Ketika MBG Dibanggakan di Depan Putin, Realitasnya Disorot Media Rusia
Satu insiden mungkin disebabkan kesalahan individu. Namun, kejadian serupa yang berulang di berbagai tempat menunjukkan perlunya evaluasi terhadap desain sistem.
12 artikel ditemukan
Satu insiden mungkin disebabkan kesalahan individu. Namun, kejadian serupa yang berulang di berbagai tempat menunjukkan perlunya evaluasi terhadap desain sistem.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sebagai kejadian keracunan massal ini sebagai 'kelalaian yang disengaja', diduga karena makanan yang disantap siswa melewati batas standar jam. MBG Watch menilainya sebagai puncak gunung es kegagalan sistemik BGN dalam menjamin keamanan MBG.
Friksi-friksi di lapangan membuktikan bahwa memberi makan jutaan anak menuntut sinkronisasi birokrasi yang rumit. MBG adalah sebuah eksperimen kebijakan publik dengan pertaruhan yang sangat tinggi.
Kejagung berdalih penghentian itu dilakukan lantaran batas waktu pengumpulan data telah berakhir. Padahal, sebelumnya eks-Jampidsus Febrie Adriansyah ungkap ada 47 nama diduga terlibat kasus Korupsi MBG.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana meminta perguruan tinggi memiliki minimal satu dapur MBG. Namun, pelibatan kampus sebagai pengelola dapur MBG dinilai tidak relevan dengan fungsi perguruan tinggi. Bahkan berpotensi membungkam suara kritis.
Badan Gizi Nasional (BGN) membelanjakan hampir Rp1 triliun untuk membeli 21.801 motor listrik bagi operasional kepala SPPG. Kebijakan ini dinilai menghamburkan uang negara.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa pengangkatan tidak berlaku untuk seluruh pegawai SPPG. Hanya untuk kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Namun, kebijakan itu dinilai tidak adil bagi para guru honorer yang mesti menunggu bertahun-tahun untuk diangkat menjadi ASN PPPK.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sarat konflik kepentingan. Yayasan penyedia MBG memiliki afiliasi dengan partai politik, polisi, militer, anggota DPR, bahkan termasuk dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Total 102 yayasan terindikasi memiliki relasi dengan para elit.
Makan di sekolah, seperti model MBG (Makan Bergizi Gratis), adalah warisan logika lama. Negara atau penyedia tertentu membagikan makanan, sekadar memastikan anak tidak lapar saat belajar. Logikanya karitatif dan kontrol, hanya cocok untuk masa krisis dan bantuan kemanusiaan seperti di kamp pengungsi.
MBG dikelola dengan pola sentralistik dan militeristik. Dapur sehat sekolah dipaksa bubar, diganti SPPG. Petani dipaksa jual panen di harga rendah. Siswa dianggap sekadar obyek yang disuapi, sekolah hanya terima dan dipaksa diam ketika ada masalah. MBG kini menjadi sumber trauma bangsa.
Desakan reformasi pengadaan MBG mencuat karena sistem sekarang, yang diharapkan memberikan efek berganda memutar ekonomi, dan mengalirkan laba ke pengusaha SPPG, tak sepadan dengan risiko keselamatan para siswa. Akankah pemerintah pasang badan demi cuan SPPG?
Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bermunculan. Lebih dari 1,000 siswa di Bandung Barat menjadi korban MBG hingga ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Korban keracunan dapat menggugat pemerintah selaku pengelola MBG, baik secara perdata maupun pidana.