#PPPK

Pengadaan 21 Ribu Motor Listrik oleh BGN dan Penghamburan Uang Negara

Badan Gizi Nasional (BGN) membelanjakan hampir Rp1 triliun untuk membeli 21.801 motor listrik bagi operasional kepala SPPG. Kebijakan ini dinilai menghamburkan uang negara.

Anggaran Terbatas, Ribuan PPPK di NTT dan Sulbar Terancam Diberhentikan

Pemprov NTT berencana merumahkan 9.000 dari total 12.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena keterbatasan anggaran. Di Sulawesi Barat, 2.000 PPPK dirumahkan karena tak memikirkan ketersediaan anggaran saat merekrut. Baru kelimpungan setelah kesulitan bayar gaji.

Ketika MBG Jadi Program Maha Penting di Bumi Nusantara, Guru Pun Terabaikan

Rachmat merujuk fenomena kelaparan yang masih terjadi di Tanah Air sehingga melegitimasi keputusan pemerintah membangun infrastruktur sosial, salah satunya melalui program MBG. Dia tak menyodorkan fakta atau bukti di mana dan kapan kelaparan itu terjadi, atau dalam skala sebesar apa.

32 Ribu Pegawai SPPG Diangkat Jadi PPPK, Nasib Guru Honorer Belum Jelas

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa pengangkatan tidak berlaku untuk seluruh pegawai SPPG. Hanya untuk kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Namun, kebijakan itu dinilai tidak adil bagi para guru honorer yang mesti menunggu bertahun-tahun untuk diangkat menjadi ASN PPPK.

Revisi UU ASN dan Ikhtiar Mewujudkan Keadilan untuk "PNS Kelas Dua"

Revisi UU ASN belum jelas dan masih memunculkan pertanyaan seputar kesiapan pemerintah dalam hal basis data dan efisiensi anggaran. Belum lagi bicara wacana pemindahan kewenangan pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian pejabat eselon II ke pemerintah pusat yang berujung sentralisasi.