Cerita Habibie Jinakkan Dolar AS

Jakarta, The Stance – Video wawancara Najwa Shihab dengan Bacharuddin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie yang membahas jatuhnya rupiah pada krisis ekonomi 1998 viral di media sosial. Seiring dengan nilai tukar rupiah belakangan ini yang sempat menembus Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) sekaligus mencetak rekor rupiah paling lemah sepanjang sejarah.

Publik pun banyak yang membandingkan era Habibie dengan situasi saat ini terutama terkait pilihan kebijakan Pemerintah di saat rupiah sedang anjlok.

Presiden ke-3 Republik Indonesia tersebut diakui sejarah memiliki "tangan dingin" yang berhasil menyelamatkan Indonesia dari lubang jarum krisis moneter kelam pada tahun 1998 silam.

Habibie saat itu memilih menyelamatkan ekonomi rakyat dibanding mempertahankan ambisi besar industri dirgantara nasional yakni Proyek N250 Gatot Kaca.

Dua dekade silam, tepatnya pada 1998, terjadi krisis moneter dimana posisi Dolar AS pernah berada di level yang sangat tinggi, tepatnya Rp16.800 membuat nilai rupiah jatuh, inflasi melonjak, suku bunga tinggi, serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) meluas di berbagai sektor. Kondisi itu membuat masa kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun tumbang.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah menghadapi tekanan besar untuk memulihkan stabilitas ekonomi nasional. Habibie mengakui proyek industri strategis membutuhkan biaya besar, sementara masyarakat saat itu kesulitan memenuhi kebutuhan pokok.

“Saya menghadapi inflasi tinggi, suku bunga tinggi, nilai rupiah anjlok hanya 20 persen dari nilainya. Sudah melampaui Rp16 ribu ke Rp20 ribu,” kata Habibie dalam Program Mata Najwa episode "Habibie Hari Ini".

Selain itu, pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke Habibie Ketika itu belum membuat pelaku pasar langsung percaya kondisi ekonomi bisa segera pulih, karena muncul keraguan terhadap kemampuan pemerintah baru dalam menangani krisis.

Apalagi, saat itu Habibie juga masih dianggap bagian dari rezim Orde Baru. Bahkan, Presiden Singapura Lee Kuan Yew juga menganggap naiknya Habibie jadi orang nomor satu bisa membuat rupiah makin tak berdaya.

Di tengah situasi tersebut, Habibie mengambil keputusan yang paling berat dalam perjalanan politiknya. Ia memilih menunda mimpi besar industri pesawat nasional, demi menjaga stabilitas negara dan kepentingan masyarakat luas.

“Orang antre, makanan kurang, PHK banyak itu kan lebih penting daripada pesawat terbang itu,” kata Habibie.

BJ Habibie bukanlah seorang ekonom atau lulusan finansial, melainkan seorang insinyur pembuat pesawat terbang. Namun, keterbatasan latar belakang itu justru menjadi senjata utamanya. Lewat pendekatan ilmiah yang tak biasa, sang pakar dirgantara ini berhasil menjinakkan badai ekonomi makro tersebut hanya dalam kurun waktu 17 bulan.

Habibie pun mengibaratkan kondisi rupiah yang anjlok saat itu seperti sebuah pesawat yang mengalami stall yakni kondisi di mana pesawat kehilangan daya angkat aerodinamis dan terancam jatuh menghantam bumi.

Bagi Habibie, jika pesawat sedang stall, langkah fatal yang sering diambil pilot amatir adalah memaksa hidung pesawat langsung menanjak naik. Logika taktis Habibie justru sebaliknya: amankan dan stabilkan posisi pesawat terlebih dahulu, biarkan menukik sedikit demi mendapatkan kecepatan udara (airspeed), baru kemudian perlahan terbang tinggi.

Logika kedirgantaraan tersebut kemudian diterjemahkan oleh Habibie ke dalam kombinasi empat paket kebijakan ekonomi struktural yang dampaknya langsung dirasakan pasar dan masyarakat. Berikut sederet paket kebijakan Habibie guna meredam dolar AS.

Pertama, Independensi Mutlak Bank Indonesia (BI). Habibie ketika itu melakukan intervensi politik dengan menelurkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Regulasi ini cukup revolusioner karena memisahkan BI dari kabinet pemerintahan, dengan tujuan memberikan bank sentral otonomi penuh untuk menjaga stabilitas moneter tanpa bisa disetir oleh penguasa.

Dalam otobiografinya, B.J. Habibie: Detik-detik yang Menentukan (2006), Habibie menyebut kebijakan itu jadi langkah terbaik menguatkan rupiah. Menurutnya, BI harus independen, objektif, dan bebas dari intervensi politik.

Kedua, Restrukturisasi Perbankan. Pada masa Orde Baru pendirian bank dipermudah oleh pemerintah berkat kebijakan Paket Oktober 1988. Sayang, kemudahan pendirian bank ini tak dibarengi oleh kemampuan perbankan yang baik. Alhasil, saat terjadi krisis, banyak bank-bank bertumbangan. Nasabah lantas melakukan penarikan dana besar-besaran. Oleh Habibie, sektor perbankan yang keropos dibongkar total melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

Pemerintahan Habibie juga mengambil langkah berani dengan menggabungkan (merger) empat bank milik pemerintah yang tengah sekarat yakni Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) menjadi satu entitas raksasa yang sehat: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Ketiga, Kebijakan Suku Bunga Tinggi (Rem Likuiditas). Guna menarik kembali uang tunai yang beredar liar di masyarakat dan mengerem spekulasi dolar, Habibie mengizinkan penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dengan suku bunga ekstrem yang menembus angka 70 persen. Langkah darurat ini ampuh meredam volatilitas rupiah.

Presiden berdarah Sulawesi itu mengklaim kalau cara ini sukses. Berkat SBI, suku bunga dari 60% turun menjadi belasan persen. Kepercayaan terhadap bank pun kembali meningkat.

Keempat, Jaring Pengaman Sosial untuk Rakyat Kecil. Di tengah situasi krisis ekonomi, Habibie ingin memastikan perut rakyat tetap aman. Maka Habibie menerapkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan mengontrol ketat harga komoditas pokok, mengamankan pasokan subsidi BBM, dan menjaga tarif listrik tetap terjangkau demi menekan laju inflasi.

Selain 4 paket kebijakan tersebut, Habibie dalam salah satu pidatonya juga sempat mengeluarkan himbauan meminta rakyat berpuasa Senin-Kamis di kala krisis dalam rangka penghematan.

Paket kebijakan BJ Habibie tersebut tercatat sebagai salah satu pemulihan ekonomi tercepat dalam sejarah krisis dunia. Pada kuartal pertama 1998, inflasi Indonesia sempat menggila di angka 78%, namun di akhir masa jabatannya pada tahun 1999, inflasi berhasil ditekan secara drastis hingga menyentuh level 2%.

Rupiah yang sempat menyentuh rekor terburuk sepanjang sejarah di level Rp16.800 per dolar AS pada Juni 1998, berhasil dipukul mundur hingga menguat tajam ke level Rp6.500 per dolar AS pada akhir tahun 1999.

Krisis moneter 1998 bisa menjadi bukti dan pelajaran berharga bahwa di tangan pemimpin yang mengedepankan data, transparansi, dan kebijakan berbasis sains, nilai tukar mata uang sedalam apa pun terjerembab masih tetap bisa diselamatkan. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance