The Stance – Asap tebal membubung tinggi di atas kawasan pinggiran Paris dan sudut-sudut kota besar seperti Marseille, Lyon, hingga Lille.
Apa yang bermula dari pemblokiran sekolah oleh para siswa menengah atas (SMA) yang memprotes kelas yang terlalu padat, kekurangan guru, serta mahalnya biaya hidup, meningkat menjadi gelombang ketegangan sosial yang melanda Prancis.
Ketika aksi demonstrasi meluas dan melibatkan serikat pekerja, guru, hingga kelompok Yellow Vests, eskalasi pecah di jalanan: balai kota bersejarah terbakar, toko-toko dijarah, dan bentrokan brutal antara massa dengan aparat tak terhindarkan.
Prancis kembali berada dalam situasi darurat sosial. Namun, mereduksi rentetan peristiwa ini sekadar sebagai aksi kerusuhan dan vandalisme adalah kekeliruan fatal yang terus diulang oleh para pembuat kebijakan.
Di balik barikade yang terbakar dan lemparan kembang api, terdapat jurang kebijakan yang menganga, kegagalan intelijen, serta kekakuan struktural dalam merespons jeritan masyarakat yang terdesak secara ekonomi.
Ketegangan yang terjadi dalam hitungan minggu menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas sosial di negara dengan perekonomian terbesar kedua di Uni Eropa tersebut.
Dari Isu Pendidikan ke Isu Sosial
Ketika lebih dari setengah juta warga turun ke jalan, tuntutan awal yang bersifat sektoral mengenai sistem pendidikan dengan cepat berkelindan dengan krisis inflasi, lonjakan harga-harga, dan penurunan layanan sektor kesehatan dan perumahan publik.
Di tengah himpitan ekonomi ini, ketegangan makin meruncing saat kelompok penunggang kepentingan dan faksi radikal memanfaatkan momentum, memicu penjarahan massal yang menyasar pusat perbelanjaan hingga perusakan fasilitas publik.
Data dari Kementerian Dalam Negeri Prancis mengonfirmasi keparahan krisis ini. Lebih dari 2.400 orang telah ditangkap dalam hitungan hari, puluhan petugas keamanan terluka, dan ratusan bangunan publik serta kendaraan mengalami kerusakan berat.
Statistik ini mencerminkan kegagalan komprehensif dari model pengelolaan konflik publik yang diterapkan pemerintah. Akar dari eskalasi liar ini terletak pada apa yang bisa disebut sebagai ketimpangan kebijakan yang akut.
Selama bertahun-tahun, pemerintah Prancis di bawah Presiden Emmanuel Macron kerap mengadopsi pendekatan teknokratis yang terisolasi dari realitas akar rumput.
Ketika masyarakat berhadapan dengan krisis biaya hidup, ruang dialog sosial sering kali tertutup oleh keputusan top-down dan kebuntuan parlementer.
Ketika tuntutan damai warga tidak kunjung membuahkan reformasi nyata, frustrasi publik terakumulasi, menciptakan "kotak mesiu" sosial yang siap meledak oleh percikan terkecil sekalipun.
Terbaru, 410.000 orang turun ke jalan di Paris dari Porte d’Italie ke Porte de Vincennes akhir pekan lalu dengan pengamanan yang melibatkan 70.000 personel.
Respons Awal yang Tak Tepat
Perlu dicatat, respons awal pemerintah justru memperkeruh keadaan. Alih-alih membuka ruang kompromi politik, narasi resmi dengan cepat melabeli seluruh gerakan sebagai ulah faksi ekstremis dan kelompok perusak.
Hal ini diperparah dari temuan fakta di lapangan bahwa polisi pun ikut menjarah dan para perusuh tertangkap kamera bekerja-sama atau dilindungi petugas keamanan ketika melakukan aksi vandalisme dan kerusuhan.
