WNI Usia 17 Tahun Bakal Otomatis Punya Rekening Bank Himbara

Jakarta, The Stance – Pemerintah berencana mengimplementasikan pembuatan rekening secara otomatis bersamaan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat yang resmi berusia 17 tahun.

Rekening berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut akan dibuka melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), serta mendapat dana awal Rp50.000 tanpa potongan biaya administrasi.

Rekening tersebut nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).

Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan nasional yang sudah mencapai 93,62% tetapi literasi keuangan baru sebesar 63,57%.

Kritikan pun menerpa karena hanya memfokuskan pembukaan rekening pada dua bank saja, sehingga berpotensi menciptakan pasar keuangan yang tertutup dengan memberikan keuntungan bisnis yang sangat besar bagi dua bank BUMN tersebut.

Selain itu, persoalan warga yang belum tersentuh perbankan tidak otomatis selesai hanya dengan memberikan buku tabungan atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet terbatas meminta agar masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan sejak mendapatkan KTP pada usia 17 tahun.

“Presiden menginstruksikan setiap warga negara pada usia 17 tahun itu mempunyai rekening, otomatis bersamaan dengan KTP,” kata Airlangga di Graha Sawala Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa 8 September 2026.

Pembukaan rekening akan dilakukan secara digital dengan NIK yang tercatat dalam data kependudukan dan terhubung dengan Dukcapil. Data yang diperoleh dari Dukcapil tersebut, nantinya akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia (BI).

“Terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS,” kata Airlangga. Pemerintah menunjuk BRI dan BSI untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan pelaksanaannya.

Pemerintah menargetkan 200 juta penduduk dapat memiliki rekening melalui program tersebut. Nantinya, rekening tidak hanya disiapkan untuk kebutuhan transaksi sehari-hari, tapi juga menjadi sarana penyaluran berbagai program pemerintah.

Salah satunya adalah bantuan sosial (bansos), yang ke depan diarahkan untuk disalurkan melalui rekening tersebut. “Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah termasuk bansos,” jelas Airlangga.

Selain membuka rekening, pemerintah berencana memberikan dana awal sebesar Rp50.000 kepada setiap pemilik rekening. Airlangga memastikan saldo awal tersebut tidak boleh terpotong biaya administrasi bank.

Pemerintah, kata Airlangga, akan menganggarkan setidaknya Rp11 triliun untuk mendukung program tersebut, dengan asumsi bahwa pembukaan rekening akan menyasar 200 juta lebih warga, dengan tiap rekening mendapat dana awal Rp50.000.

"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira ... 600 juta [dolar Amerika Serikat] ... atau sekitar Rp11 T [triliun] lah," ujar Airlangga.

Anggaran untuk program ini akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah anggaran tersebut akan seluruhnya berasal dari APBN untuk tahun anggaran 2026 atau di tahun depan.

Dia mengaku, baik anggaran maupun skema pembukaan rekening masih harus dibahas terlebih dulu bersama BI dan OJK. "Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll-out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK," tuturnya.

Bagi pemilik rekening yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah juga menyiapkan sistem pembayaran berbasis teknologi Quick Response (QR) atau QR Code Indonesian Standard (QRIS) secara otomatis.

Airlangga menyebut fasilitas tersebut tidak akan mengenakan potongan kepada pedagang. "QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah," ujar Airlangga.

Menurutnya, kebijakan rekening otomatis menjadi bagian dari agenda pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Seperti diketahui, berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 93,62%. Sementara untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57%.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, gagasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rangka memastikan penyaluran bansos dan bantuan pemerintah lainnya dapat dilakukan secara lebih efektif.

”Itu supaya nanti kalau setiap bantuan betul-betul cepat dan tepat sasaran, bansos dan lain-lain,” kata Purbaya dalam taklimat Media satu tahun sebagai Menkeu, Rabu 9 September 2026.

Saat ini, pemerintah tengah membahas kemungkinan penggabungan sejumlah basis data, termasuk data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan data lainnya.

Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengetahui penduduk yang telah berusia lebih dari 18 tahun dan belum memiliki rekening. ”Kelihatannya setiap orang yang di atas 18 tahun, dibukakan rekening yang belum punya rekening,” ujar Purbaya.

Dia memastikan rekening yang dibuka direncanakan tidak membebani masyarakat dengan biaya administrasi. Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian dana awal ke dalam rekening tersebut.

Purbaya mengatakan, besaran dana awal yang dibicarakan berada pada kisaran Rp50.000 hingga Rp80.000. Namun, ia menegaskan bahwa skema tersebut masih berada pada tahap pembahasan.

”Bansos pertama dikasih mungkin Rp50.000-Rp80.000. Ada juga kemungkinan nanti setiap orang yang bikin KTP langsung otomatis dibuatkan rekeningnya,” katanya.

Meski demikian, Purbaya belum memastikan apakah skema tersebut akan mulai diterapkan pada 2027, termasuk apakah seluruh penyaluran bansos nantinya dilakukan hanya dengan BRI dan BSI.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, pihaknya siap mendukung arahan Presiden terkait kewajiban memiliki rekening bank bagi seluruh masyarakat Indonesia mulai usia 17 tahun.

Dalam pernyataan resmi, Selasa 8 September 2026 dia bilang BRI akan berkoordinasi dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mempersiapkan implementasi pembukaan rekening tersebut.

“Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan,” ujarnya.

Hery juga mengamini, perluasan kepemilikan rekening dapat menjadi fondasi penting untuk meningkatkan inklusi keuangan sekaligus memperkuat efektivitas berbagai program pemerintah.

Dengan masyarakat makin terkoneksi dengan sistem perbankan, penyaluran berbagai program pemerintah ke depan dapat dilakukan makin cepat, transparan, dan efisien.

“BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan," ucap Hery.

Baca Juga: Catatan Akhir Tahun Ekonomi Syariah: Kian Mendunia, Marak Inovasi

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo juga mengatakan siap melaksanakan arahan presiden dengan 1.130 cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemudahan pembukaan rekening, menurutnya dapat diakses melalui online on boarding, di mana nasabah tidak perlu mendatangi bank secara fisik.

"Tentu bagi kami ini merupakan dorongan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, modern, dan inklusif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa 8 September 2026.

Pihaknya juga bisa mengakomodasi penyaluran bansos sebagai salah satu tujuan program tersebut. Sebagai salah satu bank penyalur bansos, BSI dapat mengedukasi masyarakat untuk literasi keuangan dengan perencanaan keuangan.

“Saat ini kami dipercaya sebagai bank agen penyalur bansos tunai. Ke depannya kami juga terus meningkatkan literasi dan penetrasi ke masyarakat menggunakan dana dengan bijak," ujar Anggoro.

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengkritisi langkah pemerintah yang berencana mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening bank mulai usia 17 tahun.

Dia mengakui gagasan tersebut terdengar progresif, lantaran kepemilikan rekening diharapkan mempercepat penyaluran bantuan, mengurangi perantara, menekan kebocoran, dan membawa masyarakat lebih dekat ke sistem keuangan formal.

Namun, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu 9 September 2026, Achmad mengkritisi pengimplementasian rencana Presiden tersebut dengan secara khusus hanya menunjuk BRI dan BSI.

“Pertanyaan yang lebih penting adalah rekening siapa, dikelola oleh siapa, dan apakah negara sedang membangun infrastruktur keuangan publik atau justru menciptakan jutaan nasabah baru bagi bank tertentu?” katanya.

Achmad mengingatkan bahwa negara tidak semestinya membagikan produk komersial yang berpotensi mengalihkan jutaan warga ke entitas bank tertentu.

Rekening universal yang digagas pemerintah dapat menciptakan captive market dengan nilai ekonomi sangat besar. Sebab itu, pemerintah dinilai seharusnya menentukan standar rekening nasional, bukan menentukan bank yang harus digunakan rakyat.

Achmad menyarankan adanya rekening universal yang dapat diakses semua bank tanpa biaya administrasi, tanpa saldo minimum, terhubung dengan QRIS dan BI-FAST, serta dapat menerima seluruh pembayaran dan bantuan pemerintah.

“BRI, BSI, Bank Mandiri, BNI, BPD, ataupun bank lain yang memenuhi persyaratan dapat menjadi penyelenggara. Dengan desain seperti itu, negara membangun infrastrukturnya, sementara masyarakat tetap mempunyai pilihan,” imbuhnya.

Achmad menilai instruksi presiden sebaiknya diterjemahkan bukan sebagai "semua rakyat harus dibuatkan rekening pada bank tertentu", melainkan tiap warga negara berhak memiliki rekening transaksi dasar yang gratis, aman, dan bisa menerima bansos.

Persoalan masyarakat yang belum terhubung dengan perbankan tidak selalu selesai dengan cara membuka rekening baru. “Rekening yang dibuka tetapi tidak pernah digunakan hanya menghasilkan statistik, bukan inklusi,” tegasnya.

Hambatan inklusi keuangan selama ini muncul dari biaya transaksi, akses agen yang terbatas, jaringan internet, kemampuan menggunakan aplikasi, rendahnya literasi, bahkan tidak adanya pendapatan yang cukup untuk ditabung.

“Petani tidak menjadi lebih sejahtera karena memperoleh kartu ATM. Pedagang kecil tidak naik kelas hanya karena mempunyai aplikasi bank. Rekening baru bernilai ketika meningkatkan daya ekonomi rakyat,” tegas Achmad.

Ia juga meminta keterlibatan DPR dalam mengawasi kebijakan ini karena melibatkan data penduduk, integrasi data, biaya layanan, dan kebebasan masyarakat memilih bank.

Yang lebih penting lagi, dia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak dapat hanya diukur dari berapa juta rekening yang berhasil dibuka.

“Ukurlah dari berapa banyak rakyat yang biaya transaksinya turun, bantuan yang lebih tepat sasaran, akses keuangan produktif yang bertambah, dan hak masyarakat atas uang serta datanya tetap terlindungi,” tandasnya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance