APBN Berpotensi Jebol Akibat Minyak Dunia Meroket, Ekonom Desak Prabowo Pangkas Anggaran MBG

Jakarta, TheStance – Lonjakan harga minyak mentah dunia yang melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai berpotensi memberikan tekanan terhadap fiskal pemerintah.

Pemerintah diminta segera mencari langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia imbas perang yang pecah di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak membuat APBN berisiko untuk menahan subsidi energi, khususnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat.

Saat ini harga minyak sudah menyentuh US$ 110 per barel dan diprediksi terus mengalami kenaikan yang berpotensi membuat beban subsidi energi di APBN membengkak

Tetangga Indonesia yakni, Filipina, Thailand dan Myanmar, bahkan sudah mulai melakukan pengendalian konsumsi BBM dengan cara memangkas jam kerja dan Work From Home (WFH) lantaran impor minyak terancam tersendat hingga memicu lonjakan harga. Kondisi ini dipicu perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

Apalagi, Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman impor minyak dari timur tengah, ditutup Iran.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia ?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah masih mengkaji berbagai langkah efisiensi energi.

"Kita lagi melakukan exercise, apa yang dilakukan oleh negara lain itu kan tergantung dari kondisi masing-masing negara. Kita juga akan melihat seberapa penting dan langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan efisiensi," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 9 Maret 2026.

"Efisiensi itu adalah penyelamatan terhadap keuangan negara dan juga adalah optimalisasi terhadap seluruh energi yang kita punya," tambahnya.

Bahlil menjelaskan langkah yang diambil untuk antisipasi lonjakan harga BBM, salah satunya mempercepat program biodiesel hingga campuran 50% atau B50.

"Kemudian kita akan mempercepat penerapan E20, etanol. Karena kalau harga minyaknya fosil bisa melampaui 100 USD per barrel, maka itu lebih murah. Kita akan blending untuk diesel itu antara B0 dengan B40 sekarang menjadi B50," katanya.

Terkait langkah pengendalian energi yang bakal dilakukan pemerintah dalam waktu dekat, Bahlil mengatakan saat ini pemerintah fokus kebutuhan energi periode Ramadan dan Lebaran bisa tercukupi.

"Kita pikir hari raya aja dulu ya. Hari raya aman, itu dulu yang paling penting," kata Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar ini juga memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idulfitri 2026 atau 1 Syawal 1447 Hijriah.

Ia mengeklaim bahwa stok BBM nasional saat ini dalam kondisi aman dan tidak terdapat gangguan terhadap pasokan BBM maupun Liquified Petroleum Gas (LPG) di dalam negeri.

"Memang kalau kita melihat posisi harga minyak dunia sekarang sudah melampaui USD100 per barel. Ini adalah kondisi yang terjadi di global akibat dampak dari perang Iran versus Israel dan Amerika. Problemnya, kita sekarang bukan di stok. Stok, gak ada masalah, sudah ada semuanya. Kita itu sekarang tinggal di masalah harga," jelas Bahlil.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hal itu akan dilakukan imbas lonjakan harga minyak dunia di tengah perang Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.

Menurut Purbaya, perubahan postur APBN akan dilakukan setelah melihat perkembangan khususnya harga minyak dalam kurun waktu satu bulan ke depan. Perubahan itu, kata Purbaya, dipastikan tidak akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi.

"Kita lihat sebulan ini, kita lihat gimana sih keadaannya. Nanti kalau satu bulan semuanya berubah, kita akan evaluasi secara menyeluruh, yang jelas kita akan pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu," kata Purbaya usai meninjau Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat, Senin 9 Maret 2026.

Dia mengeklaim belum ada gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri imbas kenaikan harga minyak yang terjadi. Ia memastikan akan terus monitor situasi dari waktu ke waktu dan tidak akan terlambat mengambil keputusan jika diperlukan.

Purbaya menyebut kenaikan harga minyak mentah dunia dalam beberapa hari terakhir tidak langsung seketika mengganggu kondisi fiskal pemerintah. Efeknya baru akan terlihat dalam rentang waktu bulanan atau tahunan.

"Asumsinya kan setahun penuh. Kalau sekarang US$ 100 per barel, habis itu jatuh ke US$ 50, rata-ratanya kan bisa sama. Jadi jangan terlalu cepat judge ini, judge itu. Kita lihat kondisi seperti apa, nanti setelah sebulan kita prediksi harga minyak seperti apa sehingga kita bisa mengambil kebijakan yang pas," jelasnya.

Selain itu, sampai saat ini belum ada rencana dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi. Evaluasi menyeluruh terhadap harga BBM baru akan dilakukan setelah sebulan ini berlalu.

"Sampai sekarang belum ada kebijakan untuk mengubah subsidi BBM, dalam pengertian naikin harga BBM karena kita lihat dulu seperti apa kondisinya ke depan," ungkap Purbaya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai pergeseran anggaran perlu dilakukan untuk memberikan ruang fiskal bagi APBN untuk menahan beban bengkak subsidi.

Pemerintah juga diminta untuk tidak buru-buru mengambil opsi penyesuaian harga energi subsidi, khususnya BBM subsidi.

Bhima menilai kenaikan BBM dapat menjerumuskan ekonomi Indonesia perlahan-lahan ke jurang resesi. Dia memprediksi saat harga BBM naik karena tak mampu ditopang APBN, inflasi bisa tembus 6-8% secara tahunan. Akibatnya, masyarakat menahan daya beli, dan industri mengalami kelesuan permintaan. Hal ini membuat badai PHK terjadi.

"Ujungnya PHK naik tajam di semua sektor termasuk industri manufaktur, dan perdagangan," ujar Bhima dalam keterangannya, Senin 9 Maret 2026.

Selanjutnya, hal itu membuat jumlah kelas menengah turun dari awalnya rentan miskin menjadi berada di garis kemiskinan. Pada ujungnya, resesi ekonomi pun terjadi karena pelemahan daya beli.

"Jumlah kelas menengah yang turun jadi rentan dan miskin naik signifikan, Indonesia bisa masuk resesi ekonomi," sebut Bhima.

Untuk menahan gejolak harga minyak dunia ke ekonomi Indonesia, pemerintah diminta untuk segera mengantisipasi. Bhima pun mengusulkan beberapa proyek dengan anggaran jumbo semacam Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dipangkas dan digeser sebagian terlebih dahulu.

"Pergeseran anggaran MBG, Kopdes, dan IKN mendesak untuk dilakukan untuk buffer ruang fiskal. Opsi kenaikan harga BBM baik non subsidi dan subsidi harus dihindari karena anggaran masih bisa digeser dulu," ujarnya.

Bhima menilai menahan laju inflasi lebih tinggi urgensinya daripada memberikan makanan gratis.

Berdasarkan hitungan Celios, diprediksi sekitar Rp340 triliun anggaran yang bisa direalokasi dari proyek-proyek besar yang menyedot anggaran jumbo serta belanja tidak produktif yang dilakukan pemerintah.

"Hitungan Celios ada Rp 340 triliun dari hasil realokasi MBG, Kopdes dan belanja lain yang tidak produktif. Menjaga inflasi lebih utama dibanding MBG untuk saat ini karena force majeure," kata Bhima.

Ekonom INDEF, Hakam Naja, mengatakan, harga minyak dunia sudah menyentuh angka lebih dari US$ 92 per barel, rekor tertinggi sejak 2020. Angka ini jauh melampaui asumsi makro APBN 2026 yang hanya mematok harga di kisaran US$ 70 per barel.

"Indonesia mesti waspada dengan harga minyak yg terus melonjak menjadi US$ 92 per barel, tertinggi sejak 2020. Kenaikan UD$ 1 per barel minyak akan menaikkan defisit sebesar Rp 6,8 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin 9 Maret 2026.

Hakam menjelaskan apabila harga minyak terus meroket hingga mendekati atau bahkan melampaui US$ 100 per barel, dampaknya bakal fatal bagi fiskal nasional. Defisit APBN terhadap PDB bisa terdongkrak hingga mendekati 4%.

Angka ini sangat berisiko karena melampaui batas 3% yang telah ditetapkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Hakam menyebut, setidaknya ada empat langkah strategis yang harus segera diambil pemerintah ditengah situasi genting saat ini.

Pertama, melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan, sehingga belanja hanya untuk keperluan yang langsung berkaitan masyarakat.

Belanja pemerintah harus difokuskan hanya untuk kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, energi, dan pengentasan kemiskinan

Kedua, pengurangan konsumsi minyak dengan lebih gencar lagi program konversi energi dari minyak ke energi baru dan terbarukan. Di antaranya, energi matahari (PLTS) termasuk untuk industri dan perumahan, air (PLTA), angin (PLTB) sebagai pengganti PLTD (diesel).

"Pemanfaatan dan produksi kendaraan listrik (sepeda motor dan mobil termasuk untuk transportasi publik) lebih banyak diberi insentif dan fasilitas pendukungnya seperti pajak, tempat pengisian listrik SPKLU," tuturnya.

Ketiga, stimulus ekonomi mesti digencarkan agar ekonomi tidak terpuruk dengan program deregulasi. Aturan-aturan yang menghambat perkembangan ekonomi bisa dipangkas. Begitu juga perlu debirokratisasi, birokrasi yang berbelit sehingga menyulitkan dunia usaha dapat disederhanakan.

Ia menilai situasi ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi khususnya UMKM dengan insentif yang tepat bisa bangkit di tengah ketidakpastian global.

Keempat, pembatalan perjanjian dagang agreement on reciprocal trade/ART dengan Amerika Serikat. Pembatalan ini bisa melalui jalur pengajuan resmi dari pemerintah Indonesia ke AS dengan alasan putusan Mahkamah Agung AS pada 20 Februari 2026 yang membatalkan kebijakan tarif Trump.

Menurutnya, pemberlakuan ART akan sangat memberatkan fiskal RI yang juga mesti mengatasi lonjakan harga minyak global. Selain itu, Pemerintah punya waktu 90 hari setelah penandatanganan pada 19 Februari 2026 lalu untuk mengambil sikap, baik melalui jalur resmi pemerintah maupun penolakan ratifikasi oleh DPR RI.

"Jika mau dilakukan perjanjian baru RI-AS mesti dimulai dari nol lagi. Posisi RI juga mesti berbeda dengan tim negosiasi baru yang lebih tangguh, ulet, bisa duduk dan berdiri sejajar serta setara dalam nego juga tidak bisa didikte oleh tim nego AS," tegasnya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance