Prabowo Kritik Pantai Bali Penuh Sampah, Rugikan Pariwisata

Jakarta, TheStance  – Prabowo menyoroti kondisi sejumlah pantai di Bali yang semakin kotor karena dipenuhi sampah.

Ini disampaikan Prabowo di hadapan ribuan kepala daerah yang mengikuti Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Senin, 2 Februari 2026.

Prabowo mengaku mengangkat persoalan sampah di Bali karena hampir di setiap kunjungannya ke luar negeri, para tokoh negara, menteri hingga jenderal-jenderal di negara tersebut mengeluhkan hal serupa.

“Dia bilang, Your excellency, i just came from Bali, oh Bali so dirty now, Bali not nice," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, salah satu masalah terbesar dalam sektor pariwisata di Indonesia adalah mengenai banyaknya sampah. Saat memberikan pemaparan itu, Prabowo juga menunjukan foto sampah yang bertebaran di sejumlah daerah di Indonesia mulai dari di Bali hingga Ciputat.

Prabowo mengingatkan kepala daerah bahwa kondisi kotor seperti itu membuat para turis enggan berkunjung kembali ke Indonesia.

“Maaf ya gubernur, bupati dari Bali, ini real loh, Bali Desember 2025. Ini pantai Bali bagaimana turis mau datang ke situ?” tanya dia.

Prabowo pun meminta kepala daerah untuk mengerahkan seluruh unsur negara untuk membersihkan sampah-sampah yang selama ini bertebaran khususnya di wilayah pariwisata.

“Anak SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara, apa susahnya sih, entah hari Jumat atau Sabtu semua anak sekolah kumpul di pantai ini, ini pantai kita, ini halaman kita, ayo kita bersihkan ramai-ramai, apa salahnya?" ujar Prabowo.

Apabila kepala daerah tak mampu menggerakkan, Prabowo menegaskan akan meminta jajaran TNI dan Polri untuk memimpin kegiatan bersih-bersih semacam itu, atau yang dikenal juga dengan istilah corvei (corvee).

"Kalau bupati gubernur tidak bisa saya perintah, dandim, danrem, saya perintahkan gerakkan anak buah mu tiap hari, atau tiap berapa hari, kepolisian kerahkan, corvei, corvei, corvei," katanya.

Pemerintah, kata Prabowo, telah merancang program bersih-bersih dengan istilah Gerakan Indonesia ASRI alias Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Nantinya, semua pimpinan di kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, hingga pemerintah daerah harus menggelar operasi mengumpulkan sampah minimal setengah jam sebelum masuk jam kerja.

Kebijakan ini, akan menjadi program khusus di pemerintahannya. Ia bahkan berkata tak segan menggelontorkan dana untuk modal truk maupun gerobak sampah.

Menanggapi kritikan Presiden Prabowo tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster menyebut arus laut pada musim hujan sebagai pemicu utama menumpuknya sampah di pantai-pantai Bali.

Koster mengapresiasi atensi Presiden sekaligus memaparkan faktor musiman yang menurutnya, mempercepat datangnya sampah ke pesisir Bali.

“Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberi perhatian khusus kepada Bali terkait dengan sampah,” ucap Koster.

Koster menjelaskan, pada periode Desember hingga Februari, arus laut cenderung deras sehingga membawa sampah kiriman dari luar wilayah Bali ke pantai-pantai utama. Kondisi ini, menurutnya, membuat penanganan tidak bisa dilakukan seketika.

“Setiap hujan, sampah kiriman datangnya dari luar daerah begitu cepat karena arusnya besar,” tuturnya.

Selain itu, proses pembersihan membutuhkan waktu karena volume dan sebaran sampah yang luas.

Guna menindaklanjuti arahan Presiden, Koster menyatakan akan membentuk satuan tugas khusus untuk berjaga di pantai dan objek pariwisata lainnya agar pembersihan dapat dilakukan segera saat sampah datang.

Satgas tersebut akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Pendidikan, serta TNI dan Polri.

“Dengan arahan Bapak Presiden tadi, kami akan segera kumpulkan Kadis Lingkungan Hidup, kepala BPBD, Kadis Pendidikan, kemudian juga TNI dan Polri. Saya akan membentuk satuan tugas untuk berjaga di pantai, begitu sampah datang langsung bisa dibersihkan, tidak perlu menunggu dua jam tiga jam,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Ia juga menyebut akan ada pelibatan pelajar dalam kegiatan gotong royong pembersihan pantai sebagai bagian dari langkah cepat di lapangan.

Dalam catatan The Stance, setelah soal sampah disorot Prabowo, dua hari kemudian dilakukan aksi besar-besaran pembersihan sampah laut di sepanjang pantai Selatan Bali.

Korve atau kerja bakti pembersihan sampah laut ini melibatkan lebih dari seribu personel yang terdiri dari TNI, Polri, aparatur sipil negara, relawan, hingga pelajar. Aksi pembersihan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari Pantai Legian, Kuta, hingga Jimbaran.

Sampah yang berhasil dikumpulkan kemudian diangkut menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung.

Sampah di pantai-pantai Bali banyak berasal dari laut, terseret arus ombak hingga mendarat di pantai.

Ini juga berarti laut di sekitar Bali penuh sampah.

Di kawasan pantai selatan Bali, misalnya, banyak sampah plastik dan kayu. Di pantai Kuta, banyak sampah kayu --batang pohon dan ranting. Sedang di pantai Kedonganan dan Dreamland banyak sampah plastik.

Pemandangan berbeda tersaji di Pantai Kelan, yang relatif bersih dari sampah.

Dari mana asal sampah itu? Dari laut Jawa.

I Gede Hendrawan, peneliti dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana, Bali, mengatakan, secara umum sumber sampah laut berada di Selat Bali, terutama timur Pulau Jawa. Ini disimpulkan dari penelusurannya di sejumlah sungai di Banyuwangi, Jawa Timur, dan Jembrana, Bali Barat.

Sampah dari sungai di Banyuwangi dan Jembrana masuk ke laut, mengikuti arus ke selatan sampai ke Selat Bali, lalu mendarat di pantai-pantai pesisir selatan Bali yang jadi destnasi wisata.

Sampah dari daratan Bali juga berkontribusi, terutama, saat musim angin barat yang bergerak ke timur. .

Hendrawan menjelaskan, pantai Kuta dan Kedonganan selalu dipenuhi sampah karena Kedonganan posisinya lebih Selatan dan panjang dibanding Kelan. Begitu juga perbedaan jenis sampah, yang menurutnya mengikuti kekuatan arus.

Sampah di pantai Kuta misalnya didominasi kayu karena arus lebih kuat. Sementara di Kedonganan, arus lebih lemah, sehingga mendorong sampah kemasan minuman dengan daya apung dan densitas lebih ringan.

“Namun, riset kami belum memodelkan masa jenis plastik dan kayu.” ujar dosen yang menempuh S3 di Yamaguchi University ini.

Selain itu juga ada faktor "sampah internasional".

Berdasarkan riset Jambeck, misalnya, sampah plastik di laut Indonesia adalah terbesar kedua di dunia. Jumlahnya, sekitar 12 mt ton per tahun dari 415 mt ton secara global.

Tapi sampah plastik di laut indonesia itu bukan semua berasal dari Indonesia.

Empat negara terbesar penghasil sampah plastik terbanyak dunia adalah Cina, Amerika Serikat, india dan Brasil. Sampah-sampah internasional ini masuk laut, mengikuti arus sampai akhirinya mendarat di laut Indonesia.

Wahyu Eka Setyawan, pengkampanye Urban Berkeadilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menilai persoalan sampah di pantai merupakan masalah serius dan mendesak untuk diatasi.

Namun, sayangnya cara pandang pemerintah dalam menangani persoalan sampah belum menyentuh sumber persoalan.

“Cara pandangnya [Prabowo] masih menekankan persoalan di hilir, tidak melihat sampah di hulu [sumbernya],” kata Wahyu.

Wahyu menjelaskan persoalan sampah bukan semata soal pengolahan atau pemusnahan, tapi juga tata kelola.

Dia mengingatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebenarnya sudah secara tegas memandatkan pengurangan sampah dari hulu atau dari sumbernya.

Sumber di sini bisa perusahaan, industri, atau pihak yang memproduksi sampah tersebut.

Namun, mandat untuk menyasar sumber tersebut belum menjadi fokus utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

“Presiden perlu mengecek kembali UU 18 Tahun 2008. Di situ jelas ditegaskan pengurangan sampah harus dilakukan di sumber,” katanya.

Dia mencontohkan kawasan wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan Malang. Di kota-kota itu, sampah banyak berasal dari industri pariwisata, terutama sektor makanan dan minuman (Food and Beverages). Pemerintah seharusnya mulai menekan industri sektor makanan dan minuman di kota-kota wisata itu untuk mengurangi produksi sampah.

“Di wilayah wisata, sumber sampah jelas dari produsen. Itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 75 Tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen,” jelasnya.

Namun, implementasi peta jalan tersebut belum berjalan optimal, baik di level kementerian maupun pemerintah daerah. Padahal, regulasi tersebut seharusnya menjadi instrumen untuk menekan produksi sampah sejak awal, bukan sekadar mengelola dampaknya.

Ia pun mengingatkan bahwa tanpa perubahan cara pandang dari hilir ke hulu, krisis sampah akan terus berulang dan membebani lingkungan, khususnya di kawasan pesisir dan destinasi wisata.

“Selama ini kita hanya fokus bagaimana menghilangkan atau memusnahkan sampah, tapi tidak serius berusaha menguranginya,” katanya. (est)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance