Oleh Ahmad Khozinudin, pengacara yang pernah menjadi kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebelum dibubarkan. Kini, aktif membagikan pemikirannya di Facebook.
Netizen ramai mengomentari pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang menyampaikan petuah Jawa "Lamun sira sakti ojo mateni."
Petuhan itu dsampaikan saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Shollalllaahu Alaihi Wasallam (SAW) sekaligus Haul Kyai Haji (KH) Musyaffa’ Ali di Kebumen, Jawa Tengah, pada Minggu, 30 Agustus 2026.
Jokowi mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tidak menggunakan kekuatan politik atau jabatan mereka untuk menjatuhkan atau mencelakakan orang lain.
Namun faktanya, selama 10 tahun berkuasa justru kebijakan Jokowi banyak yang mencelakakan dan mateni (membunuh) rakyatnya.
Sebut saja tragedi Kanjuruhan, matinya 800 lebih Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, pembunuhan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50, hingga membunuh eksistensi Ormas Islam Hizbut Tahrur Indonesia (HTI) dan FPI.
Dalam ungkapan Jawa, Jokowi bisa disebut 'Ora Ngilo Gitok'e', atau tidak mau introspeksi. Lebih pas, dalam ungkapan Melayu, Jokowi seperti peribahasa 'Buruk Muka Cermin Dibelah'.
Prabowo Jalankan Ajaran Jokowi
Bisa saja, Jokowi mengeluh dan merasa kekuasaan Prabowo Subianto digunakan untuk "membunuh" orang-orang kepercayaan Jokowi, memecat Budi Arie Setiaji.
Lalu, membiarkan Gibran Rakabuming Raka diserang status ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA)-nya, hingga membiarkan serangan politik yang masif mengarah ke Jokowi.
Tapi itu standar saja. Karena, Prabowo mengaku Jokowi guru politiknya, maka Prabowo mempraktikkan ilmu dari gurunya. Di antaranya, membunuh lawan politik dengan kekuasaan.
HTI dan FPI tidak pernah ada masalah selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, bersinergi dengan pemerintah dalam menanggulangi berbagai bencana, terutama Tsunami di Aceh.
Tak pernah ada laporan, kerusakan dan korban jiwa akibat ulah HTI dan FPI.
Bahkan, HTI menegaskan perjuangan penerapan syariah Islam dalam bingkai khilafah dilaksanakan tanpa kekerasan dan tanpa fisik/senjata (La Maddiyah, La Unfiyah), murni pemikiran dan politik.
Hal itu dibuktikan, dalam setiap aksi demonstrasi (Masyiroh) yang dilakukan, HTI selalu tertib meski melibatkan banyak peserta aksi baik pria maupun wanita.
Baca Juga: Revisi UU Ormas Bukan Solusi Atasi Premanisme Ormas
Agenda besar HTI seperti Konferensi Khilafah Internasional (KKI) pada tahun 2007 di Gelora Bung Karno yang dihadiri lebih dari 100.000 peserta, berlangsung tertib.
Diskusi politik bulanan seperti Halaqah Islam dan Peradaban (HIP) di Wisma Antara, rutin dilakukan dan mengundang narasumber dan peserta dari berbagai kalangan. Wiranto hingga Maruarar Sirait pernah menjadi narasumbernya.
Namun, tiba-tiba di era Jokowi HTI dipateni. Hanya berdalih Khilafah tak sejalan dengan Pancasila, Jokowi membubarkan HTI melalui tangan Wiranto. Jokowi juga membubarkan FPI melalui tangan Mahfud MD.
Jadi, jika hari ini Jokowi merasa dipateni langkah politiknya oleh Prabowo, kesaktian kekuasaan mengekang geraknya untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kekuasaan membiarkan dirinya dan Gibran dipersoalkan ijazahnya, ya itu hanyalah sebagian dari panen amal dari perilaku yang dia tanam.
Dalam unen-unen Jawa, ini namanya 'ngunduh wohing pakerti'.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance.
