Republik Niat Baik

Oleh Ikram Putra, pemerhati kebijakan publik, jurnalis yang malang melintang dari Yahoo Indonesia, The Jakarta Post, CNN Indonesia, Liputan 6, hingga Benarnews (Radio Free Asia). Kini bergabung dalam gerakan open journalisme The Stance sebagai kontributor.

Di Republik Niat Baik, tidak ada kebijakan publik yang pernah gagal; yang ada hanyalah masyarakat yang kurang bersyukur atau pengamat yang selalu sinis.

Di negeri ini, "niat baik" adalah mata uang tertinggi, baju zirah yang tidak bisa ditembus oleh data empiris, sekaligus jawaban sakti atas setiap kekacauan yang timbul dari sebuah peraturan.

Andai kata sebuah program berujung pada pemborosan anggaran, peningkatan harga kebutuhan pokok, atau bertambahnya orang miskin, sang pembuat kebijakan cukup berdiri di depan mimbar, memasang raut wajah prihatin, dan bersabda:

"Tetapi niat kami kan baik."

Seketika itu pula, seluruh dosa birokrasi diampuni.

Pemerintahan berbasis niat baik beroperasi di atas asumsi yang sangat lugu namun berbahaya: bahwa dunia nyata akan bertekuk lutut di hadapan keinginan luhur para birokrat.

Di ranah ini, insentif manusia dianggap tidak ada, hukum ekonomi bisa diabaikan lewat instruksi presiden, dan dampak tak terduga (unintended consequences) dianggap sebagai gangguan gaib yang tidak perlu dihitung dalam analisis risiko.

Padahal, sejarah peradaban manusia telah berulang kali membuktikan bahwa jalan menuju neraka birokrasi sering kali dibangun menggunakan bahan bangunan bernama niat baik.

Gagasan bahwa niat baik saja sudah cukup pernah diuji dengan sangat tragis sekaligus menggelikan dalam sejarah kolonial.

Di Delhi, India, pemerintah kolonial Inggris pernah merasa prihatin dengan banyaknya populasi ular kobra. Niat mereka sangat mulia, ingin melindungi nyawa rakyat dan membersihkan kota dari ancaman ular berbisa.

Maka, dirancanglah sebuah kebijakan yang tampak intuitif dan brilian. Pemerintah menawarkan imbalan uang tunai untuk setiap kepala kobra mati yang diserahkan.

Logikanya sederhana: jika ada insentif, maka warga akan berburu, populasi kobra habis, dan semua orang hidup senang.

Namun, para birokrat lupa bahwa manusia adalah makhluk yang sangat adaptif terhadap insentif. Melihat ada peluang bisnis baru yang dijamin oleh negara, warga Delhi tidak lagi repot-repot mempertaruhkan nyawa berburu kobra liar di semak-semak.

Mereka mulai beternak kobra di halaman belakang rumah masing-masing. Produksi kobra melonjak drastis, dan kas pemerintah terkuras untuk membayar "panen" kobra hasil budidaya tersebut.

Ketika pemerintah menyadari kebodohan ini, mereka segera menghentikan program imbalan tersebut. Hasilnya? Para peternak kobra, yang kini memegang ribuan ular tak bernilai jual, memutuskan untuk melepas seluruh kobra ternakan mereka ke jalanan.

Populasi kobra di Delhi akhirnya meroket jauh lebih tinggi daripada sebelum kebijakan itu dibuat.

Peristiwa ini melahirkan istilah ekonomi terkenal: The Cobra Effect—ketika sebuah kebijakan berbasis niat baik justru memperburuk masalah yang ingin diselesaikannya.

Baca Juga: Mewujudkan Negara Agung, dari Mana Memulainya?

Cerita serupa terjadi di Hanoi pada tahun 1902 di bawah pemerintahan kolonial Prancis. Untuk mengatasi wabah pes, pemerintah kolonial membuat program imbalan untuk setiap ekor tikus yang dibunuh.

Warga hanya perlu menyerahkan ekor tikus sebagai bukti. Niatnya sangat luhur, demi sanitasi publik.

Hasilnya? Warga Hanoi memotong ekor tikus lalu melepaskan kembali tikus-tikus pembawa penyakit itu ke selokan agar mereka bisa berkembang biak dan menghasilkan lebih banyak ekor untuk ditukarkan dengan uang.

Mungkin sebagian kita berpikir bahwa kedua contoh di atas hanyalah kebodohan birokrasi zaman kolonial. Namun, di era modern pun, Republik Niat Baik terus memproduksi keajaiban-keajaiban serupa.

