Oleh Budi Laksono, dikenal sebagai “Dokter Jamban” setelah mencetak rekor Museum Rekor Indonesia (Muri) atas dedikasinya membangun jamban berkelanjutan terbanyak di Indonesia, melalui yayasannya Wahana Bakti Sejahtera. Dosen Disaster Management Universitas Diponegoro (Undip) ini kerap jadi relawan di daerah bencana.
Tujuan bernegara adalah menyejahterakan kehidupan rakyat (Pembukaan Undang-Undang Dasar/UUD 1945). Ada kewajiban dasar menyejahterakan itu meliputi papan, pangan, kesehatan.
Dalam naluri alamiah, tiap rakyat berjuang memenuhinya sendiri. Adanya negara, diharapkan bisa meningkatkan daya dan aksesnya itu lebih mudah, terjangkau dan memenuhi standard.
Dalam pangan, rakyat berusaha mandiri memenuhi kebutuhannya. Walau begitu ada yang tidak beruntung karena internal orang itu atau lingkungan sosial ekonomi yang kurang kondusif.
Tugas negara menjamin akses ekonomi yang baik dan berkeadilan. Tentu itu dilakukan terbaik, tetapi dalam mengatur ratusan juta, maka ada yang tertinggal.
Mereka ini miskin bahkan miskin ekstrim karena standard dunia punya WC keluarga, merekapun gagal. Ini berdampak lingkungan buruk yang mengakibatkan utama stunting, selain dasar nutrisi keluarga yang rendah karena ekonomi.
Ini tugas negara untuk mengatasi seperti perintah UUD, orang miskin (termasuk stunting sebagai parameternya) harus dibantu negara. Sayangnya, dari awal mengurusi stunting, berbelok politis menjadi sharing makanan gratis.
Negara seperti mengambil alih daya mandiri masyarakat, semua menjadi tanggung jawabnya. Tentu ini baik bila kita negara kaya, tapi saat ini kita harus masih jeli, cerdik berprioritas.
Akibatnya, tujuan dasar tidak tercapai baik, dan beban negara yang masih defisit makin berat.
Kesuksesan Puskemas dan Nasibnya Kini
Hal sama terjadi pada layanan kesehatan. Indonesia menjadi pionir layanan kesehatan dunia dengan konsep Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Puskesmas tersebar di semua kecamatan se-Indonesia, walau plus-minusnya masih ada. Hal ini karena tersebarnya bumi kita yang luas dan banyak kecamatan yang desanya jauh, bahkan transportasi sulit.
Konsep puskesmas jadi teladan dunia selatan karena di situ konsepnya luar biasa. Puskesmas dikembangkan atas mimpi sebagai pusat edukasi, layanan dan riset kesehatan.
Proses itu berjalan bagus dan saya pernah menikmati: bagaimana puskesmas bisa mengedukasi masyarakat, edukasi internal atas staf, edukasi rujukan dari atas dll. Puskesmas bisa melayani rakyat dari promotif, preventif kuratif dan rehabilitatif.
Puskesmas menjadi basis data riset pengembangan kesehatan dan lingkungan se-Indonesia. Dari situlah puskesmas yang komprehensif dengan tenaga yang banyak.
Bukan jadi pusat kesakitan masyarakat yang cukup dilayani 4 orang saja. Puskesmas ada ahli lingkungan, ahli promosi. Dokter dilatih semua aspek kesehatan.
Tetapi ketika ada dekadensi pelayanan di semua bidang termasuk puskesmas, maka puskesmas diperas fungsinya tanpa direstrukturisasi.
Baca Juga: Proyek MBG Caplok 8% Jatah Anggaran Pendidikan, Pemerintah Digugat ke MK
Akibatnya, menurut penelitian S2 mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes), efektifitas layanan puskesmas cuma kurang dari 50%.
Kekurangan itu dianggap fundamental sehingga dianggap tak bisa diperbaiki, sehingga dibuka opsi layanan primer swasta yg ditanggung negara. Padahal ini masalah management dan leadership.
Maka, ketika kita bicara akses layanan dasar, maka dipikir hanya asuransi yang bisa mengatasi. Padahal, potensi dasar kita di puskesmas belum dioptimalkan untuk melayani akses dasar layanan.
Betapa murahnya bila layanan dasar tetap di puskesmas karena stafnya semua sudah aparat sipil negara (ASN). Tinggal pemberdayaan (empowerment).
Kini kita masuk dalam sirkuit kapitalisme kesehatan yang dibentuk hingga ujungnya. Memang dalam perkembangan, konsep asuransi diperlukan bagi golongan menengah atas, tetapi yang diperlukan rakyat adalah akses layanan dasar berjenjang.
Dengan makin jauhnya cengkeraman keadaan, maka makin sulit kita lepas keadaan tanpa gejolak.
Bagaimana, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dibuat. Ribuan belum balik modal. Harus mereformasi, atau bagaimana agar layanan asuransi yang saat ini menjadi penghasilan lembaga bisa diefisiensikan. Suatu hal yang makin tak mudah.
Ibarat sakit, perlu obat dan ibarat negara, perlu kepahitan yang dibayar dengan kepemimpinan yang progresif dan jujur.***
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram The Stance
