Jakarta, TheStance – Pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai reaksi negatif warganet yang mempertanyakan urgensinya.
Apalagi, adanya seruan efisiensi anggaran yang saat ini sedang dijalankan pemerintah di tengah perang Iran.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional membantah narasi dalam video viral yang menyebutkan jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit, menegaskan bahwa pengadaan hanya berjumlah 21 ribu unit yang dipesan di tahun 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pengadaan motor listrik tersebut sebagai potensi pemborosan serius dan mengada-ada meski BGN mengeklaim bahwa biaya yang dibayarkan BGN jauh berada di bawah harga pasar motor listrik yang dibeli.
Rencananya, Komisi IX DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban dari pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut.
Berasal dari Keriuhan Warganet
Sebelumnya, isu sepeda motor listrik untuk program MBG viral di media sosial setelah sebuah video memperlihatkan puluhan unit sepeda motor listrik berlogo BGN.
Video yang diunggah akun TikTok @NOVIR007 pada Senin 6 April 2026 itu menyebut bahwa ada 70 ribu unit sepeda motor khusus untuk wilayah Jawa Barat.
"Ini semua motor ada 70.000 motor untuk wilayah provinsi Jawa Barat doang, nah kira-kira semua karyawannya atau cuma kepala dapur SPPG doang? Saya kurang paham, saya tidak berani menyebarkan berita hoaks, tapi yang jelas ini untuk provinsi Jawa Barat doang ya ada 70.000 unit motor," katanya.
Publik pun mempertanyakan peruntukan kendaraan tersebut bagi program MBG dan mengontraskannya dengan alokasi anggaran untuk mendongkrak kesejahteraan guru. "Apa kabar guru yang di pelosok?" tanya warganet di kolom komentar.
Warganet lain mempertanyakan tentang urgensi, dan mengaitkannya dengan seruan efisiensi anggaran yang saat ini sedang dijalankan pemerintah di tengah konflik Timur Tengah. "Buat apa? Ada urgensinya?" tanya warganet lainnya.
Sejumlah konten kreator pun menyorot isu pengadaan motor listrik ini menjadi konten. Salah satunya, Fathian Pujakesuma yang menyebut pengadaan ini tak lebih sebagai bentuk 'kebodohan dan keserakahan'.
Fathian mempertanyakan pemilihan merek Emmo oleh BGN, padahal banyak merek sepeda motor listrik buatan dalam negeri yang lebih bagus secara kualitas dan tentunya dengan harga yang lebih murah.
"Emmo websitenya baru jadi 2025, line up produknya cuma dua. Ngomongnya di website ada 50 dealer, gue cari di maps gak ada. See.. Dia kira bisa bodoh-bodohin kita ?," ujar Fathian dalam konten yang diunggah di Instagram, Selasa 7 April 2026.
Pengadaan 21 Ribu Motor untuk Kepala SPPG
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan saat ini sudah ada realisasi total 21 ribu sepeda motor yang dianggarkan dari tahun 2025 untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dia sedang menanggapi video yang beredar di media sosial dan menampilkan sejumlah sepeda motor berlogo BGN, sehingga memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.
"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025," ucap Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu 7 April 2026.
Dia menjelaskan pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional MBG, khususnya bagi Kepala SPPG.
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG," ujarnya.
Selain fasilitas operasional berupa sepeda motor listrik, Kepala SPPG sudah mendapat status ASN PPPK (golongan III) dan gaji. Posisi Kepala SPPG ini dianggap krusial dalam mengelola operasional, produksi, dan distribusi makan bergizi gratis.
Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.
Baca Juga: Anggaran Terbatas, Ribuan PPPK di NTT dan Sulbar Terancam Diberhentikan
Lebih lanjut, Dadan mengeklaim motor listrik untuk Kepala SPPG seharga Rp42 juta per unit, atau jauh di bawah harga pasar motor listrik yang dibeli. Motor listrik yang dibeli BGN itu diketahui bermerek Emmo JVX GT.
"Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran," ujarnya.
Dadan juga menegaskan tidak akan ada lagi anggaran untuk pembelian motor listrik di tahun 2026. Nantinya, motor listrik akan disalurkan ke dapur MBG yang berada di daerah sulit.
"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama untuk di daerah daerah yang sulit," jelas Dadan.
Purbaya Membantah Pengadaan Motor BGN Tahun 2025
Dalam hitungan The Stance, dengan harga Rp42 juta per unit, maka total anggaran untuk pembelian 21 ribu unit motor listrik ini hampir mencapai Rp1 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pernah menolak usulan anggaran pengadaan komputer dan sepeda motor operasional untuk program MBG.
"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer kalau enggak salah, tapi ditolak," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selasa 7 April 2026.
Untuk pengajuan anggaran tahun ini, Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti dan akan melakukan pengecekan lebih lanjut. "Yang tahun ini saya enggak tahu, nanti saya akan cek lagi. Harusnya sama treatment-nya," jelasnya.
Kementerian Keuangan mengakui bahwa BGN menjadi kementerian/lembaga yang belanja pemerintahnya menonjol, karena memiliki anggaran program yang besar.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan fokus utama program MBG tetap pada penyediaan makanan bagi masyarakat.
"Bukan enggak boleh, kita enggak tahu programnya seperti apa. Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnisnya kan sudah untung cukup," ujarnya.
Pernyataan tersebut otomatis membantah klaim Dadan yang bilang bahwa pengadaan itu masuk di tahun anggaran 2025.
Komisi IX DPR akan Panggil BGN
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyebut Komisi IX DPR akan memanggil BGN untuk meminta pertanggungjawaban dari pengadaan ribuan sepeda motor listrik untuk para kepala SPPG.
"Kami akan memanggil dan meminta pertanggungjawaban resmi dari BGN. Kita tidak akan membiarkan anggaran negara digunakan tanpa akuntabilitas yang jelas," ujar Charles dalam keterangannya, Rabu 8 April 2026.
Charles mengkritik pengadaan puluhan ribu motor listrik yang dilakukan BGN. Dia menilai ada masalah dalam pengadaan jika memang pernah ditolak Kementerian Keuangan.
"Kalau benar pengadaan ini sudah pernah ditolak oleh Kementerian Keuangan, lalu tetap dijalankan oleh BGN, maka ini sudah masuk ranah pelanggaran dalam tata kelola anggaran negara," tegas Charles.
Dia menegaskan bahwa tidak boleh ada lembaga yang merasa bisa berjalan di luar mekanisme anggaran yang sah. Menurut dia, pengadaan motor listrik tersebut juga merupakan pemborosan yang serius dan mengada-ada.
"Di saat fiskal negara sedang tertekan, semua diminta berhemat, tapi justru ada pengadaan puluhan ribu motor listrik yang urgensinya tidak jelas. Saya tegaskan program gizi bukan program bagi-bagi proyek," ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa fokus MBG adalah perbaikan gizi anak, bukan pada pengadaan yang berpotensi mengada-ada. Dia mengultimatum akan menghentikan pengadaan motor listrik jika tidak memiliki urgensi dan tak transparan dalam penganggaran.
"Kalau tidak ada penjelasan yang kuat dan transparan terkait dasar penganggaran dan urgensinya, maka ini patut diduga sebagai kebijakan yang tidak tepat dan harus dihentikan," tegasnya. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
