Bertahan di Era Jokowi, Aliansi BEM SI Kerakyatan Surut di Era Prabowo

Semarang, TheStanceID - Menyusul Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM), BEM berbagai daerah ramai-ramai mundur dari aliansi BEM seluruh Indonesia (BEM SI Kerakyatan).

Sejauh ini, tercatat beberapa BEM mengundurkan diri seperti BEM Universitas Diponegoro (Undip), BEM Universitas Tanjungpura, dan BEM Universitas Sultan Agung.

Sikap ini muncul usai musyawarah nasional (Munas) yang digelar 13 hingga 19 Juli lalu yang melibatkan kalangan pejabat, politisi, kepolisian, hingga hingga Badan Intelijen Nasional (BIN).

Hal ini dianggap menciderai integritas gerakan moral yang diusung mahasiswa, mengingat munas BEM SI Kerakyatan merupakan mimbar aktivisme aliansi mahasiswa yang semestinya berjarak dari kekuasaan.

Dibentuk pada tahun 2007, BEM SI Kerakyatan selama ini beraktivitas mewakili aspirasi rakyat dengan mengritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo pada saat itu.

Keputusan untuk mundur dari aliansi BEM SI awalnya diinisiasi oleh delegasi dari BEM KM UGM melalui pernyataan resmi yang diunggah melalui Instagramnya.

BEM KM UGM menilai kehadiran Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kapolda serta Kepala BIN Daerah Sumatera Barat, memengaruhi independensi dari gerakan aliansi mahasiswa.

Mereka juga mempertanyakan karangan bunga dari kepala BIN Daerah Sumatra Barat yang dialamatkan kepada BEM SI. Mereka menduga karangan bunga merupakan simbol kemesraan yang terjalin antara kepala BIN Daerah Sumatra Barat dengan BEM SI.

Sebagaimana dikutip Tempo, Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto menyatakan bahwa hadirnya para pejabat menunjukkan posisi BEM SI tidak lagi independen.

“BEM SI tidak independen dan penuh intrik kepentingan. BEM KM UGM sebagai salah satu inisiator BEM SI ketika tahun 2007 merasa perlu ambil sikap tegas,” jelas Tiyo.

Menanggapi itu, Rifaldi, Ketua BEM Universitas Dharma Andalas, selaku panitia sekaligus tuan rumah Munas mengeklaim kehadiran pejabat tidak memengaruhi independensi mereka.

Kehadiran mereka sebatas bagian dari protokoler Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar ketika pembukaan acara. Terkait karangan bunga dari ketua BIN, ia mengaku tak tahu menahu karena dikirim tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Menyusul BEM KM UGM yang mundur, BEM Universitas Diponegoro (Undip) juga menyatakan keluar dari aliansi BEM SI tepat setelah acara Munas dihelat.

Dihubungi The Stance melalui layanan pesan Whatsapp, Aufa Atha Ariq selaku ketua BEM Undip, mengatakan keluarnya BEM Undip dari BEM SI Kerakyatan karena melihat sudah tidak ada kesamaan dalam cara pandang arah pergerakan.

“Alasan kuat mengapa BEM Undip keluar dari aliansi karena ketidakselarasan arah gerak BEM Undip dengan BEM SI. Aliansi BEM SI nyatanya sama saja menjadi wadah culasnya mahasiswa dalam meraih jabatan,” kata Ariq, Selasa (22/7/2025).

Ariq juga menilai kehadiran pejabat dalam aktivitas BEM SI menunjukkan bahwa forum pergerakan mahasiswa tersebut telah semakin dekat dengan lingkaran kekuasaan.

“Tentu kami melihat dengan adanya pejabat yang diundang, kami boleh skeptis bahwa hari ini BEM SI dekat dengan kekuasaan,” katanya.

Ditanya perihal situasi saat acara Munas berlangsung, Ariq menuturkan selain merasa diintervensi dengan kehadiran para pejabat, forum juga diwarnai dengan kericuhan dan kerusuhan.

Merespons sikap BEM KM UGM dan BEM Undip yang menarik diri dari aliansi BEM SI Kerakyatan, Muzzamil Ihsan, Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, menghormati keputusan yang diambil oleh para delegasi BEM.

“BEM SI sangat menghormati dan menghargai keputusan yang diambil oleh BEM UGM dan BEM Undip serta BEM lain terkait keluarnya dari aliansi BEM SI Kerakyatan,” tuturnya pada Senin, 21 Juli 2025.

Baca Juga: Diskusi Mahasiswa Disatroni TNI, Seperti Era Orde Baru

Ihsan juga memberikan pintu terbuka bagi BEM KM UGM dan BEM Undip untuk kembali dan berkonsolidasi dalam barisan gerakan mahasiswa yang mengutamakan kepentingan rakyat.

“Tentu kita juga terbuka luas kepada BEM seluruh Indonesia baik yang berasal dari universitas negeri atau swasta dalam membersamai kita untuk menyuarakan aspirasi rakyat,” ujarnya dikutip Kompas. (mhf)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.