Dialog Terbuka sebagai Jalan Kepemimpinan yang Kuat

Oleh Bayu Bintoro, Direktur PT Book Mart Indonesia yang kini menggeluti dunia kripto dan blockchain, dengan merintis Token UMKM dan mengembangkan kesenian NFT (Non-Fungible Token) di platform Teknologi Blockchain WAX.

Dalam beberapa waktu terakhir, beredar seruan dialog terbuka dari kalangan mahasiswa kepada Presiden Prabowo Subianto, khususnya dari lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM).

Seruan tersebut bukan sekadar kritik biasa, melainkan undangan untuk berdialog secara langsung tanpa perantara di hadapan mahasiswa.

Fenomena ini patut dilihat secara jernih, bukan hanya sebagai dinamika politik sesaat, tetapi sebagai bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia yang terus berkembang.

Artikel ini ditulis sebagai pandangan terbuka yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden dalam menyikapi situasi tersebut demi kebaikan bangsa dan negara.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga arah perjalanan bangsa.

Sejak masa pergerakan nasional hingga reformasi, suara mahasiswa sering menjadi penanda adanya kegelisahan sosial yang perlu diperhatikan oleh negara. Kehadiran kritik mahasiswa bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah.

Kritik merupakan mekanisme koreksi sosial yang sah dalam sistem demokrasi. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum dan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang menjamin kebebasan berpendapat.

Mahasiswa pada hakikatnya bukan oposisi negara. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa.

Karena itu, respons terhadap kritik mahasiswa seharusnya tidak dilihat sebagai pertarungan kekuasaan, melainkan sebagai kesempatan memperkuat legitimasi moral kepemimpinan nasional.

Seorang presiden tidak hanya dinilai dari keberhasilan program pembangunan, tetapi juga dari kemampuannya mendengarkan rakyat. Dalam konteks ini, keterbukaan terhadap dialog merupakan indikator penting kualitas kepemimpinan.

Baca Juga: Bertahan di Era Jokowi, Aliansi BEM SI Kerakyatan Surut di Era Prabowo

Pemimpin yang kuat tidak diukur dari kemampuannya menghindari kritik, tetapi dari kemampuannya menghadapi kritik dengan ketenangan dan kepercayaan diri.

Dialog terbuka dengan mahasiswa justru dapat menjadi sarana menunjukkan bahwa pemerintah tidak terpisah dari rakyatnya.

Kehadiran presiden dalam ruang diskusi akademik akan memberi pesan bahwa negara menghargai pemikiran rasional dan kebebasan intelektual.

Sebaliknya, sikap yang terlalu defensif atau tertutup berisiko menimbulkan persepsi jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks kepemimpinan nasional, persepsi seringkali sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

Meskipun demikian, dialog terbuka tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Pertemuan antara presiden dan mahasiswa merupakan peristiwa politik yang memiliki dampak luas.

Dialog yang tidak dirancang dengan baik berpotensi berubah menjadi panggung retorika tanpa substansi. Hal ini justru dapat memperlemah kualitas diskusi publik.

Karena itu, diperlukan persiapan yang matang, termasuk: Pertama, penentuan format dialog yang jelas sehingga diskusi berjalan substantif dan tidak sekadar simbolik.

Kedua, pemilihan topik yang konkret agar pembahasan menghasilkan pemahaman bersama. Ketiga, suasana diskusi yang menjunjung etika akademik dan saling menghormati.

Pendekatan yang terstruktur akan memastikan bahwa dialog benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Situasi ini sebenarnya membuka peluang besar bagi Presiden untuk memperkuat kepercayaan publik.

Kehadiran presiden dalam forum akademik akan menjadi simbol bahwa pemerintah menghargai dunia pendidikan dan pemikiran kritis. Indonesia memiliki tradisi intelektual yang panjang.

Kampus bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga ruang lahirnya gagasan kebangsaan. Dialog antara presiden dan mahasiswa akan memperlihatkan bahwa negara dan generasi muda berjalan dalam arah yang sama.

Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui pidato resmi atau kebijakan administratif. Kepercayaan tumbuh dari interaksi langsung yang menunjukkan kejujuran dan keterbukaan.

Dalam tradisi kepemimpinan yang baik, seorang pemimpin dipandang sebagai pelayan rakyat. Prinsip ini dikenal dalam berbagai sistem pemikiran politik maupun etika sosial.

Seorang pemimpin yang mau turun berdialog menunjukkan bahwa kekuasaan digunakan untuk melayani, bukan untuk menjaga jarak.

Dialog tidak berarti harus menyetujui semua kritik. Pemerintah tetap memiliki kewenangan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang lebih luas.

Namun proses mendengar merupakan kewajiban moral kepemimpinan. Sikap terbuka terhadap dialog menunjukkan kepercayaan diri bahwa kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

Salah satu tantangan terbesar bangsa saat ini adalah polarisasi sosial yang semakin tajam. Media sosial sering memperkuat perbedaan pandangan hingga menjadi konflik emosional.

Dialog langsung dapat menjadi sarana meredakan ketegangan tersebut. Pertemuan tatap muka memungkinkan pihak-pihak yang berbeda pandangan untuk saling memahami.

Presiden memiliki posisi strategis untuk menjadi jembatan yang mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Langkah ini akan memberi pesan bahwa perbedaan pendapat tidak harus berujung permusuhan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sikap yang paling konstruktif adalah merespon seruan dialog dengan pendekatan kenegaraan yang matang.

Presiden dapat menyampaikan bahwa pemerintah menghargai aspirasi mahasiswa dan bersedia berdialog dalam suasana yang saling menghormati.

Respons semacam ini menunjukkan kewibawaan tanpa harus bersikap konfrontatif. Kepemimpinan nasional membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dan keterbukaan.

Dialog yang dilakukan dengan baik akan memperkuat stabilitas politik sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi.

Seruan dialog dari mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Hal tersebut tidak perlu ditanggapi sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki kesempatan untuk menunjukkan teladan dalam hal ini.

Dialog yang terbuka, terhormat, dan substantif akan menjadi warisan penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia.

Pada akhirnya, kekuatan negara tidak hanya terletak pada institusi dan kebijakan, tetapi juga pada kepercayaan antara pemimpin dan rakyatnya.

Kepercayaan itu tumbuh ketika pemimpin bersedia hadir, mendengar, dan menjawab dengan kejujuran. Dan dalam situasi seperti ini, dialog bukan sekadar pilihan politik, melainkan kebutuhan kebangsaan.***

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.