#tindak pidana korupsi

Ada Pengadilan Tipikor, Wacana Prabowo Soal Pengadilan Ad Hoc BUMN Dipertanyakan

Wacana ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jumat 14 Agustus 2026. Pengadilan ad hoc khusus perkara BUMN masa lalu perlu dikaji secara matang. Jangan sampai, membuat direksi BUMN takut mengambil keputusan bisnis.

Koalisi Sipil: Prajurit TNI Jaga Rumah Jampidsus Keliru dan Langgar UU TNI

Koalisi mengecam keras pengerahan puluhan prajurit TNI bersenjata yang berjaga di sekitar kediaman Jampidsus Febrie Adriansyah. Sementara TNI beralasan hal itu dilakukan atas permintaan Kejaksaan.

Sakit Hati Nadiem Makarim dan Tuntutan 18 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menuntut Nadiem membayar denda Rp1 miliar serta uang pengganti senilai total sekitar Rp5,68 triliun. Nadiem menyebut tuntutan jaksa kepadanya tak masuk akal, lebih berat dari kasus pembunuhan bahkan terorisme.

Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab Kereta Cepat, tapi Bayar Pakai APBN

Prabowo mengatakan akan mengambil-alih tanggung jawab atas proyek kereta cepat. Lantas bagaimana dengan dugaan mark-up dan korupsi di proyek itu? Apakah akan diusut? Belum lagi, membayar utang kereta cepat dengan APBN mengandung moral hazard sekaligus risiko hukum.

Indonesia Ubah Pendekatan Hukum Korupsi dari Retributif ke Restoratif

Dengan restorative justice, koruptor tidak harus dipenjara—dan tetap kaya, melainkan cukup mengembalikan uang negara.