Tradisi Meugang, Peran Ulama, dan Dukungan Pusat dalam Pemulihan Bencana Aceh

Aceh, TheStance  – Di tengah duka akibat bencana besar yang melanda Aceh pada penghujung 2025, harapan baru menyingsing menjelang bulan suci Ramadhan. Tradisi Meugang bakal dipertahankan, tetapi menghadapi tantangan: pasokan.

Hal itu terungkap dalam kunjungan lembaga tertinggi negara untuk mengawasi perkembangan pemulihan bencana banjir bandang di Aceh dan wilayah sekitarnya.

Kunjungan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) hadir di Bumi Serambi Mekkah pada Selasa (10/2/2026) itu mengirimkan pesan politik dan kemanusiaan bahwa Aceh adalah nadi yang tak terpisahkan dari Indonesia.

Para wakil ketua MPR RI hadir dalam pertemuan ini yaitu Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Menteri Dalam Negeri cum Kepala Satuan Tugas Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Pascabencana Sumatra, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, Muhammad Tito Karnavian.

Turut hadir perwakilan Fraksi Gerindra H.T.A. Khalid, Sugiat Santoso, dan M. Husni. Fraksi PDIP diwakili Sonny Tri Danaparamita, Fraksi Demokrat diwakili Anton Sukartono S. Sekretariat Fraksi PAN MPR Muhammad Hoerudin A juga ikut hadir.

Ketua Badan Sosialisasi MPR Abraham Paul Liyanto turut hadir, bersama Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah didampingi jajarannya yakni Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan.,S.H, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Agus Subagyo.

Pihak luar yang ikut untuk menghadiri agenda tersebut adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.

Ahmad Muzani menegaskan kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari komunikasi intens antara Pimpinan MPR RI dengan Pemerintah Provinsi Aceh terkait berbagai persoalan mendasar akibat bencana yang melanda di penghujung November 2025.

“Yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sakit Aceh adalah sakit kita bersama,” tegasnya di hadapan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan para kepala daerah.

Ia menyampaikan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga telah menggambarkan kondisi yang dihadapi saat ini sebagai “tsunami kedua”, mengingat besarnya dampak sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang harus ditangani.

Salah satu usulan penting yang disampaikan adalah pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus, sebagaimana pascatsunami Aceh sebelumnya, guna mempercepat pemulihan pascabencana.

Ia juga mengungkapkan, seluruh pokok pikiran dan aspirasi Pemerintah Provinsi Aceh telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan mendapat respons positif.

“Komitmen DPR RI dan Pemerintah Pusat sudah sangat jelas. Kami akan terus mengawalnya melalui fraksi dan komisi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Para pimpinan MPR RI juga menerima paparan Wakil Gubernur Aceh dan laporan Kepala Satuan Tugas Penanganan Bencana terkait perkembangan penanganan di lapangan.

Kunjungan ini merupakan yang kedua. Pada kunjungan pertama, pimpinan MPR RI menyerap aspirasi terkait percepatan pembangunan hunian sementara, pemulihan jalan, pemulihan listrik, dan kelancaran distribusi BBM dan gas elpiji 3 kilogram.

“Alhamdulillah, satu per satu sudah mulai terpulihkan. Jalur Banda Aceh–Medan kembali membaik, akses antarwilayah tersambung, dan pasokan listrik telah pulih hingga 99 persen,” jelas Muzani.

Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh diketahui tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pangan dalam menjalankan tradisi Meugang agar masyarakat tetap bersukacita dalam menyambut Ramadan.

Pimpinan MPR RI pun tegas mendukung pelaksanaan tradisi yang sudah sangat mengakar kuat di masyarakat Aceh sejak ratusan tahun lalu hal itu, dengan memastikan pemerintah memenuhi pasokan pangan.

“Kami berdiskusi mengenai prioritas bantuan yang dapat diberikan, apakah dalam bentuk kebutuhan pangan Meugang atau kebutuhan ibadah seperti sajadah, sarung, mukena, kerudung, pakaian, hingga Al-Qur’an,” tutur Muzani.

Dia menekankan pentingnya menjaga Tradisi Meugang menjelang Ramadan sebagai bagian dari kearifan lokal dan budaya keagamaan masyarakat Aceh, sehingga berkomitmen untuk mengawal aspirasi terkait itu.

“Permintaan ini akan kami sampaikan kembali kepada Presiden. Kami memahami keterbatasan populasi ternak akibat bencana, tetapi dengan ikhtiar bersama, insyaallah dapat dicarikan solusinya,” ujarnya.

Dia mencatat sejumlah persoalan lain yang akan diperjuangkan seperti pelonggaran pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui sistem barcode untuk mendukung operasional alat berat untuk keperluan rekonstruksi.

Selain itu, dia menimbang usulan mengenai kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh yang ditanggung APBN karena masyarakat masih berupaya pulih dari situasi bencana.

Demikian juga, catatan terkait 23 desa yang membutuhkan penanganan lanjutan karena kondisi geografis yang berat, menjadi aspirasi yang harus terus dikawal bersama aspirasi lanjutan yang disampaikan Pemerintah Aceh lain.

Pimpinan MPR dan jajarannya hadir di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda Selasa (10/2/2026), pukul 9.11 menggunakan pesawat TNI yang disambut seni tradisional Aceh, yakni Tari Ranup Lampuan oleh Sanggar Wareh Budaya.

Rangkaian kunjungan pimpinan MPR RI kemudian diakhiri dengan pertemuan bersama para ulama Aceh di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Al Aziziyah Sibireh, Aceh Besar.

Mereka disambut Waled Nuruzzahri dan Syekh Hasanol Basry (Abu Mudi), Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Muhibbuthhabary dan Wakil I Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh Iskandar Zulkarnaen.

Dalam kesempatan tersebut, Muzani menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para ulama Aceh yang telah menjadi pilar ketenangan dan optimisme umat.

“Para ulama memiliki peran besar untuk menjaga agar masyarakat tidak terjebak dalam keputusasaan, kemarahan, atau saling menyalahkan. Keyakinan kita mengajarkan bahwa setiap ujian datang dari Allah SWT,” tuturnya.

Menurut Muzani, bantuan material dan pemulihan infrastruktur memang penting, namun menjaga harapan dan keyakinan masyarakat jauh lebih krusial agar Aceh tidak terjebak dalam keputusasaan pascabencana.

“Memberi bantuan material itu penting, tetapi menjaga optimisme rakyat jauh lebih penting. Selama ulama terus membimbing umat dengan keteduhan dan kebijaksanaan, Aceh akan tetap tegak dan masa depannya tetap cerah,” katanya.

Di titik itulah peran ulama menjadi sangat penting dan perlu diapresiasi. “Musibah besar ini bukan hanya menguji ketahanan fisik dan ekonomi, tetapi juga menguji mental dan spiritual umat,” ujar Muzani.

Ketua MPU Aceh sekaligus Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah Faisal Ali menekankan pentingnya penanganan bencana yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan material, tetapi juga penguatan nilai-nilai spiritual masyarakat.

“Para ulama mengucapkan terima kasih atas ikhtiar yang telah dilakukan pemerintah. Kami memahami bahwa dalam penanganan bencana selalu ada keterbatasan, dan itu adalah hal yang wajar sebagai bagian dari ikhtiar manusia,” ujarnya.

Namun ia berharap agar sebelum memasuki bulan Ramadan, seluruh pengungsi dapat segera dipindahkan dari tenda-tenda darurat ke hunian sementara yang lebih layak.

Menurutnya, Ramadan di Aceh merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk memusatkan aktivitas pada ibadah, sehingga kondisi pengungsian perlu mendapat perhatian khusus.

Ia juga menyoroti kondisi sejumlah pondok pesantren dan masjid yang terdampak banjir hingga tidak lagi dapat digunakan. Ia mendorong pemerintah untuk memberi dukungan kepada para teungku dan ulama yang selama ini mendampingi masyarakat.

“Pada tahap awal bencana, fokus pada kebutuhan pangan dan sandang memang sangat penting. Namun menjelang Ramadan, nilai-nilai spiritual juga harus disentuh agar masyarakat tetap kuat, sabar,” katanya.

Ia menjelaskan, para ulama di Aceh telah mengirimkan santri untuk menetap di sejumlah hunian sementara dan posko pengungsian guna mendampingi masyarakat selama Ramadan.

Selain itu, ia berharap pemerintah memprioritaskan tenaga kerja dan pengusaha lokal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh guna menjaga perputaran ekonomi daerah di tengah proses pemulihan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menegaskan bahwa dukungan penuh dan koordinasi solid jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI menjadi kunci sukses terselenggaranya kunjungan Pimpinan MPR RI ke Provinsi Aceh.

“Begitu keputusan pimpinan diambil, kami langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan mengirim tim advance untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana,” tuturnya.

Ia menuturkan bantuan yang diberikan sudah diterima oleh masing-masing kabupaten tersebut, sehingga acara ini merupakan penyerahan simbolis yang diterima langsung Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di kantor Pemprov Aceh.

Pimpinan MPR menyerahkan bantuan 15.000 paket sembako berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan kesehatan, serta 15.000 paket Al-Qur’an dan perlengkapan salat. Bantuan itu disalurkan ke 8 kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh.

Lebih rinci, 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah tersebut dibagikan ke kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

Koordinasi intensif dilakukan bersama jajaran pemerintah daerah termasuk penyesuaian lokasi kegiatan yang akhirnya diputuskan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh.

Perempuan yang akrab disapa Ibu Titi ini menuturkan, seluruh aspek teknis dipersiapkan secara matang, mulai dari para pimpinan MPRI yang mendapatkan dukungan keberangkatan menggunakan transportasi pesawat TNI.

Baca Juga: Akar Persoalan di Balik Razia Bendera Aceh dan Aksi Kekerasan TNI

Demikian juga persiapan alur acara, mekanisme penyerahan bantuan, daftar undangan, hingga jadwal yang ketat. Awalnya kunjungan direncanakan pada 9 Februari, tapi berubah menjadi 10 Februari sehingga mengubah semua detil teknis.

“Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam satu hari. Kami harus memastikan semua agenda berjalan tepat waktu karena ada batasan jadwal penerbangan kembali. Alhamdulillah, seluruh kegiatan berlangsung on schedule,” jelasnya.

Keberhasilan kegiatan itu tidak lepas dari semangat kebersamaan dan dedikasi seluruh pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI dari seluruh biro terkait, baik Bidang Administrasi maupun Bidang pengkajian dan permasyarakatan Konstitusi.

Demikian juga kerja-sama dengan Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, Biro Umum, Biro Pengkajian Konstitusi, Biro Persidangan dan Permasyarakatan.

“Koordinasi tak boleh putus. Kami harus menjadi satu tim dengan satu tujuan, yaitu suksesnya acara. Bahkan ada pegawai yang membantu mengatur lalu lintas dan parkir, hal-hal di luar tugas formalnya demi memastikan kegiatan berjalan lancar,” ujar Titi.

Melihat langsung kondisi masyarakat Aceh, Siti Fauziah mengaku optimistis Aceh mampu bangkit kembali sebagaimana pengalaman pascatsunami sebelumnya.

“Aceh pernah porak-poranda karena tsunami, tetapi mampu bangkit. Saya yakin kali ini pun Aceh akan kembali pulih. Ini bukan hanya perjuangan masyarakat Aceh, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang bahu-membahu membantu,” tuturnya. (par)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance