Ketika Islam Diberi Nama Belakang (1): Memoles Citra dengan Mendegradasi Islam

Oleh Arief B. Iskandar, seorang penulis, penerjemah, editor buku, aktivis dakwah sekaligus guru mengaji. Kini menjadi Khadim Ma'had Darunnahdhah al-Islamiyah.

Ada yang menarik—sekaligus menggelitik—dari judul buku Islam ala Prabowo.

Bukan semata karena Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia. Bukan pula karena buku tersebut memuat tulisan sejumlah ulama, akademisi dan tokoh masyarakat.

Yang lebih mendasar adalah pertanyaan sederhana: Sejak kapan Islam memiliki versi berdasarkan nama seorang penguasa? Apalagi penguasa sekuler?

Kita mengenal kepemimpinan istimewa Khalifah Umar bin al-Khaththab, jihad yang sangat heroik Shalahuddin al-Ayyubi atau penaklukan agung Muhammad al-Fatih.

Akan tetapi, tidak pernah ada istilah “Islam ala Umar” atau “Islam ala Shalahuddin” atau "Islam ala Muhammad al-Fatih".

Padahal kurang hebat apa keislaman para pemimpin Muslim terkemuka tersebut? Sangat jauh berbeda dengan para penguasa sekuler saat ini. Bahkan jika tolok ukur yang digunakan hanya dari sisi ritual, moral atau spiritual Islam.

Di sinilah persoalan mendasar buku Islam ala Prabowo perlu diletakkan. Bukan terutama soal pribadi Prabowo, kebaikan pribadinya atau kedekatannya dengan umat Islam.

Persoalannya jauh lebih mendasar: Apakah Islam menjadi standar untuk menilai penguasa atau malah penguasa dijadikan standar untuk menjelaskan Islam?

Melihat daftar isi buku tersebut, kita menemukan berbagai istilah: "Islam Kerakyatan ala Prabowo", "Ekonomi Islam ala Prabowo", "Berislam Nusantara ala Prabowo", "Spiritualitas Prabowo", hingga "Visi Keislaman Prabowo".

Sekilas semuanya terdengar indah. Akan tetapi, justru di situlah muncul pertanyaan kritis: Apakah seluruh spektrum ajaran Islam kini dapat diberi nama seorang tokoh politik? Seolah-olah Islam adalah sebuah merek yang memerlukan brand ambassador.

Hari ini Islam ala Prabowo. Besok mungkin Islam ala tokoh lain. Lusa bisa jadi Islam disesuaikan lagi dengan siapa yang sedang berkuasa. Inilah bahaya ketika agama terlalu dekat dengan proyek personalisasi kekuasaan.

Islam yang bersifat universal dapat direduksi menjadi “Islam versi tokoh tertentu”. Padahal Islam bukan produk yang dapat diberi label berdasarkan pemilik kekuasaan. Islam tidak mengenal: "Islam ala Presiden". Yang ada: Penguasa harus tunduk pada Islam.

Perbedaannya sangat mendasar. Dalam ungkapan pertama, manusia berada di atas Islam. Dalam ungkapan kedua, Islam berada di atas manusia.

Inilah ironi yang mungkin paling tajam dari seluruh persoalan ini. Sebuah buku dapat memuji seorang penguasa. Buku dapat menghadirkan banyak ulama dan akademisi.

Buku dapat menuliskan kata Islam, spiritualitas, keadilan, tasawuf, ekonomi Islam dan kesejahteraan rakyat.

Akan tetapi, sebanyak apa pun kata “Islam” dicetak dalam sebuah buku, hal itu tidak otomatis menjadikan pemikiran dan kebijakan seorang penguasa sebagai pemikiran dan kebijakan Islam.

Islam tidak ditentukan oleh jumlah pujian. Islam tidak ditentukan oleh tebalnya buku. Islam tidak ditentukan oleh banyaknya tokoh yang memberikan testimoni. Islam memiliki standarnya sendiri: Al-Quran dan as-Sunnah.

Karena itu seorang presiden tidak menjadi islami hanya karena dibuatkan buku tentang Islam. Sebaliknya, seorang presiden harus diukur dengan Islam. Inilah yang tampaknya justru terbalik dalam proyek buku semacam Islam ala Prabowo.

Padahal seorang Muslim—apalagi seorang kepala negara—tidak diberi kewenangan untuk menciptakan perspektif Islamnya sendiri. Yang wajib dilakukan adalah: menundukkan perspektif, ucapan, tindakan dan kebijakannya pada Islam.

Dengan demikian persoalannya bukan hanya bahwa buku tersebut mendegradasi Islam dengan menisbatkan Islam pada seorang penguasa.

Lebih jauh, penisbatan itu sendiri patut dipertanyakan secara substansial karena belum tentu ucapan, tindakan, cara berpikir politik dan kebijakan-kebijakan sang penguasa benar-benar dibangun di atas perspektif Islam.

Justru di situlah letak ironi terbesarnya: Islam sudah lebih dulu diberi nama “Prabowo”, sebelum publik terlebih dulu diyakinkan bahwa Prabowo benar-benar menjadikan Islam sebagai standar bagi dirinya dan kekuasaannya.

Karena itu pembalikan seharusnya dilakukan. Bukan “Islam ala Prabowo”. Akan tetapi, bagaimana Prabowo menurut Islam? Apakah kekuasaan dan kebijakan presiden tunduk pada syariah Islam?

Sebabnya, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Islam adalah akidah sekaligus sistem kehidupan. Islam memiliki seperangkat hukum untuk mengatur kehidupan, termasuk pemerintahan, ekonomi dan politik.

Karena itu penguasa bukanlah sumber Islam. Ia hanyalah manusia yang wajib tunduk pada Islam. Allah SWT berfirman: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ yang berarti "Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah" (QS Yusuf [12]: 40).

Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar lagi, yang justru patut diajukan pada buku Islam ala Prabowo:

Benarkah Prabowo Subianto sendiri dalam ucapan, tindakan, pemikiran politik dan terutama kebijakan-kebijakannya sebagai kepala negara benar-benar menggunakan perspektif Islam?

Pertanyaan ini penting karena buku tersebut, melalui judulnya, seakan-akan telah lebih dulu memberikan kesan bahwa terdapat suatu corak pemikiran bernama “Islam ala Prabowo”.

Padahal sebelum berbicara tentang Islam ala Prabowo, seharusnya terlebih dulu dibuktikan: Sejauh mana Prabowo benar-benar menjadikan Islam sebagai perspektif dan landasan memandang serta menyelesaikan persoalan kehidupan dan kenegaraan?

Di sinilah keraguan itu justru sangat patut dikemukakan. Sebab, seorang Muslim dapat saja berbicara tentang Islam. Ia dapat memuji Islam. Ia dapat dekat dengan ulama. Ia dapat menghadiri acara-acara keagamaan.

Ia bahkan dapat berbicara tentang kesejahteraan umat. Akan tetapi, semua itu belum dengan sendirinya membuktikan bahwa cara berpikir dan kebijakan politiknya benar-benar berangkat dari perspektif Islam.

Baca Juga: Buku Islam Ala Prabowo Tuai Polemik, Tiga Tokoh Islam Bantah Ikut Menulis

Perspektif Islam bukan sekadar menggunakan istilah-istilah Islam. Perspektif Islam berarti menjadikan akidah Islam sebagai asas berpikir dan menjadikan hukum syariah sebagai standar dalam menentukan sikap dan kebijakan.

Jelas, seorang Muslim tidak cukup hanya memiliki identitas Islam. Yang menentukan adalah apakah ia menjadikan akidah Islam sebagai qaa'idah fikriyyah (landasan berpikir)-nya.

Karena itu persoalan sesungguhnya bukan: apakah Prabowo seorang Muslim? Akan tetapi, apakah Islam benar-benar menjadi dasar pemikirannya dalam mengelola negara?

Bukan pula: apakah Prabowo mencintai umat Islam? Akan tetapi, apakah kebijakan negara yang dia pimpin benar-benar ditimbang dengan standar hukum Islam? Ini adalah dua perkara yang sangat berbeda.

Di sinilah kekeliruan yang sering terjadi. Seorang pemimpin yang muslim kemudian dianggap otomatis menjalankan politik Islam. Seorang pemimpin yang dekat dengan ulama dianggap otomatis memiliki perspektif Islam.

Seorang pemimpin yang berbicara tentang rakyat dianggap otomatis menjalankan konsep keadilan Islam. Padahal Islam tidak mengukur sesuatu berdasarkan identitas orangnya semata, melainkan berdasarkan standar syariah.

Faktanya, banyak muslim yang berpikir dengan cara berpikir kapitalisme. Banyak penguasa muslim yang mengambil kebijakan berdasarkan paradigma sekularisme. Tak sedikit muslim yang menjalankan sistem ekonomi bertentangan dengan Islam.

Tak sedikit penguasa muslim memimpin negara dengan sistem hukum yang tidak menjadikan syariah sebagai landasannya. Karena itu, status keislaman seseorang tidak otomatis menjadikan seluruh pemikiran dan tindakannya islami.

Justru karena itulah klaim atau kesan tentang adanya “Islam ala Prabowo” terasa semakin problematis.

Padahal sebelum Islam dinisbatkan kepada Prabowo, seharusnya terlebih dulu ada pembuktian yang kuat bahwa Prabowo menisbatkan seluruh cara berpikir politik dan kebijakan kenegaraannya pada Islam.

Kalau hal itu tidak dapat dibuktikan secara substansial, maka penggunaan istilah Islam ala Prabowo bukan hanya berlebihan. Ia berpotensi menjadi personalisasi Islam untuk kepentingan glorifikasi politik. (Bersambung) ***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.