Jakarta, The Stance – Ribuan pengunjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa dan warga sipil menembus penjagaan aparat dan menggelar unjuk rasa bertajuk #IndonesiaSadar di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu 28 Oktober 2026.
Aksi yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda ini merupakan unjuk rasa pertama di lokasi tersebut setelah demonstrasi serupa berulang kali dihadang dan diusir aparat dalam beberapa bulan terakhir.
Di pinggir kolam Bundaran Hotel Indonesia (HI), massa membentangkan beberapa spanduk antara lain bertuliskan 'All Eyes on Karhutla' dan 'Prabowo-Gibran Gagal Total'.
Sejumlah tokoh publik, seperti aktor Reza Rahadian, Eva Celia hingga aktivis kemanusiaan Zaskia Adya Mecca ikut bergabung dalam aksi di Bundaran HI tersebut.
Demonstrasi ini diwarnai berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan dan sindiran terhadap kebijakan pemerintah. Pendemo memprotes kenaikan harga, pemangkasan subsidi, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintah.
Mereka juga mendesak pemerintah menetapkan karhutla di Sumatra dan Kalimantan sebagai bencana nasional dan menyetop anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Program-program tersebut dinilai membuat belanja negara membengkak dengan mengorbankan program yang lebih penting, seperti mitigasi bencana dan pembangunan infrastruktur.
Unjuk Rasa Serentak di Sejumlah Kota Indonesia
Tidak hanya di Jakarta, aksi juga berlangsung di beberapa kota besar di Indonesia. Di Yogyakarta, aksi berlangsung di tiga lokasi yakni area gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), depan Istana Negara, serta sekitar Nol Kilometer.
Guru besar ilmu hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar yang berpartisipasi dalam aksi, mengajak semua pemuda untuk meneriakkan revolusi dan melawan rezim yang yang tidak berpihak pada rakyat.
"Kalian bisa datang dari mana saja, tapi tuntutan kita sama, tujuan kita sama, runtuhkan kekuasaan yang sombong ini," tegasnya.
Beberapa isu yang mereka angkat, antara lain penetapan karhutla sebagai bencana nasional, kritik terhadap program MBG, upah buruh layak, hingga isu korupsi Stadion Mandala Krida.
Di Makasar, Sulawesi Selatan, puluhan mahasiswa dari berbagai universitas, termasuk Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar (UNM), memperingati Hari Sumpah Pemuda di Jalan Flyover Pettarani, pada Rabu 28 Oktober 2026.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan 'Evaluasi 2 Tahun Rezim Prabowo-Gibran'. Para mahasiswa memberi nilai "11 dari 100" kepada rezim Prabowo-Gibran dalam menjalankan pemerintahan 2 tahun ini.
Di Malang Jawa Timur, guyuran hujan tak menyurutkan aksi mahasiswa di depan Balai Kota dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daeah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur.
Simbol Tiga Jari Sebagai Perlawanan
Di Jakarta, aksi diinisiasi koalisi organisasi mahasiswa bernama Komite Sadar yang mencakup Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB).
Bergabung juga BEM Universitas Brawijaya, BEM KM Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, BEM Universitas Diponegoro, dan BEM KM Universitas Negeri Semarang.
Dalam keterangan resminya, BEM UI menyebut demo 28 Oktober 2026 merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang dihelat di Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026 atau bertepatan dua tahun kekuasaan Prabowo-Gibran.
Pada aksi kali ini, Komite Sadar mengusung tema "Tepati atau Pergi." Di media sosial, mereka menonjolkan simbol tiga jari (three-finger salute) yang dipopulerkan novel The Hunger Games sebagai materi kampanye.
BEM UI menyatakan bahwa three-finger salute "bertransformasi menjadi instrumen perlawanan yang lugas melampaui batas-batas fiksi", menjadi bahasa universal gerakan sosial prodemokrasi berbagai negara seperti di Thailand, Myanmar, Hong Kong.
"Terinspirasi dari semangat Revolusi Prancis, setiap jari membawa manifestasi nilai liberté [kebebasan], égalité [kesetaraan], dan fraternité [persaudaraan]," ujar BEM UI.
Di Makassar, mahasiswa yang berdemo mengenakan pakaian serba hitam membentangkan spanduk bertuliskan, 'Padamkan Karhutla'. Mereka juga mengusung simbol tiga jari, tetapi dengan pemaknaan berbeda dari aksi di Jakarta.
Jari telunjuk sebagai simbol pengingat pemerintahan Prabowo-Gibran, jari tengah sebagai simbol perlawanan terhadap segala bentuk penindasan, dan jari manis sebagai simbol upaya menagih janji-janji manis rezim Prabowo.
Lima Tuntutan Koalisi Sadar
Dalam aksi unjukrasa #IndonesiaSadar, Koalisi Sadar menyampaikan lima tuntutan yang mencakup sejumlah persoalan nasional, mulai dari lingkungan hingga demokrasi.
Pertama, meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional yang di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua. Komite Sadar mendesak pemerintah mengadili korporasi yang dipandang menyebabkan bencana ekologis.
Kedua, menuntut pemerintah mengelola APBN berdasarkan kepentingan rakyat dengan cara menghentikan program-program yang dinilai tidak memberi manfaat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut Komite Sadar, MBG menyedot 29% dari anggaran pendidikan, atau Rp240 triliun, di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Di sisi lain, KDKMP "mengunci dana desa" yang mempersulit kebutuhan mendasar rakyat.
Ketiga, mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan, memperbaiki pelayanan dasar, dan menyediakan lapangan pekerjaan berkualitas.
Komite Sadar beranggapan sekolah makin mahal dan yang paling terpukul adalah masyarakat pinggiran. Hanya 6,03% warga pedesaan lulus perguruan tinggi, kurang dari separuh angka di kota.
Baca Juga: Belajar dari Prancis: Mengapa Tangan Besi Takkan Selesaikan Krisis Sosial?
Keempat, meminta pemerintah mengatasi persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), di samping berhenti menggunakan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan.
"Hukum justru dikangkangi dan digunakan untuk melayani kepentingan penguasa. Rakyat bisa melihat legislasi dibuat tanpa partisipasi publik yang bermakna dan secara jelas melanggengkan praktik KKN," tulis mereka.
Terakhir, kelima, Komite Sadar mendesak pemerintah "mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil."
Komite Sadar mencontohkan peristiwa yang membuat pengemudi ojol, Affan Kurniawan, tewas dilindas mobil Brimob saat demonstrasi. Lalu ada aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang disiram air keras lantaran aktif menolak militerisasi.
Selain lima tuntutan koalisi sadar, dalam aksinya mereka juga menyerukan agar militer kembali ke barak, dan adili pelanggar HAM berat. Mereka juga menyerukan usut tuntas dan keadilan untuk penyintas tragedi Kanjuruhan.
Pemerintah Hargai Aspirasi Mahasiswa
Merespon aksi yang digelar mahasiswa dan masyarakat sipil, Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Syahganda Nainggolan mengatakan aspirasi demonstran menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi kebijakan.
"Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi," ujar Syahganda dalam keterangannya, Rabu 28 Oktober 2026.
Syahganda mengeklaim pemerintah memahami aspirasi mahasiswa dalam demonstrasi kemarin yakni lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
Isu tersebut telah menjadi bagian dari prioritas pemerintah dan ditindaklanjuti melalui berbagai kebijakan dan langkah konkret seperti intensifikasi pemadaman karhutla.
Pemerintah hingga kini mengerahkan 72.303 personel di 6 provinsi baik via operasi darat, udara dan modifikasi cuaca. Pemerintah juga berupaya melindungi masyarakat terdampak, memperkuat pencegahan, dan menegakkan hukum bagi pelaku.
Hingga 25 Oktober 2026, sudah ada 287 laporan polisi terkait kasus perorangan dengan total 244 tersangka. Kemudian, ada 104 laporan polisi terkait korporasi dengan 14 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui langkah operasional di lapangan sekaligus penindakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab," imbuh Syahganda.
Kecam Pelibatan TNI dalam Pengamanan Aksi Unjuk Rasa
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengecam pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengadang para demonstran di Jalan Jenderal Sudirman menuju Bundaran HI, Jakarta, pada Rabu kemarin.
Menurut pantauan YLBHI, para serdadu TNI disebar di beberapa titik sekitar Bundaran HI, gang dan beberapa objek vital. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang membedakan fungsi TNI dan Polri dengan jelas.
TNI ditempatkan sebagai alat negara di bidang pertahanan sedangkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.
"Pemisahan ini adalah salah satu hasil penting Reformasi setelah pengalaman panjang keterlibatan militer dalam kehidupan sipil," demikian keterangan YLBHI melalui unggahan di akun-akun resmi media sosial mereka.
UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga menempatkan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum sebagai tanggung jawab kepolisian, bukan TNI.
"Demonstran bukan kombatan. Kritik bukan ancaman militer. Jalan raya bukan medan perang. Konstitusi menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," tegas YLBHI.
Pengadangan terpantau dilakukan di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Gedung UOB, pada Rabu 28 Oktober 2026 yang melibatkan aparat kepolisian dan TNI.
"Kehadiran prajurit Kodam Jaya atas permintaan dari Polda Metro Jaya, dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Kepala Peneragan Komando Daerah Militer (Kapendam) Jaya Letkol Arh Noor Iskak, pada Kamis 29 Oktober 2026. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
