Jakarta, The Stance – Media sosial diramaikan dengan tragedi kematian orang utan Kalimantan (Pongo pygmaeus) bernama Sempurna yang sebelumnya ditemukan warga lemah tak berdaya akibat asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kabar kondisi Sempurna beredar dari besutan video amatir warganet di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang meraup simpati publik dan memicu kemarahan warganet sebagaimana terlihat dari berbagai komentar.
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama Yayasan IAR Indonesia (YIARI) yang mengevakuasin dan melakukan penanganan medis terhadap Sampurna mengonfirmasi kabar kematian tersebut.
"Kami sangat menyayangkan Sempurna tidak dapat diselamatkan," kata Kepala BKSDA Kalimantan Barat Murlan Dameria Pane melalui keterangan di Jakarta, Kamis (4/9/2026).
Dia memastian bahwa tim BKSDA Kalimantan Barat bersama YIARI segera melakukan evakuasi dan memberikan penanganan medis sejak menerima laporan dari masyarakat.
Kementerian Kehutanan Disorot
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Usman Husin pun angkat suara, ia menegaskan asap akibat karhutla tidak hanya membahayakan manusia, tetapi juga mengancam kehidupan satwa liar, termasuk orang utan.
"Kementerian Kehutanan harus segera mengatasi persoalan ini untuk menyelamatkan orang utan dari sengatan asap kebakaran hutan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurutnya, karhutla tidak boleh disepelekan dan harus ditangani secara serius hingga api benar-benar padam dan tidak lagi menimbulkan kepulan asap yang membahayakan makhluk hidup.
Komisi IV DPR RI membidangi sektor pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.
Usman juga mendesak Kementerian Kehutanan segera melakukan langkah pemadaman secara menyeluruh di wilayah yang terdampak karhutla.
"Harus dilakukan pemadaman total agar tidak ada asap lagi. Kementerian Kehutanan harus segera melakukan pemadaman karena dampak asap sangat membahayakan bagi kehidupan setiap makhluk yang menghirupnya," tegas legislator dapil NTT ini.
Selain penanganan di lapangan, Usman juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan.
"Harus sanksi tegas," pungkasnya.
Perlu Bergeser ke Pencegahan Kebakaran
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai perlu adanya perubahan strategi penanganan karhutla. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan menunggu kebakaran terjadi.
Hal itu ia sampaikan saat berdialog bersama Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas dan jajaran, Firman menilai pola penanganan karhutla perlu diubah dari pendekatan pemadaman setelah kejadian menjadi pencegahan sejak dini.
"Hari ini kita lihat langsung. Prinsipnya harus kita balik. Jangan 'padam setelah terjadi', tapi 'cegah duluan'. Karena mencegah itu jauh lebih murah, lebih cepat, dan menyelamatkan nyawa satwa dan manusia," tegas Firman, Jumat (4/9/2026).
Firman mencontohkan pola penanganan karhutla di China yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Ia menekankan tiga langkah utama, yakni mencegah sejak awal, mendeteksi kebakaran secara cepat, dan bergerak bersama ketika api membesar.
Pertama, pencegahan dilakukan dengan memperketat larangan pembukaan lahan menggunakan api, meningkatkan edukasi masyarakat di desa penyangga, serta memperkuat sekat bakar dan Kampung Siaga Karhutla.
Kedua, deteksi dini perlu diperkuat melalui pemasangan kamera pemantau selama 24 jam dan penggunaan drone untuk menemukan titik api sedini mungkin.
Ketiga, ketika kebakaran membesar, penanganan harus dilakukan secara terpadu melalui pengerahan kekuatan dari darat dan udara.
"Kuncinya cuma tiga: cegah duluan, deteksi cepat, dan bergerak bareng. Ini yang harus segera kita terapkan di Way Kambas," ujar Firman.
Baca Juga: Bukan Kurang Canggih, tapi Kurang Nyali: Ketika Teknologi Gagal Padamkan Kebakaran
Selain pencegahan kebakaran, Firman juga menyoroti aspek keselamatan satwa apabila terjadi karhutla di kawasan Taman Nasional (TN) Way Kambas.
Ia meminta pengelola taman nasional memastikan ketersediaan jalur evakuasi satwa, embung air di zona inti, serta standar operasional prosedur (SOP) penyelamatan apabila gajah, badak, maupun harimau terdampak asap dan kebakaran.
"Way Kambas ini ASEAN Heritage Park. Ini rumah terakhir Badak Sumatra. Kalau Way Kambas terbakar, kita kehilangan warisan dunia. Negara wajib hadir penuh di sini," katanya.
Firman memastikan Komisi IV DPR RI akan mengawal kebutuhan tambahan anggaran untuk memperkuat sarana dan prasarana pencegahan serta deteksi dini karhutla di TN Way Kambas dalam pembahasan APBN. (par)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
