Jakarta, The Stance -- Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bikinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi kontroversi.

Banyak pihak menyayangkan keputusan Prabowo untuk bergabung ke BoP. Komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dipertanyakan, juga arah diplomasi pemerintah

Belum lagi BoP membebankan syarat keanggotaan tetap berupa iuran USD 1 miliar atau sekiar Rp17 triliun.

Majelis Ulama (MUI) sempat menyayangkan Indonesia menjadi negara dalam jajaran BoP.

Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, skeptis dengan misi BoP terkait perdamaian. Ia menilai BoP hanyalah kamuflase untuk membuka jalan kolonialisme.

“BoP itu adalah Kamuflase atas nama peace, tapi sebetulnya melanggengkan kolonialisme. Karena itu saya menyebut ini entry neokolonialisme Amerika,” kata Sudarnoto dalam  diskusi "Indonesia Join BoP, Untung atau Buntung”, Selasa, 27 Januari 2026.

Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, lewat akun X pribadinya bahkan menyebut langkah indonesia bergabung ke BoP keputusan yang aneh dan tidak berpihak kepada Palestina.

“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina... baiknya Pak Prabowo menarik diri aja.” tulis Cholil.

Kritik juga sempat dilontarkan oleh eks wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.

Lewatan akun X-nya, Dino mengkritisi urgensi bergabung dengan Dewan Perdamaian. Belum lagi syarat iuran untuk menjadi anggota tetap.

Dengan kondisi fiskal Indonesia yang masih tertekan, membayar iuran Rp17 triliun bukan suatu keputusan realistis.

Dia juga meminta pemerintah memperjelas bagaimana Dewan Perdamaian akan mewujudkan solusi dua negara (two-state solution) yang selama ini digadang-gadang menjadi solusi kunci. Pasalnya, sikap Trump maupun Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, jelas menolak solusi dua negara.

Dino yang juga Pionir Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) itu bahkan menduga rencana rekonstruksi Gaza hanyalah proyek real estate Trump yang akan mengesampingkan kepentingan rakyat Palestina.

Setelah Para Tokoh Diundang ke Istana

Tapi sikap para ormas Islam ini melunak setelah diundang Prabowo ke istana, 3 Februari 2026 lalu.

MUI yang tadinya menolak, berubah mendukung keputusan itu.

Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, mengatakan dukungan itu diberikan setelah MUI memperoleh penjelasan langsung dari Prabowo ihwal tujuan, mekanisme kerja, serta posisi strategis BoP dalam mendorong kemerdekaan Palestina.

“Setelah mendengar langsung penjelasan Presiden Prabowo, Board of Peace dipahami sebagai ikhtiar damai sejalan dengan nilai syariat islam. Prinsip utamanya adalah kemaslahatan umat, terutama rakyat Gaza yang terus menjadi korban konflik,” kata Anwar.

Dino juga sama. Sebelumnya dia mengkritik keputusan indonesia masuke BoP. Tapi setelah diundang ke istana dan bertemu Prabowo, sikapnya melunak.

Menurut Dino. keputusan Prabowo merupakan satu-satunya opsi untuk perdamaian Palestina.

“Tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah BoP ini menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel,” kata Dino, Rabu, 04 Februari 2026.

Dia juga menilai bergabungnya Indonesia ke BoP merupakan keputusan realistis. Apabila Indonesia menyarakan keluar, kredibilitas Indonesia di internasional justru akan hancur.

“Banyak masyarakat bilang kita keluar saja, ya kan? Iu tidak realistis. Karena enggak mungkin kita tanda tangan, dua minggu kemudian keluar. Kredibilitas hancur dan kita nanti ditertawakan dunia,” katanya.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholis Staqut, juga mendukung keputusan Prabowo bergabung ke BoP.

“Saya kira semua yang hadir memahami dan bisa menerima, bahkan mempercayakan perjuangan untuk menolong Palestina melalui upaya-upaya strategis ini kepada Presiden,” kata Yahya.

Hanya dalam catatan The Stance, sikap ketum PBNU yang mendukung BoP ini memang sudah disampaikan secara terbuka, sebelum ikut hadir ke istana

Siap Keluar dari BoP Apabila Tujuan tak Tercapai

Prabowo berhasil meyakinkan perwakilan ormas islam dan para tokoh bergabung ke Bop merupakan keputusan tepat

Selain itu, Prabowo juga siap untuk mundur dari keanggotaan BoP apabila tujuan awal Dewan Perdamaian ini tidak tercapai.

Menteri Luar Negeri, Sugiono, juga menegaskan pemerintah membuka opsi mundur jika BoP jika tidak sesuai dengan visi-misi perdamaian.

Dalam catatan The Stance, opsi mundur ini yang membuat para ormas Islam melunak, dan akhirnya tetap mendukung "dengan catatan atau syarat" bahwa bergabung dengan BoP bisa diterima sepanjang tetap untuk kemerdekaan Palestina.

Tapi ini ironis. Sebab, selama ini Donald Trump sendiri tidak pernah menunjukkan sikap mendukung Palestina. Sebaliknya sangat mendukung israel.

Bahkan selama 2 tahun genosida Gaza, AS memveto berbaga resolusi Dewan Keamanan PBB yang hendak menghentikan agresi militer Israel di Gaza. Jadi, masih tetap percaya? (mhf)

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance