Oleh Barry Streetwalker, seorang sinefil yang pernah menjadi jurnalis di beberapa media, salah satunya Bisnis Indonesia. Kini berkiprah sebagai praktisi industri keuangan yang juga pemerhati isu kebangsaan dan wawasan nusantara.
Sejarah baru saja mencatatkan tintanya di atas samudera luas. Setelah berpuluh-puluh tahun hanya menjadi angan-angan dalam doktrin "Poros Maritim Dunia," Indonesia akhirnya akan memiliki kapal induk pertamanya.
Kedatangan ITS Giuseppe Garibaldi—sang legenda dari Italia—bukan sekadar penambahan alat utama sistem senjata (alutsista); ini adalah simbol maskulinitas pertahanan yang siap membelah ombak Nusantara.
Di tengah ketegangan geopolitik di Laut Natuna Utara dan ambisi memantapkan posisi sebagai pemimpin alami di Asia Tenggara, kehadiran kapal ini membawa pesan yang jelas: Indonesia tidak lagi hanya sekadar "penjaga pantai."
Dengan kata lain, kita sedang bertransformasi menjadi kekuatan maritim kelas dunia yang memiliki kemampuan proyeksi kekuatan (power projection) lintas samudera.
Secara teknis, Garibaldi (ITS - Italian Navy Ship) adalah mahakarya teknik militer. Sebagai kapal induk pertama yang dibangun murni oleh Italia pasca-Perang Dunia II, ia membawa DNA kombatan sejati.
Kapal ini memiliki panjang sekitar 180 meter dengan bobot mati 14.000 ton saat bermuatan penuh. Namun, ukurannya yang langsing untuk ukuran kapal induk justru memberikan kelincahan luar biasa, melaju hingga kecepatan 30 knot (56 km/jam).
Daya tarik utamanya adalah dek "ski-jump" yang ikonik—jalur pacu yang dirancang untuk melontarkan jet tempur V/STOL seperti AV-8B Harrier II atau F-35B ke angkasa.
"Ibu Penjaga" Sekaligus Penjelajah
Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), kapal ini berfungsi sebagai Mothership atau kapal markas komando terapung yang mengoordinasikan operasi udara, permukaan, dan bawah laut secara simultan, sekaligus jadi kapal penjelajah (carrier-cruiser).
Berikut spesifikasi dan persenjataan teknis kapal tersebut:
Kapasitas Personel: 830 awak, termasuk staf komando dan grup udara sebagai pusat otak militer yang mobile.
Grup Udara: Dek udara yang sanggup mengoperasikan hingga 18 helikopter atau jet tempur.
Pertahanan Diri: Dilengkapi sistem rudal permukaan-ke-udara (surface-to-air missile/SAM) Albatros/Aspide serta tiga menara meriam kembar Oto Melara 40mm DARDO yang sanggup memuntahkan ribuan peluru per menit.
Perang Bawah Laut: Dilengkapi tabung peluncur torpedo ILAS-3 324mm untuk menetralisir ancaman kapal selam.
Dengan masuknya Garibaldi ke jajaran armada RI, peta kekuatan di Asia Tenggara mengalami pergeseran signifikan:
Thailand: Pernah membanggakan HTMS Chakri Naruebet, tetapi kini lebih sering berfungsi sebagai pengangkut helikopter karena ketiadaan jet tempur operasional.
Singapura: Memiliki teknologi canggih dan kapal jenis Landing Platform Dock (LPD), tapi belum memiliki kapal induk murni.
Vietnam dan Filipina: Meski terus memperkuat armada kapal selam dan fregat, mereka belum memiliki platform komando udara-laut sekuat Garibaldi.
Kebanggaan ini tidaklah berlebihan. Secara kuantitas dan keseimbangan kekuatan menurut Global Firepower 2026, Indonesia kini mantap di peringkat ke-1 ASEAN. Namun, di sini jugalah letak ironinya.
"Besi Tua" dari Era Perang Dingin
Ada detil yang sering kali luput dalam gegap gempita seremoni: Garibaldi dibangun di tahun 1960-an. Kapal ini seumuran dengan generasi yang kini menduduki kursi-kursi strategis di pemerintahan.
Ia menjadi produk dari doktrin militer abad ke-20 yang dipaksa relevan di abad ke-21. Membanggakan besi tua sebagai simbol kemajuan militer di tengah era dron kamikaze dan perang siber terasa seperti memamerkan kaset pita di tengah era Spotify.
