Bukan Kurang Canggih, tapi Kurang Nyali: Ketika Teknologi Gagal Padamkan Kebakaran

Oleh Ikram Putra, pemerhati kebijakan publik, mantan editor BenarNews (Radio Free Asia).

Setiap musim kemarau tiba, drama tahunan di Kalimantan kembali dimulai. Langit berubah kelabu, jarak pandang menyusut, dan anak-anak sekolah dipaksa mengurung diri di rumah supaya tak menderita infeksi pernapasan.

Dan seperti biasa, orang-orang Jakarta selalu punya pengumuman bombastis: "kita siap menerjunkan serangkaian teknologi canggih ke garis depan!" Lalu, pemerintah memamerkan persenjataan digital dan mekanis mereka.

Mulai dari helikopter water bombing yang mampu menyiramkan jutaan liter air dari udara, dron berbasis kecerdasan buatan bernavigasi termal untuk melacak titik panas, hingga menyemai garam di awan untuk memancing hujan buatan.

Semua itu terdengar futuristik, heroik, dan tentu saja fotogenik untuk diunggah di kanal media sosial kementerian. Ada narasi tersirat yang mereka ingin sampaikan kepada publik: tenang saja, teknologi kita sudah canggih, api pasti padam.

Namun, ada ilusi berbahaya di balik romantisisasi technology fix atau obsesi penyelesaian berbasis teknokratis ini.

Pemerintah seakan-akan terjebak dalam pemikiran bahwa kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan adalah persoalan teknis semata.

Bahwa kebakaran hutan adalah masalah mekanis yang bisa diselesaikan cukup dengan menekan-nekan tombol, mencari material pemadam baru, atau menerbangkan lebih banyak helikopter.

Baca Juga: Inovasi "Ubi Bombing" Prabowo: Solusi di Luar Kebiasaan, Tak Tepat Sasaran

Kita tahu, bencana asap di Kalimantan bukanlah kecelakaan alamiah. Ia krisis sosial-ekologis yang dihasilkan oleh keputusan ekonomi-politik yang keliru.

Artinya, mengandalkan water bombing atau dron cerdas untuk menyelesaikan kebakaran hutan ibarat menempelkan kain kasa pada luka tembak untuk membendung darah mengucur. Kita mengatasi gejala permukaan, bukan mengobati penyakit utama.

Mengapa Kalimantan begitu mudah terbakar setiap kemarau? Bukan karena kita tidak mempunyai dron pemantau, melainkan karena struktur ekosistem gambut kita sudah hancur.

Selama puluhan tahun, izin konsesi perkebunan skala besar, hutan industri, serta proyek-proyek pertanian raksasa telah membabat hutan alam dan membangun ribuan kilometer kanal drainase di lahan gambut.

Kanal-kanal ini menyedot air keluar dari lanskap gambut, membuatnya menjadi sangat kering, rapuh, dan berubah menjadi bahan bakar raksasa yang siap membara begitu tersenggol titik api sekecil apa pun.

Lahan gambut yang sehat dan basah secara alamiah tidak akan pernah terbakar. Namun, ketika airnya dikeringkan demi memberikan ruang bagi monokultur kelapa sawit atau kayu komersial, maka gambut berubah menjadi "batu bara muda".

Ketika gambut terbakar, apinya menyusup hingga ke dalam tanah, menjalar di bawah permukaan, dan mengepulkan asap pekat berminggu-minggu yang mustahil dipadamkan hanya dengan siraman air dari helikopter.

Pemerintah tahu betul fakta ini. Tetapi, memilih pendekatan technology fix terasa lebih menyenangkan.

Jauh lebih mudah bagi mereka untuk membeli teknologi baru, menerbangkan helikopter bom air berbiaya miliaran rupiah per hari, atau mendanai riset kecerdasan buatan ketimbang menegakkan hukum yang tegas terhadap perusahaan pembakar lahan.

Dengan technology fix, tidak ada yang menuntut pemerintah untuk mengevaluasi ulang izin konsesi di atas gambut. Tidak ada pula yang memaksa mereka menindak oligarki perkebunan, dan menata ulang tata ruang wilayah secara radikal.

Teknologi menawarkan pintu keluar yang nyaman: pemerintah tampak bekerja keras dalam pemberitaan media, tanpa perlu mengusik status quo ekonomi-politik.

Namun, apabila pemerintah sungguh-sungguh ingin memadamkan api Kalimantan secara permanen, pendekatan “memadamkan kebakaran” harus ditukar dengan “pemulihan ekologis dan keadilan tata kelola lahan”.

Bagaimana caranya? Pertama, restorasi dan pembasahan kembali ekosistem gambut secara masif dan konsisten.

Kanal-kanal raksasa milik perusahaan yang mengeringkan gambut harus ditutup selamanya. Gambut yang dibasahi kembali akan mengembalikan fungsi alaminya sebagai spons penyerap air, sehingga secara otomatis membendung risiko kebakaran.

Kedua, moratorium total dan audit perizinan. Pemerintah harus berani mencabut izin usaha perkebunan atau kehutanan yang terbukti membiarkan konsesinya terbakar berulang kali, atau yang beroperasi di atas area ekosistem gambut esensial.

Hukum jangan cuma galak kepada masyarakat lokal atau petani kecil yang berladang secara tradisional, sementara perusahaan bisa lolos dari sanksi pidana dan perdata. Apalagi, jika terindikasi bahwa lahan yang terbakar "secara alami" itu "langsung ditumbuhi" komoditas perkebunan milik mereka.

Ketiga, pengakuan atas hak-hak masyarakat adat. Selama berabad-abad sebelum datangnya alat berat dan kanal-kanal pembuang air, masyarakat adat di Kalimantan memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan dan ladang.

Mewujudkan keadilan agraria dengan memberikan hak kelola atas wilayah adat dan hutan desa terbukti menjadi benteng paling efektif dalam mencegah perusakan hutan dibanding pengawasan jarak jauh via satelit.

Kita tidak sedang mengatakan teknologi itu haram. Dron, pemetaan satelit, dan kecerdasan buatan tetap berguna sebagai alat bantu mitigasi awal dan deteksi dini.

Namun, terdapat bahaya besar apabila kita memperlakukan teknologi sebagai obat mujarab panasea yang mampu mengatasi penyakit akibat kelalaian.

Setiap rupiah yang dihabiskan untuk operasi bom air miliaran rupiah adalah pengingat atas kegagalan kita melakukan pencegahan struktural.

Setiap kali kita mengagumi kecanggihan drone pemadam api, kita sebenarnya sedang diajak lupa bahwa api tersebut menyala akibat keserakahan ekspansi lahan yang kelewat lama dibiarkan.

Kita tidak kekurangan sensor AI di Kalimantan. Tidak kekurangan helikopter. Tidak pula kekurangan garam penyemai awan.

Kita kekurangan keberanian politik untuk melawan oligarki ekstraktif, ketegasan hukum untuk menindak perusak lingkungan, serta keseriusan untuk memulihkan gambut yang telah dirusak.

Selama pemerintah terus memelihara obsesi terhadap technology fix, maka selama itu pula warga Kalimantan akan terus dipaksa bernapas dalam asap pekat plus janji-janji manis.

Kala musim hujan tiba, api mungkin bisa jinak sejenak. Tapi gambut masih selalu siap terbakar kembali, akibat nurani dan tata kelola kita yang dibiarkan terlampau hangus.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance