Saldo Anggaran Lebih (SAL) di APBN 2026 Anjlok 75%, Masih Amankah?

Jakarta, TheStance – Di tengah defisit APBN yang kian mendekati batas maksimal 3%, dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah justru anjlok, dari Rp420 triliun menjadi hanya Rp120 triliun per 1 April 2026.

Pemerintah menghamburkan dana SAL nyaris Rp300 triliun sebagai suntikan ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank DKI. Suntikan terakhir, senilai Rp200 triliun, dilakukan sepekan sebelum Lebaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan suntikan tersebut diharapkan menambah likuiditas sistem keuangan di tengah potensi peningkatan kebutuhan masyarakat akan dana murah dan tekanan pasar.

Purbaya menilai pasar Surat Berharga Negara (SBN) memerlukan tambahan seiring meningkatkan imbal hasil (yield) sejak awal bulan ini. Lewat kebijakan ini, perbankan diharapkan menjadi penyerap SBN di pasar.

“Dana Rp100 triliun itu supaya bank bisa beli obligasi (SBN). Kalau bank beli bond (SBN), yield bisa ditekan turun lagi,” katanyadi Kantor Kementerian Keuangan jakarta, Rabu lalu, 25 Maret 2026.

Ini merupakan kali ketiga bendahara negara memindahkan SAL setelah menambahkan dana senilai Rp76 triliun pada November 2025 lalu. Namun memasuki 2026, pemerintah menarik dana SAL sebesar Rp75 triliun sehingga tersisa Rp1 triliun.

Suntikan pertama kali dilakukan pada September 2025 senilai Rp200 triliun untuk menunjang program strategis pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP). Dengan suntikan terbaru, total dana SAL kini mencapai Rp301 triliun.

Bisa Ditarik Sewaktu-waktu

Menteri Keuangan

Berbeda dari sebelumnya, penempatan dana SAL kali ini lebih fleksibel. Penempatan dana SAL senilai Rp200 triliun bertenor 1 tahun (yang bisa diperpanjang) ini dapat ditarik sewaktu-waktu dari bank penerima dana.

“Saya pikir kalau mau menekan itu [imbal hasil], harus ada pembeli. Taruh saja uang di bank. Pasti bank nyari-nya yang paling gampang, BI [SRBI] atau beli bond,” ujar Purbaya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae optimistis kebijakan fiskal Purbaya akan membantu likuiditas perbankan. Menurutnya, penempatan di SBN hanya bersifat sementara.

“Istilahnya itu hanya temporary investment [investasi sementara]. Daripada dibiarkan menganggur, lebih baik diinvestasikan.” kata Dian, Rabu, 25 Maret 2026, menegaskan bahwa pembelian SBN oleh bank adalah wujud partisipasi pembiayaan fiskal.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Adhika Vista menyebut suntikan dana yang bertujuan menambah likuiditas perbankan dapat mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.

Dia menilai pembiayaan dari dana SAL akan menjangkau berbagai sektor strategis nasional, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagai penggerak ekonomi.

Ia juga menegaskan Bank Mandiri akan melakukan ekspansi kredit secara selektif dengan mempertimbangkan dinamika permintaan, kondisi makroekonomi, serta kualitas risiko.

“Bank Mandiri berkomitmen memastikan penyaluran dilakukan secara efektif, transparan, serta memberikan dampak optimal bagi dunia usaha dan masyarakat luas,” tutur Adhika, Jumat 27 Maret 2026.

Dinilai Tak Produktif

Wijayanto samirin - paramadina

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai langkah penempatan dana tersebut justru kurang tepat, apalagi di tengah kondisi likuiditas perbankan yang longgar.

Merujuk data BI, kredit menganggur (undisbursed loan) perbankan pada Februari 2026 mencapai Rp2.536,4 triliun setara 22,86% dari yang tersedia. Saat ini bank-bank umum justru mengalami kelebihan likuiditas karena lemahnya permintaan kredit.

“Ini justru membebani bank Himbara, karena dana tersebut tidak gratis,” kata Wijayanto, Ahad, 28 Maret 2026 dilansir Kontan.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara kepada Kompas, pada 8 April 2026 menilai menipisnya SAL “sangat tidak aman dan rapuh” jika ada tekanan ekonomi yang lebih besar.

SAL yang dititip ke bank berisiko memicu kekeringan likuiditas pemerintah Dampaknya bisa meluas mulai dari terhambatnya belanja rutin pemerintah, gangguan pembayaran subsidi energi, hingga tertundanya program-program publik penting.

Dia juga menilai suntikan dana SAL yang digelontorkan pemerintah belum tentu efektif meredam kenaikan tingkat imbal hasil SBN yang lebih disebabkan faktor eksternal.

Sebagai informasi, tingkat imbal hasil SBN tenor 10 tahun meningkat tajam selama Maret 2026. Per 31 Maret 2026, kenaikan imbal hasil (yield) telah mencapai 6,88%.

Merujuk pada laporan Trading Economics, selama sebulan terakhir, imbal hasil telah naik sebesar 0,41 poin, meskipun tetap naik 0,18 poin lebih rendah dibandingkan setahun yang lalu.