Ekonom Sebut Pernyataan Prabowo Salah Besar, Rupiah Anjlok akan Berdampak ke Desa

Jakarta, The Stance – Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditanggapi santai oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, dia menyebut anjloknya nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat desa.

“Rakyat di desa enggak pakai dolar kok,” kata Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026.

Dalam pidatonya Prabowo juga menyinggung pihak yang kerap menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam bahaya karena rupiah terus melemah.

"Ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti. Sebentar-sebentar [bilang] Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan?" kata Prabowo.

Prabowo minta publik tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar. Menurutnya, masyarakat desa tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dia juga menegaskan ekonomi Indonesia masih terjaga baik, bahkan relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi.

"Rupiah begini, rupiah begini, apa? Eh, dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke," kata Ketua umum Partai Gerindra itu.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencetak rekor paling lemah terbaru saat berada di level Rp17.614 per dolar AS pada perdagangan Jumat, 15 Mei 2026. Angka ini jauh dari asumsi APBN 2026 yakni Rp16.500 per dolar AS.

Lantas, benarkan klaim Prabowo bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar AS tidak akan berpengaruh pada masyarakat desa?

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menjelaskan meski masyarakat desa tdak menggunakan dolar AS, dampak pelemahan rupiah tetap akan terasa.

Sebab, ekonomi Indonesia sudah makin terintegrasi dengan sistem global. Banyak kebutuhan masyarakat desa berasal dari impor.

"Jangan dikira pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang sudah Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di desa," kata Bhima dalam keterangannya, Minggu, 17 Mei 2026.

"Emangnya orang desa nggak pakai barang impor? Mulai dari handphonenya, kendaraan bermotor, komponen elektroniknya, mesin cucinya, itu semua akan terpengaruh. [Harga] pupuk juga akan terpengaruh kalau rupiahnya makin melemah," tambahnya.

Bhima menyayangkan pernyataan Prabowo tersebut. Menurutnya, pemerintah seharusnya menyiapkan skenario mitigasi, bukan justru terkesan menyepelekan.

"Saya kira sikap dan komunikasi seperti ini sangat sangat membahayakan, karena masyarakat seolah dibuat tenang tapi tidak siap dengan sudden shock. Pemimpin di negara lain justru menyiapkan skenario terburuk karena efek perang [Iran] masih panjang," katanya.

Ia mengingatkan pelemahan rupiah terhadap dolar AS sudah mencapai sekitar 7% dalam setahun terakhir. Menurutnya kondisi itu menjadi alarm yang perlu diwaspadai serius karena bisa berdampak terhadap investasi dan ketenagakerjaan.

"Ini semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harga akan menekan di pedesaan. Dan jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, lalu PHK massal, desa itu akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan. [Mereka] kembali lagi ke desa tapi tidak berkerja, dan tidak berpenghasilan. Itu akan jadi beban desa," jelasnya.

Senada, pengamat pasar modal Ferry Latuhihin menegaskan bahwa pernyataan Prabowo yang menyebut rakyat desa tidak memakai dolar sehingga tidak terpengaruh atas melemahnya rupiah adalah salah besar.

Ferry menjelaskan, melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan dolar berdampak pada semua lapisan masyarakat, termasuk warga desa.

"Salah Pak, kalau dolar naik semua orang kena, Pak. Orang utan juga kena, Pak," kata Ferry, dikutip dari video di akun X satriohendri, Sabtu 16 Mei 2026.

Mantan Chief Economist Bank International Indonesia (BII) ini menjelaskan Indonesia masih bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan penting, seperti bahan bakar minyak (BBM), kedelai, gula, bahkan jagung dan beras.

Padahal semua barang impor itu dibayar dengan dolar. Maka, harga barang pun akan makin mahal jika nilai tukar rupiah melemah.

"Dolar naik, harga minyak naik, emang produksi enggak pakai minyak, Pak? Itu akan dipasang ke harga konsumen akhir ya, sampai sekarang minyak goreng aja Pak, itu udah naik 25% lho. Yang harga Rp36 ribu udah Rp45 ribu. Itu akibat dolar naik, harga minyak naik."

Ferry yang pernah menjadi penasihat ahli di Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini menduga Prabowo mendapat informasi yang tidak tepat dari orang-orang di sekitarnya.

"Bapak dibohongin oleh orang-orang Bapak," katanya.

Peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI), Teuku Muhammad Riefky Hasan, menjelaskan setidaknya ada dua faktor yang membuat rupiah lesu terhadap dolar AS.

Pertama, faktor luar negeri (eksternal), yaitu perang AS-Israel dengan Iran yang dimulai sejak 28 Februari. Perang ini membuat distribusi minyak dan gas terhambat, harganya jadi melambung. Dan sampai kapan perang berakhir juga belum bisa diprediksi.

Akibatnya, para pemodal menarik uang atau investasinya dari perusahaan, surat berharga, deposito, properti dan investasi lain dari negara berkembang, lalu memindahkan ke negara lain yang lebih aman dan stabil.

"Faktor eksternal ini dirasakan bukan hanya Indonesia, tapi berbagai negara berkembang itu merasakan arus modal keluar, sehingga itu melemahkan rupiah," kata Riefky, Jumat 15 Mei 2026.

Kedua, faktor dalam negeri (domestik). di mana pemasukan dan pengeluaran duit negara, cicilan utang dan uang cadangan, ikut mempengaruhi. Kondisi fiskal Indonesia ini pun sebenarnya sudah mendapat peringatan dari lembaga pemeringkat kredit dunia seperti Moody's dan Fitch.

Lembaga-lembaga ini melihat prospek negatif pada Indonesia karena ketidakpastian kebijakan, serta pendapatan rendah tapi belanja tinggi. Artinya ada risiko kondisi keuangan negara memburuk ke depan.

"Ini membuat investor ragu terhadap kapasitas pembayaran APBN kita, membuat terjadi capital outflow (arus modal keluar)... Ini juga memicu pelemahan rupiah," katanya.

Riefky menyebut setidaknya ada dua skenario terburuk jika rupiah terus melemah.

Pertama, Indonesia dikhawatirkan akan masuk dalam krisis utang alias tak mampu membayar utang tepat waktu. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah tidak mengurangi belanja.

Kedua, jika pemerintah mengurangi belanja maka akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Per Maret 2026, utang pemerintah Indonesia mencapai Rp9.920,42 triliun. Tapi Menteri Purbaya mengeklaim angka tersebut masih aman karena rasionya masih 40,75% dari PDB, masih di bawah batas 60%.

Purbaya juga mengatakan, pemerintah akan menyiapkan jurus Bond Stabilization Fund (BSF) atau pendanaan stabilitas obligasi dalam kondisi krisis, meski tidak merinci cara dan jumlahnya anggarannya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance