Jakarta, The Stance – Suahasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle tunggal pada Senin Sore, 14 September 2026. Empat hari sebelumnya, ada intrik di Kementerian Keuangan.
"Mengangkat Profesor Suahasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dengan sisa jabatan 2024-2029," kata Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti saat membacakan keputusan presiden pengangkatan Menteri Keuangan.
Setelah Keputusan Presiden (Keppres) dibacakan, Suahasil membacakan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Prabowo.
"Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," kata Suahasil saat membacakan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta.
Sebelum dilantik sebagai Menkeu, Suahasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan melanjutkan perannya di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Suahasil aadalah seorang ekonom dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).
Ia pernah menjadi Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.
Dicopot Tiba-Tiba Saat Masih Rapat di DPD
Kabar pergantian Menteri Keuangan mencuat setelah Suahasil dipanggil ke Istana. Kedatangan Suahasil terjadi ketika isu reshuffle Kabinet Merah Putih menguat sejak Senin siang.
Kepada awak media, Suahasil mengonfirmasi telah menerima telepon dari Sekretariat Presiden untuk mengikuti agenda reshuffle pada sore hari.
“(Sudah) ditelpon,” kata Suahasil singkat. Namun, dia belum memberikan penjelasan mengenai posisi yang akan diembannya dalam perombakan kabinet tersebut, hingga akhirnya ia kemudian dilantik menjadi menteri keuangan.
Di momen yang sama saat pelantikan berlangsung, Purbaya tengah menggelar rapat bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang juga dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Indonesia (BI).
Dalam rapat tersebut, Purbaya menyampaikan laporan terbaru terkait realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), aliran modal asing, hingga gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rapat tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 hingga 15.00 WIB. Saat prosesi pelantikan dilakukan pun, rapat Purbaya dengan Komite IV yang dipimpin Ahmad Nawardi masih berlangsung.
Namun di tengah paparan, Nawardi melakukan interupsi. Dia menyampaikan kepada Purbaya agar mengangkat telepon terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.
"Pak menteri saya putus dulu, katanya ada telepon dari Mensesneg. Tolong dilihat dulu," kata Nawardi. Purbaya sempat kebingungan saat diinterupsi. Namun, dia pun langsung meninggalkan ruang rapat dan tidak kembali lagi.
Baca Juga: Kementerian Keuangan Ambil Alih Whoosh, Utang Dicicil Hingga 80 Tahun
Belakangan viral beredar sebuah video yang disebut-sebut sebagai momen detik-detik pencopotan Purbaya sebagai Menkeu. Dalam video tersebut, Purbaya menerima telepon dari seseorang yang disebutnya "Bapak".
"Halo Pak. Iya, siap-siap. Saya masih di DPD, Pak," kata Purbaya saat menerima telepon tersebut pada Senin 14 September 2026. Purbaya beberapa kali membungkukkan badan. Tidak lama kemudian, ia meninggalkan gedung DPD.
Beberapa waktu kemudian, Prabowo mengumumkan pencopotan Purbaya dari posisi Menteri Keuangan di Istana Negara, digantikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Sebagai informasi, Purbaya dilantik sebagai Menkeu pada September 2025, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sebelum masuk ke Kabinet Merah Putih, dia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Purbaya Disebut Berkonflik dengan Dirjen Pajak
Pencopotan Purbaya itu terjadi hanya 4 hari setelah dia melakukan perombakan besar terhadap ratusan pejabat di internal lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Kamis 10 September 2026.
Menurut Purbaya, rotasi ini perlu dilakukan sebagai upaya penyegaran organisasi fiskal pimpinannya dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang menurutnya baik dan mampu mengambil tanggung jawab yang lebih besar.
Selain itu, juga untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat sesuai dengan tantangan yang dihadapi, sebagaimana diberitakan Bloomberg Technoz.
Perombakan jabatan tersebut ditolak mentah-mentah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.
Hal ini diketahui dari surat Dirjen Pajak yang beredar di internal Kementerian Keuangan dan menyatakan bahwa pegawai ditjen pajak tidak perlu menghiraukan keputusan menteri keuangan terkait mutasi tersebut.
Perombakan yang dilakukan Purbaya ini mulai dari pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, dan Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.
Perubahan jajaran dilakukan pada jabatan fungsional pada jajaran direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, seperti direksi Special Mission Vehicle (SMV).
Sampai berita ini diunggah, pihak Kementerian Keuangan maupun Istana belum memberi komentar terkait alasan pencopotan Purbaya, maupun terkait intrik di Lapangan Banteng tersebut.