Pendekatan securitisation—penanganan masalah sosial semata melalui kacamata keamanan—menjadi resep standar: penerapan jam malam lokal, pengerahan ribuan personel kepolisian tambahan, hingga pengancaman status keadaan darurat.
Bahkan Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez secara terbuka mengakui adanya "kurangnya antisipasi" dan kegagalan intelijen dalam memprediksi mobilisasi massa yang begitu cepat dan dinamis.
Kegagalan aparat dalam membedakan antara demonstran damai yang menyampaikan aspirasi sah dengan kelompok penjarah yang memanfaatkan kekacauan justru memperluas pengasingan warga terhadap negara.
Dari sudut pandang akuntabilitas publik, penanganan krisis ini menunjukkan dilema sistemik yang berulang.
Pemerintah terjebak dalam pola responsif-reaktif: mengabaikan tuntutan substansial saat aksi berlangsung damai, lalu merespons dengan tangan besi ketika aksi berubah memanas.
Pola ini tidak hanya merusak fasilitas umum dan merugikan para pelaku usaha kecil yang tokonya terimbas penjarahan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi secara mendasar.
Polisi Takkan Bisa Atasi Problem Ketimpangan Sosial
Negara tidak bisa terus-menerus mengandalkan taktik kepolisian dan status darurat untuk menyelesaikan masalah yang berakar pada ketimpangan sosial dan kegagalan sistemik.
Pemulihan ketertiban umum memang merupakan kewajiban negara untuk melindungi warganya dari kekerasan dan kerugian material.
Namun, penegakan hukum tanpa disertai reformasi kebijakan hanya akan memicu jeda sementara sebelum gelombang protes berikutnya pecah dengan skala yang lebih destruktif.
Langkah pertama yang harus diambil oleh pemerintah adalah melakukan reorientasi strategi pengelolaan konflik sosial.
Evaluasi menyeluruh terhadap taktik pengamanan demonstrasi harus segera dilakukan untuk memastikan penindakan terukur yang fokus pada pelaku kejahatan tanpa mengorbankan hak konstitusional warga untuk menyatakan pendapat secara damai.
Transparansi penuh atas kegagalan inteligensi dan perencanaan keamanan, sebagaimana yang diperintahkan presiden kepada jajaran kepolisian, wajib dibuka kepada publik melalui komisi independen guna mengembalikan legitimasi aparat.
Selanjutnya, pembuat kebijakan harus berani membuka kembali saluran negosiasi politik yang substantif. Insentif fiskal dan bantuan sosial tepat sasaran perlu dialokasikan guna meredam tekanan ekonomi yang menimpa kelompok masyarakat rentan.
Tuntutan para siswa, tenaga pendidik, dan serikat pekerja terkait alokasi anggaran pendidikan, perbaikan infrastruktur sekolah, serta jaring pengaman sosial di tengah inflasi harus ditanggapi dengan solusi konkret.
Baca Juga: Republik Niat Baik
Bagi warga dan generasi muda yang memegang peran kunci dalam gerakan sipil, tantangan utamanya adalah menjaga kemurnian agenda reformasi.
Ketahanan digital dan kesadaran publik harus diarahkan untuk mengisolasi elemen-elemen provokatif yang mencoba mengalihkan isu keadilan sosial menjadi tindakan kriminalitas jalanan.
Tanpa konsolidasi gerakan sipil yang terorganisir dan damai, aspirasi mendasar mengenai kesejahteraan dan kesetaraan akan selalu terdistorsi oleh narasi kerusuhan.
Gelombang protes di Prancis adalah cermin bagi negara-negara demokrasi modern. Ketika saluran komunikasi antara penguasa dan rakyatnya tersumbat oleh teknokrasi angkuh dan kebijakan lalai, jalanan akan selalu menjadi tempat penumpahan frustrasi.
Sudah saatnya Élysée memadamkan api bukan hanya dengan meriam air dan jam malam, melainkan dengan mendengarkan secara seksama dan memperbaiki keadilan sosial yang telah lama terkoyak. (EDITORIAL)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
