Jakarta, TheStance – Rentetan bencana hidrometeorologi yang menerjang sejumlah wilayah di Pulau Jawa menjadi bukti nyata rapuhnya sistem mitigasi bencana di tingkat daerah.
Meski ancaman puncak musim hujan telah diprediksi, jatuhnya korban jiwa di Bekasi, terisolasinya ratusan warga di Ponorogo, hingga ribuan pengungsi di Karawang menunjukkan otoritas masih reaktif dan tak membenahi permasalahan tata ruang.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menilai dampak banjir yang memakan korban jiwa di Bekasi adalah wujud gagalnya mitigasi struktural dan tata kelola lingkungan.
Dia menyoroti banjir besar di Kabupaten Karawang yang merendam 27 desa di 12 kecamatan akibat meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet yang berdampak pada pengungsian 13.000 warga termasuk ratusan bayi dan balita.
BNPB menekankan bahwa tingginya muka air yang mencapai 200 sentimeter adalah bukti nyata bahwa daya tampung lingkungan sudah berada di titik nadir.
"Banjir Karawang ini bukan lagi sekadar tamu tahunan. Ketika 2.413 jiwa terpaksa mengungsi karena air mencapai dua meter, kita harus berani mengevaluasi secara ekstrem bagaimana hulu sungai kita dikelola," tegas Abdul Muhari, Selasa (20/1/2026).
Kesiapsiagaan, lanjut dia, bukan hanya soal evakuasi dan logistik saat bencana, melainkan bagaimana daerah memastikan ruang hidup warga tidak lagi menjadi langganan banjir.
Kritik tajam juga diarahkan pada peristiwa di Kota Bekasi. Meski banjir telah surut, tewasnya seorang warga akibat terseret arus menjadi rapor merah bagi keamanan infrastruktur perkotaan saat cuaca ekstrem.
Deteksi Dini di Akar Rumput
Abdul Muhari menekankan bahwa satu nyawa yang hilang adalah kehilangan besar yang seharusnya bisa dimitigasi melalui deteksi dini yang lebih agresif di tingkat akar rumput.
Terkait isolasi 500 warga di Kecamatan Sawoo, Ponorogo, akibat jembatan putus, BNPB menilai pemicunya adalah infrastruktur konektivitas yang rapuh di zona rawan longsor.
"Longsor bahu jembatan yang memutus akses ratusan orang membuktikan bahwa audit kelayakan infrastruktur di wilayah dengan tanah labil masih sangat lemah. Kita tidak bisa membiarkan warga terisolasi tiap kali hujan deras turun lebih dari 2 jam."
Sementara itu di Jepara, luapan Sungai Jeratus Soluna yang merendam pemukiman di beberapa kecamatan kian memperpanjang daftar hitam kegagalan normalisasi dan fungsi drainase primer.
Menutup pernyataannya, Abdul Muhari mendesak pemerintah daerah untuk tidak lagi menggunakan pendekatan reaktif.
BNPB menginstruksikan agar seluruh pimpinan daerah di zona merah tidak hanya mengandalkan dapur umum, tetapi mulai memetakan risiko bencana berbasis data terbaru untuk merombak kebijakan tata ruang yang pro-keselamatan.
"Puncak musim hujan adalah ujian nyata bagi kapasitas kepemimpinan di daerah. Masyarakat harus dibekali sistem peringatan dini yang tidak hanya bersifat informasi, tapi instruksi evakuasi yang jelas," ujarnya.
Kesiapsiagaan bencana di level rumah tangga, lanjut dia, tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan ketegasan pemerintah daerah membenahi infrastruktur mitigasi.
BMKG Terus Memantau Perkembangan
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyimpulkan bahwa cuaca selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) masih dalam status terkendali.
Meskipun terjadi di tengah puncak musim hujan, kondisi atmosfer tidak sampai menghambat aktivitas publik secara signifikan di awal tahun ini.
“Ini patut kita syukuri karena bertepatan dengan puncak musim hujan,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Langkah pencegahan juga telah ditempuh lewat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai titik rawan untuk meminimalisir intensitas hujan dan mencegah bencana hidrometeorologi.
“Cuaca ekstrem dapat dimitigasi dengan baik melalui koordinasi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. BMKG terus memantau kondisi atmosfer serta menyampaikan informasi dan peringatan dini untuk mendukung keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat,” kata dia.
Teuku Faisal menekankan krusialnya kesiapan personel serta pemanfaatan infrastruktur pendukung di tiap posko transportasi. Berdasarkan hasil evaluasi, peran BMKG dalam Posko Nataru dinilai sukses menjamin keamanan perjalanan masyarakat.
Ke depannya, BMKG berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kementerian Perhubungan serta instansi terkait lainnya, terutama dalam penguatan teknologi digital untuk mengawasi pergerakan cuaca ekstrem.
Baca Juga: Marak Kecelakaan Kapal Wisata, Labuan Bajo Darurat Keselamatan Wisatawan
Selain itu, BMKG meminta dukungan Komisi V Dewan Perwakilan Daerah (DPR) guna mempersiapkan Posko Angkutan Lebaran 2026 dalam mengantisipasi potensi cuaca buruk selama musim hujan demi menjaga keselamatan mobilitas nasional.
BMKG memberikan sinyal waspada tinggi, seiring masuknya puncak musim hujan yang memicu hujan lebat dan angin kencang. Ancaman cuaca ekstrem ini juga menjadi peringatan akan banjir dan longsor yang mengintai area rawan bencana.
Pemerintah daerah dituntut tidak hanya pasif memantau, tetapi juga memastikan kesiapsiagaan sistemik di zona Siaga dan Awas agar risiko bencana tidak lagi menjadi "tragedi rutin" bagi masyarakat. (par)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