Celios: Ada Masalah internal Hingga Dividen Danantara
Pencopotan Purbaya menuai sorotan dari kalangan ekonom. Sejumlah faktor diduga menjadi alasan utama di balik keputusan reshuffle tunggal dan mendadak tersebut.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira menilai penyebab utama pencopotan Purbaya sebagai Menkeu bermula dari kendala koordinasi di internal Kementerian Keuangan yang dikeluhkan sejumlah pihak.
"Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah gitu ya, antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Terutama soal pergantian Eselon II," kata Bhima dalam keterangannya, Senin 14 September 2026.
Selain itu, lanjut dia, ada faktor penahanan restitusi pajak yang membuat banyak pelaku usaha tidak senang. Awalnya restitusi pajak ditahan untuk pengecekan perusahaan di sektor sumber daya alam, tapi ternyata berlaku di semua sektor.
"Jadi antara Bimo [Dirjen Pajak] dengan Purbaya beda pendapat di situ," katanya.
Tak hanya urusan di internal Kemenkeu, Bhima menilai adanya ketegangan terkait setoran hasil dividen BUMN oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta gaya kepemimpinan Purbaya yang terlalu koboi.
"Selain itu juga ada persoalan dividen Rp120 triliunnya Danantara, BUMN yang disetor ke Kementerian Keuangan itu juga dapat protes keras dari Danantara juga tuh," jelasnya.
Cara-cara Purbaya mengkoordinasikan jajaran internal, termasuk gaya komunikasinya yang terlampau percaya diri, juga semakin memperburuk keadaan. "Itu yang membuat dia kemudian di-reshuffle."
Suahasil: Prabowo Minta APBN Sehat
Sementara itu, Suahasil membeberkan sejumlah arahan presiden usai dilantik menjadi Menkeu menggantikan Purbaya pada Senin (14/9/2026) di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dirinya diminta untuk tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan keuangan negara, menjaga APBN dan menstabilkan ekonomi agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan.
"Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing, dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Suahasil dalam pernyataannya kepada wartawan.
Dia juga memastikan akan tetap melanjutkan berbagai kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh Purbaya, termasuk di antaranya pembersihan di Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.
"Yang soal rokok ilegal, saya yakin Pak Djaka, gempur terus. Sepakat ya Pak Djaka? Sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat dan akan kita lanjutkan terus," tuturnya.
Namun, dia tak menyinggung soal efisiensi APBN yang berujung pada pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) daerah. Kebijakan ini memicu protes berbagai pemerintah daerah, yang muncul di berbagai kanal informasi media mainstream maupun sosial media.
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) secara resmi menyerukan agar pada 2027 tidak ada pemotongan anggaran DBH sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah dapat terakselerasi.
Sebagai alumni UI, Suahasil dikenal dekat dengan Sri Mulyani Indrawati dan memiliki mazhab ekonomi yang sama dengan sosok ekonom perempuan yang sering dituding "antek Washington" tersebut, yakni kebijakan fiskal konservatif dan pro-pasar.
Pasar Diyakini Berikan Sinyal Positif
Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai perombakan posisi Menkeu tersebut sebagai langkah tepat terkait dengan rentetan kekeliruan dalam pengambilan kebijakan hingga tata kelola di internal pemerintah.
“Ada begitu banyak kesalahan yang beliau lakukan, apakah itu kesalahan kebijakan, tapi yang paling kentara adalah kesalahan komunikasi dan kesalahan koordinasi,” ujarnya, pada Senin 14 September 2026.
Dia juga menyoroti konsolidasi yang dinilainya kurang harmonis di bawah kepemimpinan Purbaya, baik di internal kementerian maupun lintas lembaga. Hal itu dinilai kian memperberat tantangan situasi fiskal negara.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa sinyal positif langsung ditunjukkan pelaku pasar keuangan usai pelantikan Suahasil. Rekam jejak Suahasil yang panjang di Kemenkeu dinilai memberikan kepastian bagi dunia usaha.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik menguat usai pelantikan Suahasil, setelah sempat anjlok 2% sejak perdagangan pagi. Terakhir, IHSG ditutup di 6.546. Namun, rupiah rupiah ditutup melemah 58 poin (0,33%) ke Rp 17.669 per dolar Amerika.
“Kebijakan Pak Purbaya ini kan banyak yang tidak pro dunia bisnis. Kalau kita berbicara Pak Sua, rasanya dunia bisnis dan market sudah relatif familiar,” tambahnya.
Ia juga berharap Menkeu baru berani menyajikan data realistis kepada Presiden Prabowo, khususnya dalam mengelola anggaran program strategis serta menyelesaikan penahanan dana transfer ke daerah. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
