Beda Kelas Anwar Ibrahim dan Prabowo dalam Menyikapi Agresi terhadap Iran

Jakarta, TheStance – Julukan 'Little Sukarno' (Sukarno Kecil) yang disematkan pers Australia kepada mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menunjukkan kuatnya legacy kepemimpinan Indonesia yang berintegritas kuat.

Saat itu Mahatir berani mengkritik negara Barat dengan gaya pidato yang vokal dan artikulatif, mirip presiden pertama Indonesia Soekarno ketika mengkritik praktik imperialisme dan neo-kolonialisme di forum Konferensi Asia Afrika (KAA).

Kini ironisnya, pemimpin Indonesia kehilangan tajinya dan "kalah jantan" jika dibandingkan pemimpin Malaysia dalam menyikapi agresi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela, dan terbaru terhadap Iran.

Meski perang Iran sudah memasuki 2 pekan, Presiden Prabowo Subianto belum juga menyatakan sikap jelas atas konflik tersebut, pun menunjukkan di mana posisi keberpihakan Indonesia.

Terakhir, pemerintah hanya merilis pernyataan lewat akun X milik Kementerian Luar Negeri @Kemlu_RI yang “menyesalkan” gagalnya perundingan antara AS dan Iran soal program nuklir milik Iran.

Alih-alih mengutuk dan mengecam serangan militer AS & Israel ke Iran, pemerintah justru gaya-gayaan ingin menjadi juru damai, yang belakangan diabaikan kedua belah pihak yang berkonflik.

Hingga Kamis, 13 Maret 2026, NPR melaporkan 1.200 warga sipil Iran terbunuh dan 10.000 lainnya terluka. Para korban tewas mencakup warga sipil, personel militer, sejumlah tokoh nasional Iran, bahkan Pemimpin Tinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Di hari kematian Ali Khamenei diumumkan oleh otoritas Iran, tak ada pernyataan belasungkawa secara resmi dari Prabowo. Malah mantan presiden Megawati Soekarnoputri yang mengucapkan belasungkawa.

Setelah kematian Khamenei memasuki hari keempat, barulah Prabowo menyampaikan pesan belasungkawa. Itupun dititipkan lewat Menteri Luar Negeri Sugiono saat bertemu Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi, Rabu, 4 Maret 2026.

“Saya juga menyerahkan surat dari Preside Prabowo kepada Presiden Masoud Pezeshkian, yang menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Y,M Ayatollah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran,” tulis Sugiono lewat akun Instagram @menluri.

Sebagai mitra sekaligus negara sahabat, ucapan belasungkawa Prabowo terhitung terlambat. Apalagi ucapan tersebut disampaikan lewat surat personal, bukan pernyataan terbuka yang mewakili Indonesia sebagai bentuk solidaritas internasional.

Sikap pasif kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia juga terlihat ketika Presiden AS Donald Trump “mengobrak-abrik” Venezuela dengan menculik presiden mereka, Nicolas Maduro.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai sikap pemerintah yang enggan mengkritik bahkan mengecam AS berkaitan dengan hubungan diplomasi. Sepatutnya relasi itu tak memengaruhi sikap politik bebas-aktif Indonesia.

“Salah satu ukuran bebas-aktif adalah kemampuan kita berbeda pendapat dan mengkritik siapa pun, termasuk negara besar, jika melanggar hukum internasional atau prinsip yang kita anut,” kata Dino dilansir dari Tempo.

Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla membeberkan alasan Prabowo tak berkomentar banyak soal situasi geopolitik di Iran setelah dirinya hadir dalam pertemuan tokoh bangsa pada Selasa (3/3/26).

Dalam wawancaranya dengan IDN TImes, dia menilai Prabowo sudah terbelenggu oleh perjanjian dagang dengan AS yang banyak dinilai "terlalu berpihak atau memberikan hak ke Amerika terlalu banyak dibanding kita.”

Jusuf Kalla menilai konsekuensi setelah meneken perjanjian dagang dengan AS adalah Prabowo tak bisa berkomentar banyak soal ketegangan militer antara AS-Israel dan Iran.

“(Perjanjian) itu mengikat, sehingga beliau tidak banyak memberikan komentar tentang Iran, karena dalam perjanjian itu Indonesia harus ikut kebijakan Amerika, tidak bisa bertentangan dengan Amerika,” kata JK kepada IDN Times.

Posisi pemerintah juga makin terhimpit karena bergabung dengan Board of Peace (BoP), milik Trump. Status anggota dalam BoP membuat Indonesia tak leluasa menentukan sikapnya terutama karena penabuh gendera perang adalah Trump.

Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa dalam pertemuan selama tiga setengah jam bersama para negarawan itu, Prabowo tak menyinggung isu soal konflik Iran. “Presiden tidak memberikan (menjelaskan,-red) kita posisi Indonesia bagaimana.”

Secara pribadi Jusuf Kalla menilai sepatutnya pemerintah berpihak pada negara yang diserang yaitu Iran. Ia juga menyebut dalam situasi ini, Iran tidak memiliki masalah karena tuduhan soal kepemilikan program nuklir tak pernah terbukti.

Ketika Indonesia terjebak dalam situasi dilematis, Malaysia sudah menyatakan sikapnya terhadap perang AS-Israel dan Iran. Sebelum sidang Majelis Rendah pada Senin, (2/3/26) lalu, parlemen Malaysia mengheningkan cipta sejenak untuk Iran.

Diwakili Perdana Menteri Anwar Ibrahim, mereka menyampaikan belasungkawa atas gugurnya Khamenei dan keluarganya, serta 180 siswi sekolah dasar khusus perempuan di Minab yang dibom koalisi AS-Israel.

“Saya ingin menyampaikan belasungkawa kepada Republik Islam Iran, Ayatollah Khamenei dan keluarganya; para pemimpin serta komunitas pendidikan yang terbunuh oleh serangan bom oleh Israel dan AS,” tutur Anwar Ibrahim dalam sidang majelis.

Secara tegas parlemen Malaysia mengecam serangan tersebut dan menyebutnya sebagai kemunafikan karena terjadi ketika Teheran masih berunding dengan Washington dalam proses perdamaian yang dimediasi oleh Oman.

Anwar juga menyebut kampanye HAM yang kerap digembar-gemborkan negara Barat tak sesuai dengan aksi serangan yang mereka lakukan.

“Dalam berbagai pertemuan saya dengan para pemimpin Amerika dan Eropa, saya merasa tidak nyaman dengan ceramah mereka tentang hak asasi manusia dan demokrasi,” kata Anwar.

Baca Juga: Jurus Negara-negara Asia Hadapi Lonjakan Harga Minyak Dunia

Merujuk pemberitaan Straits Times, momen solidaritas yang ditunjukkan oleh Parlemen Malaysia sekaligus memberi sinyal perubahan posisi diplomatik setelah Anwar menyerukan agar negeri jiran itu mempererat hubungan dengan Iran.

Diketahui selama ini Malaysia berhati-hati menjalin hubungan diplomatik dengan Iran karena terganjal perbedaan mazhab. Mayoritas warga Malaysia menganut mazhab Sunni, sementara Iran berkiblat pada mazhab Syiah.

Perbedaan ini memicu pandangan miring di sebagian besar masyarakat Malaysia yang menganggap Syiah sebagai ajaran yang menyimpang dari Islam.

Meskipun Parlemen Malaysia mengecam aksi AS-Israel dan menyatakan sikap solidaritas kepada Iran, tak sedikit masyarakat Malaysia mendukung serangan gabungan AS-Israel di Iran.

Mereka umumnya penganut Salafi, yang mendukung pemberontak Suriah mendongkel rezim Bashar Assad. Menurut mereka Iran membantu Assad dalam perang melawan pemberontak tersebut yang diklaim menewaskan 200.000 warga Sunni.

Meski Indonesia dan Malaysia saudara serumpun, dalam kasus agresi militer terhadap Iran, posisi keduanya jauh berbeda. Ibarat sama-sama karnivora, Indonesia berposisi seperti kucing sementara Malaysia adalah harimau. (mhf)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance