Oleh TPL, investor saham yang juga pemerhati persoalan ekonomi dan kebangsaan.
Belakangan ini obrolan soal aturan baru desentralisasi ekspor-impor lagi anget-angetnya.
Banyak yang mikir, gimana formula paling pas biar aturan baru ini enggak ujung-ujungnya cuma jadi sekadar perpindahan birokrasi, tapi beneran bisa bikin ekonomi kita meroket.
Nah, ada satu ide yang menurut gua menarik banget buat dilempar ke meja diskusi:
Gimana kalau kita sekalian aja pakai pendekatan revolusioner, kita anggap ajalah kalau pemerintah lewat Danantara bertindak sebagai "Super-Hub"—alias jadi sales, marketing, pencari buyer internasional, sekaligus administrator tunggal komoditas kita?
Kedengarannya ekstrem? Coba kita bedah pelan-pelan.
Selama ini, musuh terbesar dalam pencatatan ekspor kita adalah penyakit lama yang namanya under-invoicing (manipulasi nilai faktur) dan transfer pricing.
Banyak oknum nakal yang tega ngelaporin harga jual ke luar negeri lebih murah dari aslinya biar pajaknya mini, terus sisa duitnya diparkir di luar negeri.
Belum lagi nasib pengusaha lokal atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang produknya bagus, tapi sering kalah saing atau diadu domba sama buyer asing karena enggak punya posisi tawar yang kuat.
Baca Juga: Prabowo Bentuk Badan Monopoli Ekspor, Pengusaha Cemas
Kalau Danantara ambil alih peran jadi Sales & Marketing tunggal, peta permainannya langsung berubah total.
✓ Pemberantasan Under-Invoicing Otomatis:
Karena Danantara yang memegang kendali admin dan tahu persis siapa buyer-nya dan berapa harga aslinya, celah buat malsuin invoice otomatis tutup buku. Hak negara lewat pajak dan Devisa Hasil Ekspor (DHE) bakal masuk 100% ke dalam negeri.
✓ Indonesia Jadi Price Maker, Bukan Price Taker:
Kita punya komoditas strategis yang diincar dunia. Kalau produsen jalan sendiri-sendiri, mereka gampang ditekan buyer. Tapi kalau lewat satu pintu (Danantara), kita punya kekuatan monopoli kolektif. Kita yang nentuin harga pasar, bukan didikte lagi.
✓ Pengusaha Tinggal Fokus Produksi:
Pebisnis pertambangan atau umum atau petani enggak perlu pusing mikirin cara nego pakai bahasa asing, urusan Letter of Credit (L/C) yang ribet, atau modal buat pameran di luar negeri.
Negara yang cariin pasarnya, pengusaha tinggal fokus naikin kualitas barang. Tapi, ada satu syarat mutlak: Transparansi Dua Arah (Quid Pro Quo).
Kalau pemerintah menuntut pengusaha buat transparan biar enggak ada lagi main kucing-kucingan pajak, maka pemerintah—dalam hal ini Danantara—juga harus berani "telanjang bulat" soal data.
Keterbukaan Menjadi Syarat Utama
Danantara wajib buka dashboard publik yang bisa diakses siapa aja. Di situ harus kelihatan jelas: siapa yang beli, siapa yang jual, komoditasnya apa, dan di harga berapa transaksi itu terjadi.
Kenapa transparansi ini harga mati? Pertama, biar enggak ada oknum di dalam internal lembaga yang bisa main mata atau nyari kickback (komisi ilegal) dari buyer luar negeri.
Kedua, biar adil buat petani atau penambang di tingkat paling bawah. Mereka jadi tahu harga riil di pasar global saat itu juga, jadi enggak bisa lagi dibohongi sama spekulan.
Tentu saja kondisi ini bukan tanpa tantangan. Dunia trading komoditas itu geraknya hitungan detik dan butuh keputusan sat-set.
Lembaga sekelas Danantara harus bisa buang jauh-jauh mental birokrasi yang lambat kalau gak mau kehilangan momentum pasar.
Selain itu, urusan kerahasiaan dagang (trade secret) juga harus dihitung matang, jangan sampai strategi harga kita malah dibaca dan dibanting sama negara kompetitor.
Sebagai langkah awal, konsep ini bisa dicoba dulu di top five komoditas strategis kita yang punya daya tawar tinggi di dunia.
Jadi ya, kalau pemerintah beneran mau desentralisasi ini berhasil dan bersih dari manipulasi, kuncinya ada di keberanian untuk transparan bersama.
Pengusaha enggak bohong soal harga, dan pemerintah gak main rahasia-rahasiaan soal transaksi. Kalau ini jalan, Danantara bukan cuma jadi pengelola dana, tapi jadi mesin pertumbuhan ekonomi yang beneran disegani di panggung dunia.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance.
