika standar itu mulai dibalik—ketika ulama lebih sibuk membangun citra penguasa daripada mengoreksi penguasa—maka yang patut dikhawatirkan bukan hanya rusaknya fungsi ulama.

Yang lebih berbahaya adalah ketika agama perlahan-lahan berubah dari pengoreksi kekuasaan menjadi alat legitimasi kekuasaan.

Itulah sebabnya, terhadap penguasa siapa pun, sikap ulama seharusnya tetap sama: Tidak menjadi musuh karena kekuasaan. Tidak pula menjadi pemuja karena kekuasaan. Akan tetapi, mereka tetap menjadi penyampai kebenaran karena Allah SWT.

Baca Juga: Ketika Islam Diberi Nama Belakang (1): Memoles Citra dengan Mendegradasi Islam

Karena itu Prabowo harus diukur dengan Islam. Bukan Sebaliknya. Prabowo dapat diapresiasi ketika benar. Ia dapat didukung dalam kebijakan yang membawa kemaslahatan.

Ia juga harus dikoreksi ketika melakukan kesalahan atau menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan Islam. Itulah sikap yang proporsional.

Akan tetapi, menjadikan nama seorang penguasa sebagai semacam identitas atau corak bagi Islam adalah persoalan lain.

Sebabnya, di situ terdapat risiko mendegradasi Islam: dari wahyu menjadi atribut; dari standar menjadi simbol; dari hakim menjadi legitimasi; dan dari sistem kehidupan menjadi sekadar branding politik.

Alhasil, kalimat yang lebih tepat bukan “Islam ala Prabowo.” Akan tetapi, “Prabowo Menurut Islam.” Prinsip itu tentu tidak hanya berlaku bagi Prabowo. Ia berlaku bagi setiap penguasa, setiap ulama dan setiap Muslim.

Pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukanlah: “Islam ala siapa?” Akan tetapi, “Siapa yang benar-benar mau tunduk pada Islam?”***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.