Ketika Kepala BGN Masuk Tahanan, Pesan Keras bagi Para Pejabat
Korupsi tidak lahir karena kurangnya aturan. Korupsi lahir ketika seseorang merasa kekuasaan yang dimilikinya lebih besar daripada risiko hukum yang akan dihadapi.
16 artikel ditemukan
Korupsi tidak lahir karena kurangnya aturan. Korupsi lahir ketika seseorang merasa kekuasaan yang dimilikinya lebih besar daripada risiko hukum yang akan dihadapi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana meminta perguruan tinggi memiliki minimal satu dapur MBG. Namun, pelibatan kampus sebagai pengelola dapur MBG dinilai tidak relevan dengan fungsi perguruan tinggi. Bahkan berpotensi membungkam suara kritis.
Badan Gizi Nasional (BGN) membelanjakan hampir Rp1 triliun untuk membeli 21.801 motor listrik bagi operasional kepala SPPG. Kebijakan ini dinilai menghamburkan uang negara.
PDIP memastikan anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun bersumber dari pos pendidikan di APBN 2026. Dengan tersedotnya anggaran pendidikan, rill anggaran pendidikan hanya sekitar 12% dari APBN, Sedangkan pasal 31 UUD 1945 memandatkan anggaran pendidikan minimum 20% dari APBN.
Rachmat merujuk fenomena kelaparan yang masih terjadi di Tanah Air sehingga melegitimasi keputusan pemerintah membangun infrastruktur sosial, salah satunya melalui program MBG. Dia tak menyodorkan fakta atau bukti di mana dan kapan kelaparan itu terjadi, atau dalam skala sebesar apa.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa pengangkatan tidak berlaku untuk seluruh pegawai SPPG. Hanya untuk kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Namun, kebijakan itu dinilai tidak adil bagi para guru honorer yang mesti menunggu bertahun-tahun untuk diangkat menjadi ASN PPPK.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sarat konflik kepentingan. Yayasan penyedia MBG memiliki afiliasi dengan partai politik, polisi, militer, anggota DPR, bahkan termasuk dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Total 102 yayasan terindikasi memiliki relasi dengan para elit.
Efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah dipertanyakan. Anggaran hingga Rp7,9 triliun per hari dinilai lebih mendesak dialihkan untuk bencana. Selain itu, menu MBG yang didominasi produk makanan kemasan hanya menguntungkan perusahaan besar.
Pernyataan Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, bahwa 'tidak diperlukan ahli gizi' dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan dapat digantikan lulusan SMA, menuai kecaman. Program MBG ternyata minim keterlbatan ahli gizi.
Jauh sebelum ada MBG, SD Muhammadiyah 1 Solo punya dapur dan kantin sehat yang menyabet penghargaan Kementerian Kesehatan. Melihat kasus keracunan MBG, wali murid menolak program wajib tersebut dan meminta SPPG memungkinkan dijalankan oleh dapur sehat yang sudah berjalan.
Makan di sekolah, seperti model MBG (Makan Bergizi Gratis), adalah warisan logika lama. Negara atau penyedia tertentu membagikan makanan, sekadar memastikan anak tidak lapar saat belajar. Logikanya karitatif dan kontrol, hanya cocok untuk masa krisis dan bantuan kemanusiaan seperti di kamp pengungsi.
Desakan reformasi pengadaan MBG mencuat karena sistem sekarang, yang diharapkan memberikan efek berganda memutar ekonomi, dan mengalirkan laba ke pengusaha SPPG, tak sepadan dengan risiko keselamatan para siswa. Akankah pemerintah pasang badan demi cuan SPPG?