Jakarta, TheStance – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur sekolah.
Siswa yang sudah libur bisa mengambil paket makanan MBG di sekolah.
Banyak siswa sudah libur sejak 22 Desember 2025 lalu, dan baru akan mulai masuk pada 5 Januari 2026.
Siswa Bisa Ambil MBG ke Sekolah atau SPPG
Dadan menyebut selama libur semester siswa bisa mengambil MBG ke sekolah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga akan melakukan inventarisasi berapa jumlah anak yang bersedia mengambil MBG tersebut.
Sementara, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya juga memperkenankan siswa atau orang tua untuk mengambil ke SPPG.
"Prinsipnya kan kita memberi makan bergizi untuk perbaikan gizi, jadi meski libur kita usahakan anak-anak tetap dapat asupan gizi," kata Nanik.
Terkait keluhan orang tua jika harus mengambil makanan ke sekolah, Nanik menyebut tengah menyiapkan opsi sistem delivery atau pengantaran menu MBG ke rumah masing-masing siswa.
Nanik menyebut program MBG saat libur tergantung kesepakatan pihak sekolah dan murid.
BGN, katanya, tidak memaksa pendistribusian selama libur sekolah.
"Untuk anak-anak sekolah tergantung kesepakatan dengan pihak sekolah. Kalau muridnya mau ambil di sekolah ya kita kasih, kalau tidak mau ya tidak kita kasih. Jadi tidak dipaksa ya yang di sekolah," ujar Nanik.
Menu MBG di saat Libur Sekolah
Dadan menjelaskan pada awal masa libur sekolah, siswa akan dibekali makanan siap santap untuk maksimal empat hari dengan menu berkualitas, seperti telur, buah, susu, abon atau dendeng.
Adapun untuk sisa hari libur, distribusi MBG akan disesuaikan dengan kesiapan siswa.
Selama libur sekolah, BGN menerapkan sistem paket kombinasi yang terdiri dari satu menu siap santap yang dimasak langsung oleh SPPG dan dua paket MBG kemasan untuk dibawa pulang.
Paket tersebut berisi roti, telur, susu, dan buah yang disesuaikan dengan kaidah gizi seimbang sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).
Dadan menegaskan bahwa pembagian MBG selama libur Nataru tetap berjalan dan tidak dihentikan, kecuali pada hari libur resmi yang ditetapkan sebagai tanggal merah.
“Tetap lanjut, kecuali di libur-libur resmi tanggal merah,” tegasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025.
Dalam pedoman tersebut, BGN memastikan bahwa alur distribusi MBG tetap berlanjut meski sekolah memasuki masa libur semester.
Untuk Kelompok 3B, yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, tetap menerima MBG enam hari dalam sepekan tanpa terpengaruh kalender libur sekolah.
DPR Usul Dana MBG Dialihkan Untuk Korban Bencana
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengusulkan agar anggaran program makan bergizi gratis (MBG) selama libur sekolah bisa dialihkan untuk penanganan korban bencana banjir Sumatra.
Charles mempertanyakan efektivitas program MBG jika memaksa dilanjutkan selama masa libur siswa. Terlebih, dia menerima informasi para siswa justru hanya menerima makanan olahan rendah gizi.
"Distribusi makanan kering di masa libur, yang menurut laporan lapangan banyak berisi produk kemasan dan ultra processed food (UPF), berisiko melenceng dari tujuan awal program ini, yakni memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia," ujar Charles dalam keterangannya, Senin (22/12/2025).
Charles mengaku tak ingin MBG terkesan terlalu memaksakan hanya demi menghabiskan anggaran.
"Kita perlu jujur, jangan sampai program ini dipaksakan hanya demi menghabiskan anggaran di akhir tahun. Kegiatan publik seperti ini harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan pada serapan belanja," kata dia.
Charles berharap pemerintah meninjau kembali pelaksanaan MBG selama libur sekolah. Menurut dia, sebagai program strategis, MBG harus sesuai tujuan awal.
Ia menilai, apabila diberikan terhadap korban bencana, program tersebut bisa lebih bermanfaat.
"Saya berharap pemerintah bisa benar-benar meninjau kembali pelaksanaan MBG di masa libur, demi memastikan program ini tetap berjalan sesuai dengan tujuannya," tambahnya.
Pemborosan Anggaran dan Melenceng dari Tujuan Awal
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengkritisi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap berjalan saat libur sekolah. Ia mempertanyakan manfaat kebijakan tersebut.
“Pertanyaan dasarnya sederhana, apa manfaat MBG ketika sekolah libur? Anak-anak tidak sedang belajar di sekolah, tetapi anggaran tetap berjalan penuh,” ujar Huda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Dia memaparkan, per Desember 2025 terdapat 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Dengan asumsi masing-masing SPPG menyediakan 3.000 porsi setiap hari, maka selama masa libur sekolah terdapat sekitar 52,665 juta porsi MBG yang tetap diproduksi per harinya.
“Dengan harga rata-rata Rp 15 ribu per porsi, ada Rp7,9 triliun uang rakyat yang digunakan. Apakah tidak berat bagi negara untuk menunda dan mengalihkan bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah kesusahan?” ucap Huda.
Menurutnya, penggunaan anggaran tersebut tidak sejalan dengan kondisi darurat yang tengah dialami sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Senada dengan Charles Honoris, Huda pun mendorong agar alokasi anggaran MBG saat libur sekolah dialihkan untuk membantu penanganan bencana. Ia menilai keputusan pemerintah melanjutkan program MBG saat libur sekolah sebagai hal yang tidak wajar.
“Di saat ada wilayah yang membutuhkan bantuan segera, justru anggaran sebesar ini terus berjalan tanpa evaluasi,” katanya.
Berdasarkan peritungan CELIOS, dengan potensi laba per dapur mencapai 13,33 persen atau sekitar Rp2.000 dari harga Rp15 ribu per porsi, akan ada Rp1 triliun masuk ke kantong pengusaha SPPG.
"Publik berhak mengetahui siapa yang menikmati keuntungan tersebut,” ucap Huda.
Selain soal anggaran, ia menilai pelaksanaan MBG saat libur sekolah berpotensi menggeser tujuan awal program.
Menu MBG yang diberikan didominasi produk makanan kemasan, mulai dari biskuit, snack ringan, susu kemasan, hingga roti. Selain rendah gizi, menurut Huda, kebijakan tersebut tidak menguntungkan pelaku usaha kecil karena produk-produk tersebut justru dimiliki konglomerat.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat perputaran uang MBG tidak menyentuh petani, pedagang pasar, maupun pelaku usaha kecil.
“Uang Rp 7,9 triliun akan masuk lebih banyak ke konglomerat, bukan ke pedagang sayur di pasar, bukan ke petani sayur di daerah. Yang menikmati adalah orang besar yang duduk di kursi mewah," kata Huda.
“Ada wilayah yang lebih membutuhkan dana ini sekarang ketimbang dompet konglomerat yang sudah penuh,” imbuhnya.
Untuk itu, Huda mendorong pemerintah menjadikan masa libur sekolah sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, bukan sekadar melanjutkan distribusi anggaran.
“Jangan sampai libur sekolah justru menjadi ruang pemborosan anggaran,” katanya. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