Agar benar-benar berfungsi sebagai pusat komando moderen, Indonesia harus melakukan modernisasi (retrofit) besar-besaran. Radar, sensor, dan sistem komunikasinya harus dibongkar total agar tak menjadi sasaran empuk rudal yang jauh lebih cerdas.
Ia disebut-sebut sebagai hibah Italia. Namun dalam dunia militer, tak ada yang benar-benar gratis. Indonesia harus menanggung biaya retrofit di galangan kapal Fincantieri milik pemerintah Italia yang diperkirakan berkisar Rp7 triliun-Rp10 triliun.
Belum lagi biaya operasional harian—memberi makan 830 personel, bahan bakar turbin gas yang boros, serta perawatan rutin—bisa menghabiskan lebih dari Rp100 miliar per tahun.
Angka ini mungkin terlihat mini dibanding anggaran MGB 2026 yang bisa mencapai Rp1 triliun per hari, tetapi sangat kontras jika dibandingkan dengan realitas rakyat.
Di saat kelas menengah sedang "berdarah-darah" menghadapi inflasi dan kenaikan PPN, ditambah beban 7,24 juta pengangguran yang masih mencari nafkah, belanja "ego" militer ini terasa sangat menyakitkan.
Kita seakan-akan memaksakan diri membeli mobil mewah tua yang pajaknya tidak sanggup kita bayar, hanya demi terlihat gagah di mata tetangga.
Komando di Laut, Pembungkaman di Darat
Kritik paling tajam bukanlah pada mesin atau rudalnya, melainkan pada kontradiksi antara kedaulatan maritim dan kebebasan sipil. Ada ironi yang menyesakkan saat pemerintah begitu terobsesi membangun "Pusat Komando" di tengah laut.
Namun di darat, pusat komando digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) justru digunakan untuk membungkam suara kritis rakyatnya sendiri.
Kita sanggup membeli kapal dengan radar yang menembus kabut sejauh ratusan mil, tapi pemerintah seolah 'buta' dan 'tuli' terhadap jeritan rakyat di akar rumput.
Di saat Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pengangguran sebesar 4,68% pada Mei 2026, ruang publik kita justru kian sempit.
Digitalisasi bukan digunakan untuk transparansi anggaran, melainkan untuk memperkuat barisan 'polisi virtual' yang siap menerkam siapa pun yang mempertanyakan prioritas belanja negara—termasuk melalui karya seni kritis seperti film Pesta Babi.
Membeli kapal induk di tengah pembungkaman narasi kedaulatan, mulai dari meja makan hingga tanah Papua, adalah ironi terbesar dalam sejarah demokrasi kita.
Baca Juga: Bubarkan Nobar Film Pesta Babi, TNI Lampaui Kewenangan
Kebebasan berbicara kini menjadi barang mewah, mungkin saja lebih mahal daripada satu unit rudal SAM Aspide di dek Garibaldi yang mungkin akan terlihat sangat fotogenik saat parade Hari Ulang Tahun (HUT) TNI pada 5 Oktober 2026 nanti.
Rakyat tentu bakal menyoraki 16 unit jet tempur Sukhoi Su-27/Su-30 serta 33 unit F-16 Fighting Falcon yang menderu dari dek Garibaldi menuju Lapangan Silang Monas.
Namun, di balik kemeriahan itu, banyak masyarakat yang mungkin terlena dan sejenak lupa besok akan makan apa.
Kedaulatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak baja bermesiu yang mengapung di lautan, melainkan dari seberapa merdeka rakyatnya dalam berpikir, berbicara, dan hidup layak.
Membeli kapal induk di saat demokrasi kita sedang tenggelam adalah sebuah distraksi yang mahal. Kedaulatan maritim tanpa kedaulatan sipil hanyalah sebuah ilusi yang dibungkus dengan seragam militer.
Sudah saatnya kita berhenti terpukau pada simbol-simbol kekuatan fisik dan mulai membangun kekuatan yang sesungguhnya: kesejahteraan rakyat dan jaminan kebebasan berpendapat.
Jangan sampai bayangan Orde Baru kembali menyelimuti Indonesia di era siber ini. Jika tidak, ITS Giuseppe Garibaldi hanya akan menjadi monumen besi tua yang mahal di tengah samudera yang sunyi dari kebenaran.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