Pada tahun 1989, Kota Meksiko (Mexico City) menghadapi krisis polusi udara yang sangat parah. Pemerintah setempat merancang kebijakan bernama Hoy No Circula (Hari Ini Tidak Beroperasi).

Niatnya sangat suci: mengurangi emisi gas buang dan memangkas kemacetan.

Aturannya melarang kendaraan pribadi beroperasi satu hari dalam seminggu berdasarkan angka terakhir plat nomor kendaraan. Secara teoritis, kebijakan ini akan mengurangi jumlah mobil di jalan raya sebesar 20% setiap hari.

Apakah polusi udara menurun? Sama sekali tidak. Warga kota tidak lantas beralih ke transportasi umum yang kurang memadai. Sebaliknya, mereka beradaptasi dengan cara yang tidak pernah terbayang di benak para perencana kebijakan.

Warga kaya membeli mobil baru, sementara warga kelas menengah membeli mobil bekas yang harganya murah. Akibatnya, alih-alih jumlah kendaraan berkurang, jumlah mobil di Kota Meksiko justru melonjak tajam.

Dan karena mobil-mobil bekas yang dibeli masyarakat adalah mobil tua dengan emisi tinggi, tingkat polusi udara di Kota Meksiko justru meningkat pesat setelah kebijakan "niat baik" itu diberlakukan.

Jauh sebelum Kota Meksiko melarang mobil, Inggris pada tahun 1696 pernah memberlakukan "Pajak Jendela" (Window Tax). Niat pemerintah saat itu sangat teruji secara moral: menerapkan pajak berkeadilan.

Pada masa itu, menilai penghasilan seseorang secara langsung sangatlah sulit. Maka, pemerintah berasumsi bahwa orang kaya pasti memiliki rumah yang lebih besar, dan rumah yang lebih besar pasti memiliki lebih banyak jendela.

Dengan mengenakan pajak berdasarkan jumlah jendela pada sebuah rumah, orang kaya akan membayar pajak lebih besar tanpa perlu merepotkan petugas pajak melakukan audit keuangan.

Niat yang sangat adil, bukan? Namun, apa respons masyarakat?

Warga tidak mau membayar pajak lebih mahal hanya karena memiliki rumah berudara segar. Pemilik rumah dan pengembang bangunan mulai menutupi jendela-jendela rumah mereka dengan batu bata.

Bangunan-bangunan baru didesain dengan sedikit mungkin jendela. Kota-kota di Inggris berubah menjadi deretan bangunan gelap, lembap, dan tanpa ventilasi.

Niat baik untuk mengumpulkan pajak berkeadilan berujung pada krisis kesehatan masyarakat, di mana penyakit seperti tuberkulosis dan kolera merajalela akibat kurangnya sinar matahari dan sirkulasi udara di dalam rumah.

Mengapa kebijakan berbasis niat baik hampir selalu berakhir sebagai lelucon? Jawabannya terletak pada keengganan pembuat kebijakan untuk memahami bahwa manusia bertindak berdasarkan insentif, bukan berdasarkan keinginan moral sang birokrat.

Ketika sebuah peraturan diterapkan, masyarakat tidak akan bertanya, "Apa niat luhur pejabat di balik aturan ini?" Mereka bertanya, "Bagaimana cara saya memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian saya di bawah aturan baru ini?"

Di Republik Niat Baik, mengkritik desain kebijakan kerap kali dianggap sebagai kejahatan moral.

Jika kita mempertanyakan apakah kenaikan upah minimum tanpa peningkatan produktivitas akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), kita akan dituduh sebagai antek kapitalisme yang tidak berbelas kasihan pada buruh.

Jika kita mempertanyakan apakah subsidi harga barang justru memicu pasar gelap, kita bisa dicap tak berpihak pada rakyat miskin.

Padahal, dalam ranah publik, hasil adalah satu-satunya indikator keberhasilan. Niat baik hanyalah ornamen retorika.

Kebijakan publik yang dirancang dengan niat baik tanpa analisis insentif, pemodelan perilaku, dan uji coba data empiris tidak lebih dari sekadar perjudian menggunakan uang rakyat.

Kalau untuk urusan pesawat terbang kita memerlukan insinyur aerodinamika yang paham hukum fisika—bukan sekadar pilot yang "berniat baik" agar pesawat tidak jatuh—lalu mengapa untuk mengelola kehidupan jutaan manusia kita masih saja menggantungkan nasib pada niat baik semata?

Sudah saatnya Republik Niat Baik kita tinggalkan untuk memberi jalan bagi Republik Akal Sehat.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance