Pemberian abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto diklaim sebagai komitmen negara merawat persatuan. Tapi aroma barter politik sangat kuat. Ketika kasus korupsi diselesaikan secara politik, artinya tidak ada keseriusan memberantas korupsi. Hukum tunduk pada kepentingan politik.
Tanpa ada kerugian keuangan negara (atau perekonomian negara) maka Tom Lembong tidak dapat dijadikan tersangka. Oleh karena itu, jaksa bermanuver. Tim investigasi BPKP menyampaikan laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada 20 Januari 2025. Artinya, sewaktu Tom ditahan 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung sebenarnya belum memiliki, dan belum tahu, apakah ada kerugian keuangan negara, dan berapa besar?
Pengerahan prajurit TNI, dan bukan Polri, untuk pengamanan Kejaksaan timbulkan banyak pertanyaan. Menyalahi undang-undang sekaligus membuat TNI makin masuk ke wilayah sipil. Ada sinyal ketegangan antara institusi kejaksaan dan polisi.
Pertamina sebut penambahan zat aditif pada BBM, umum dilakukan, masyarakat berhak menggugat.