Jakarta, TheStance – Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menegaskan kembali bahwa Palestina menolak segala bentuk perwalian asing atas Gaza.
In disampaikan Osama kepada Al Jazeera, Kamis, 12 Februari 2026, menanggapi rencana Indonesia untuk mengrimkan 'pasukan perdamaian' ke Gaza.
"Semua pasukan asing harus berada di perbatasan Gaza," katanya.
Dia menegaskan pasukan asing tidak boleh memasuki Jalur Gaza. Hanya boleh beada di perbatasan. Tugasnya pun tidak untuk menangani administrasi Gaza, melainkan "mencegah invasi Israel ke Gaza dan memastikan Israel mematuhi aturan gencatan senjata."
"Tidak ada campur tangan terhadap masalah internal Gaza," katanya.
Menurut Hamdan, Hamas juga telah berkomunikasi langsung dengan Jakarta, dan menekankan agar pasukan RI tidak menjadi pengganti pasukan pendudukan Israel.
“Kami telah memberitahukan kepada semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, rakyat Palestina, tidak membutuhkan pengawasan atau penjagaan pihak luar,” kata Hamdan.
Indonesia Kirim Pasukan ke Gaza
Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia berencana mengirimkan hingga 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai anggota pasukan perdamaian.
Rencana pengiriman pasukan ini muncul usai Prabowo membawa Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace bikinan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, lewat penandatanganan piagam di Davos, Swiss, 22 Januari lalu.
Board of Peace dibentuk usai Donald Trump mengajukan 20 poin perdamaian untuk Gaza dan disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 18 November 2025.
Dewan Perdamaian tersebut salah satunya memiliki mandat membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang akan membantu mengamankan wilayah perbatasan di Gaza dan memastikan demiliterisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas.
Dewan tersebut juga akan mengawal pembentukan pemerintahan Palestina teknokrat baru di Gaza dan rekonstruksi pasca-perang.
Singkatnya, Dewan tersebut akan jadi penguasa baru di Gaza.
Hamas Tolak Perlucutan Senjata
Perlu diketahui bahwa Hamas menolak pelucutan senjata sepertii yang dikehendak Dewan Perdamaian Trump.
Dalam keteragan ke Al Jazeera, Hamdan menegaskan Hamas hanya menyetujui empat poin kesepakatan dalam Gaza Peace Summit di kota Sharm El-Sheikh, Mesr, pada 13 Oktober 2025 lalu.
Empat hal yang disetujui itu adalah:
Penghentian serangan oleh kedua belah pihak.
Pertukaran sandera.
Bantuan asing diperbolehkan memasuki Gaza.
Pasukan Israel mundur di balik garis kuning (yellow line) secara bertahap dengan komitmen untuk mundur sepenuhnya dari Jalur Gaza.
Sekadar informasi, garis kuning adalah garis demarkasi baru yang dibangun Israel di dalam Gaza, terbuat dari beton warna kuning.
Garis ini membagi Gaza menjadi dua wilayah, yaitu Gaza Timur yang dikuasai Israel, dan Gaza Barat yang dikuasai Hamas.
Israel menguasai sekitar 58% wilayah Gaza dengan pembagian ini.
Gaza Peace Summit yang disponsori Amerika Serikat (AS) sebenarnya mensyaratkan israel untuk mundur secara bertahap, ke batas 40% wilayah, 15%, hingga akhirnya benar-benar keluar dari Gaza.
Hanya dalam catatan The Stance, Israel praktis mengingkari kesepakatan tersebut.
Mereka terus membombardir wilayah Gaza Barat yang masih dikuasai Hamas. Selain itu garis kuning yang seharusnya menyusut justru makin luas, makin merangsak ke Gaza Barat.
Dalam kondisi gencatan senjata yang terus dilanggar itulah, Trump kemudian membawa 20 poin perdamaian itu untuk mendapatkan dukungan Dewan Keamanan PBB.
Trump berkeras bahwa 20 poin perdamaian itu harus terlaksana --tak peduli Hamas setuju atau tidak.
Atas sikap itu, respon Hamas pun jelas. Mereka tidak mengakui mandat BoP dan 20 poin perdamaiannya.
"Kami hanya menandatangani empat poin," kata Hamdan.
Hamdan menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah melucuti senjata sampai berakhirnya pendudukan Israel, sebelum Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Kemlu RI: Indonesia Tidak terlibat Pelucutan Senjata
Situasi ini yang membuat pengiriman pasukan TNI ke Indonesia jadi dilematis.
Sebab dengan mengikuti mandat BoP, maka Indonesia otomatis akan berhadapan dengan Hamas.
Sejauh ini dalam catatan The Stance, pemerintah memang masih menekankan bahwa tidak akan terlibat dalam konflik.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta, misalnya, menegaskan demiliterisasi di Gaza bukan menjadi fokus Indonesia.
“Indonesia juga tidak akan terlibat dalam demiliterisasi dan pelucutan senjata di Gaza,” kata Anis Matta dalam keterangan via media sosial, (28/1/2026).
Menurut Anis Matta, kehadiran pasukan Indonesia di Gaza nanti akan membawa bantuan kemanusiaan, memproteksi warga sipil Gaza, dan merekonstruksi Gaza yang telah hancur lebur diserang Israel.
“Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace tetap berlandaskan amanat konstitusi untuk mendukung kemerdekaan Palestina,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Gelora ini menambahkan, Indonesia berpeluang berkontribusi mewujudkan perdamaian di Gaza lewat Dewan Perdamaian.
“Dengan terlibat di Board of Peace, kita berpeluang untuk berkontribusi menghentikan genosida di Gaza, menyalurkan bantuan kemanusiaan dan memproteksi keamanan warga sipil di Gaza, serta ikut merekonstruksi Gaza,” kata dia.
Indonesia Fokus Mendukung Stabilisasi dan Kemanusiaan di Gaza
Senada, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI juga membantah adanya rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza untuk melucuti senjata Hamas.
Bantahan itu muncul setelah media internasional memberitakan bahwa Indonesia mendapat mandat dari Board of Peace (BOP) untuk membentuk Internal Security Forces (ISF) guna membantu mengamankan perbatasan Gaza serta memastikan demiliterisasi wilayah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas.
“Narasi bahwa pasukan Indonesia akan dilibatkan untuk melucuti pihak tertentu atau menjalankan disarmament seperti yang disebut dalam pemberitaan, tidak sesuai dengan fokus yang disiapkan Indonesia,” kata Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).
Kemhan menegaskan bahwa fokus perencanaan Indonesia dalam mendukung stabilisasi dan kemanusiaan di Gaza adalah pada aspek rekonstruksi serta layanan kesehatan.
“Indonesia hadir untuk mendukung perdamaian dan kemanusiaan, bukan untuk memerangi atau berhadapan dengan pihak yang bertikai,” jelasnya.
MUI: Pengiriman TNI Berisiko Secara Politik dan Moral
Banyak kritik atas rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza.
Pasalnya hingga kini pun Israel masih terus membombardir Gaza Barat yang dikuasai Hamas.
Di media sosial, banyak pertanyaan seperti: apakah Indonesia akan menonton saja ketika israel menyerang Gaza?
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, juga menyayangkan keputusan tersebut.
Dia mengatakan misi pengiriman tentara ini berisiko secara politik dan moral terhadap posisi Indonesia yang konsisten membela Palestina.
Menurut Sudarnoto, misi perdamaian tersebut sarat agenda tersembunyi yang bertentangan dengan tujuan perdamaian jangka panjang.
Fokus ISF pada demiliterisasi Gaza dan pelucutan senjata Hamas pun dinilai bukan jalan keluar yang berkeadilan bagi Palestina.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” kata dia.
Sudarnoto pun meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusan pengiriman pasukan tersebut.
“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” katanya. (est)
Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance
