Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Tersangka Korupsi, Bagaimana Nasib Proyek MBG Ke Depan?
Kredibilitas proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) diuji setelah Dadan Hindayana resmi ditetapkan tersangka korupsi. Bagaimana nasib proyek ini ke depan?
26 artikel ditemukan
Kredibilitas proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) diuji setelah Dadan Hindayana resmi ditetapkan tersangka korupsi. Bagaimana nasib proyek ini ke depan?
Tanpa amanah dan keadilan, program sosial berubah jadi ladang masalah. Tanpa tujuan outcome, program besar jadi sekadar rutinitas mahal. Publik baru akan percaya pada program MBG ketika anak-anak benar-benar tumbuh lebih sehat, belajar lebih baik, dan masa depan terasa lebih mungkin.
Lonjakan harga minyak mentah dunia yang melampaui asumsi dalam APBN dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap fiskal pemerintah. Meski demikian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Ekonom menilai pergeseran anggaran perlu segera dilakukan untuk memberikan ruang fiskal bagi APBN.
PDIP memastikan anggaran MBG sebesar Rp223,5 triliun bersumber dari pos pendidikan di APBN 2026. Dengan tersedotnya anggaran pendidikan, rill anggaran pendidikan hanya sekitar 12% dari APBN, Sedangkan pasal 31 UUD 1945 memandatkan anggaran pendidikan minimum 20% dari APBN.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa pengangkatan tidak berlaku untuk seluruh pegawai SPPG. Hanya untuk kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Namun, kebijakan itu dinilai tidak adil bagi para guru honorer yang mesti menunggu bertahun-tahun untuk diangkat menjadi ASN PPPK.
Sulit dipercaya, di desa yang relatif dekat dari Jakarta ini, masih ada warga yang tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kawin muda dianggap solusi moral untuk menjaga tatanan sosial. Namun yang luput disadari, praktik ini justru memperpanjang kemiskinan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sarat konflik kepentingan. Yayasan penyedia MBG memiliki afiliasi dengan partai politik, polisi, militer, anggota DPR, bahkan termasuk dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Total 102 yayasan terindikasi memiliki relasi dengan para elit.
Pernyataan Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, bahwa 'tidak diperlukan ahli gizi' dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan dapat digantikan lulusan SMA, menuai kecaman. Program MBG ternyata minim keterlbatan ahli gizi.
Meski diterpa kritikan karena peristiwa keracunan di program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah nekad memperluasnya mencakup kelompok lansia yang secara biologis jauh lebih rentan terkena infeksi akibat makanan karena penurunan imunitas (immunosenescence) dan komorbiditas.
Jauh sebelum ada MBG, SD Muhammadiyah 1 Solo punya dapur dan kantin sehat yang menyabet penghargaan Kementerian Kesehatan. Melihat kasus keracunan MBG, wali murid menolak program wajib tersebut dan meminta SPPG memungkinkan dijalankan oleh dapur sehat yang sudah berjalan.
Makan di sekolah, seperti model MBG (Makan Bergizi Gratis), adalah warisan logika lama. Negara atau penyedia tertentu membagikan makanan, sekadar memastikan anak tidak lapar saat belajar. Logikanya karitatif dan kontrol, hanya cocok untuk masa krisis dan bantuan kemanusiaan seperti di kamp pengungsi.
MBG dikelola dengan pola sentralistik dan militeristik. Dapur sehat sekolah dipaksa bubar, diganti SPPG. Petani dipaksa jual panen di harga rendah. Siswa dianggap sekadar obyek yang disuapi, sekolah hanya terima dan dipaksa diam ketika ada masalah. MBG kini menjadi sumber trauma bangsa.