Jakarta, The Stance – Lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis selama empat hari diklaim menghasilkan kerja sama pertahanan, ketahanan energi, dan perdagangan yang nilainya mencapai 3,5 miliar dolar AS atau setara Rp62 triliun.
Namun, kunjungan kenegaraan tersebut juga mendapat sorotan publik, Mulai dari momentum kunjungan yang bertepatan dengan Idul Adha, hingga anggaran hotel di Paris yang, menurut laporan Tempo, mencapai Rp5,8 miliar.
Sejumlah kalangan juga menilai intensitas perjalanan luar negeri Prabowo terlalu tinggi, dan berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Anggaran Hotel Habiskan Rp5,6 Miliar
Sekadar catatan, Prabowo baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Prancis selama empat hari bersama sejumlah menteri dan pejabat teras lainnya. Pesawat yang membawa Prabowo mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu 30 Mei 2026 pagi.
Ini merupakan kunjungan keempat Prabowo ke Prancis. Dalam kunjungan kali ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.
Selama berada di Paris, Prabowo bersama jajarannya menginap di Four Seasons Hotel George V, hotel bintang lima legendaris yang terletak di jantung kota Paris.
Tarif per malam di hotel ini sangat bervariasi, tergantung tipe kamar. Namun berdasarkan informasi, harga sewa kamar di sana berkisar antara Rp53 juta hingga Rp131 juta per malam.
Total pengeluaran sebesar Rp5,8 miliar hanya untuk biaya hotel ini memicu diskusi hangat di media sosial.
Sebagian publik menilai langkah ini krusial demi menjaga posisi tawar Indonesia di panggung dunia. Namun di sisi lain, tak sedikit yang mempertanyakan urgensi anggaran sebesar itu di tengah kondisi ekonomi yang masih jadi perhatian banyak orang.
Kritik dari warganet muncul seiring dengan kembalinya jejak digital pernyataan Prabowo Subianto pada Februari 2014 silam.
Saat itu, ia mengkritik keras besarnya anggaran perjalanan dinas pejabat ke luar negeri yang mencapai puluhan triliun rupiah. Melalui media sosialnya dulu, Prabowo menyebut pengeluaran tersebut sebagai sebuah pemborosan yang harus segera dihentikan.
Alasan Prabowo Bolak-Balik ke Prancis
Sejak menjabat presiden selama 19 bulan, Prabowo tercatat telah empat kali melawat ke Prancis. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan lawatan kepala negara ke Prancis telah diagendakan sejak lama.
"Undangannya telah diagendakan sejak tahun lalu dan sempat mengalami beberapa kali penjadwalan ulang," ucap Teddy pada Selasa, 26 Mei 2026.
Dia mengatakan lawatan presiden di Prancis diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Menurut Teddy, saat ini Indonesia memiliki berbagai kerja sama super strategis dengan Prancis.
"State visit ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya di Prancis," ucap tentara aktif berpangkat letnan kolonel ini.
Dia menilai hubungan Indonesia dan Prancis memiliki peran yang saling melengkapi dalam konteks global. Teddy berujar Indonesia menjadi salah satu gerbang utama hubungan Eropa ke Asia, sedangkan Prancis sebagai gerbang penting bagi hubungan Asia menuju kawasan Eropa.
Senada, Juru bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong menjelaskan kunjungan pimpinan partainya ke Prancis sebagai tugas negara. Dia meminta kepada masyarakat untuk tidak mempersoalkan lawatan keempat Prabowo ke Prancis yang bertepatan dengan Idul Adha 2026.
"Kesediaan Presiden Prabowo ke luar negeri di momen hari raya membuktikan bahwa kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia berada di atas segala-galanya. Ini adalah bentuk pengabdian seorang kepala negara," ucap Bahtra.
Urgensi Kunjungan ke Luar Negeri Dipertanyakan
Sejumlah pengamat mulai mempertanyakan kunjungan luar negeri Prabowo.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) sekaligus diplomat senior, Dino Patti Djalal, misalnya menilai tingginya frekuensi kunjungan internasional tersebut berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Ia juga menyinggung besarnya biaya yang harus dikeluarkan negara untuk setiap lawatan luar negeri Prabowo. Anggaran itu mencakup kebutuhan tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi.
"Satu perjalanan [Prabowo dan rombongan] keluar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar," ujar Dino dalam video yang diunggah melalui akun X-nya, Sabtu, 30 Mei 2026.
Dino pun menyampaikan lima usulan yang dinilainya dapat diterapkan pemerintah guna meningkatkan efisiensi diplomasi sekaligus menjawab kritik publik.
Pertama, Prabowo diminta lebih banyak memanfaatkan komunikasi jarak jauh, seperti panggilan video melalui zoom maupun sambungan telepon, untuk berkomunikasi dengan para pemimpin dunia.
"Dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," ucapnya.
Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang beberapa kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) tanpa harus melakukan kunjungan bilateral secara langsung.
Kedua, Dino meminta Istana Negara memaksimalkan forum internasional yang dihadiri presiden untuk sekaligus menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain.
Ia mengusulkan formula “1 plus 8”, yakni setiap menghadiri forum internasional, presiden setidaknya dapat bertemu dengan delapan kepala negara lain yang turut hadir.
"Sembari menyampaikan pidato, Presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain yang juga hadir," jelas Dino.
Ketiga, Dino meminta agar setiap kunjungan luar negeri direncanakan secara lebih profesional, transparan, dan diumumkan kepada publik jauh-jauh hari.
"Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera, misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apa pun kepada publik sebelum berangkat," katanya.
Karena itu, ia meminta Sekretariat Presiden maupun Kementerian Luar Negeri mengumumkan agenda perjalanan presiden setidaknya satu minggu hingga satu bulan sebelum keberangkatan.
Keempat, Dino mendorong Prabowo lebih banyak menerima kunjungan kepala negara asing di Tanah Air dibandingkan melakukan lawatan ke luar negeri. Ia mencontohkan Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di Beijing ketimbang melakukan kunjungan ke berbagai negara.
Kelima, Dino mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis diserahkan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
Menurutnya, pendelegasian tersebut akan jauh lebih hemat dibandingkan perjalanan presiden yang melibatkan rombongan besar. Namun, langkah itu dinilai tetap dapat mencapai tujuan diplomatik yang sama.
"Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi," ujarnya. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
