Untuk Apa Gentengisasi?

Jakarta, The Stance -- Berbicara di hadapan ribuan pejabat daerah dan jajaran kabinet Merah Putih, Prabowo Subianto berniat mengganti atap rumah-rumah beratap seng menjadi genteng berbahan tanah liat dalam skala nasional.

Gagasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.

Proyek gentingisasi merupakan bagian dari program baru Prabowo yang bertajuk Gerakan Indonesia ASRI, akronim dari Aman, Sehat, Resik, Indah.

Rencana penggunaan genteng secara nasional masuk dalam poin terakhir yaitu Indah.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti penggunaan seng yang masih mendominasi desa dan kota di Indonesia.

“Saya lihat, semua kota, kecamatan, hampir semua desa kita, maaf ya banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni, seng ini juga berkarat,” kata Prabowo.

Dalam paparannya, mengapa Prabowo serius mengganti atap seng pada rumah-rumah masyarakat karena dianggap tidak estetik, mudah berkarat, dan rasa panas yang dirasakan penghuni rumah.

Terdapat empat pilar yang mendorong program ini gentengisasi Estetika, Kenyamanan, Identitas, Ekonomi. Dari paparan rencana program gentengisasi ini, poin yang menjadi titik berat yaitu estetika.

Prabowo menyebut secara estetika rumah beratap seng dinilai kurang indah untuk dipandang. Prabowo juga meyakini rumah-rumah dengan seng berkarat akan dipandang buruk oleh turis yang berkunjung ke Indonesia karena penggunaan seng berkarat dianggap sebagai simbol kemunduran suatu bangsa.

“Saya berharap dalam 2 sampai 3 tahun Indonesia tidak akan kelihatan karat. Karat adalah lambang degenerasi, bukan lambang kebangkitan. Indonesia bangkit, Indonesia harus kuat, Indonesia harus indah,” kata Prabowo.

Prabowo berulang kali menekankan nilai estetika dari penyeragaman atap genteng tanah liat. Niat gentingisasi ini pun menuai kritik karena banyak aspek yang perlu dikaji secara menyeluruh selain nilai estetika.

Dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Ashar Saputra mengatakan rencana ini perlu mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah yang berbeda-beda. Di daerah dataran tinggi dengan suhu dingin, atap berbahan seng justru lazim digunakan karena menyerap panas matahari sehingga membantu menghangatkan suhu di dalam ruangan.

Oleh karena itu, kebijakan mengganti atap seng dengan genteng perlu mengkaji kebutuhan dan kondisi geografis masyarakat.

“Di wilayah-wilayah yang dingin, itu kadang-kadang malah diinginkan agar mendapatkan panas dari cahaya. Jadi kalau pagi hari suasana dalam rumah segera hangat karena memang dia meneruskan panas. Jadi tergantung kebutuhannya,” kata Ashar.

Ashar juga menyorot pendekatan sosial budaya dalam rencana proyek gentingisasi. Keragaman suku, budaya, tradisi, serta kepercayaan di Indonesia turut memengaruhi konstruksi dan material bangunan rumah.

“Itu bukan soal teknis atau estetika, tetapi soal keyakinan sosial budaya. Hal seperti ini tidak bisa diabaikan atau diseragamkan,” kata Ashar.

Program nasional gentengisasi gagasan Prabowo ini rencananya akan menggandeng Koperasi Merah Putih sebagai mitra dalam memproduksi genteng berbahan tanah liat lokal, yang dicampur dengan limbah industri seperti abu batu bara sehingga lebih ringan dan kuat.

“Jadi nanti Koperasi Merah Putih akan kita lengkapi dengan pabrik genting. Genting itu bahan bakunya dari tanah, dan dicampur dengan beberapa zat limbah lainnya, bisa ringan dan kuat,” kata Prabowo.

Tak hanya bertumpu pada Koperasi Desa Merah Putih, rencana gentengisasi ini juga berpeluang menggandeng perajin genting yang sudah beroperasi.

“Bisa juga gentingnya dijual melalui koperasi desa nanti,”kata Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, Kamis, 5 Februari 2026..

Meski terdengar seperti program populis lainnya macam Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa program ini tak akan membebani APBN maupun APBD.

Pemerintah berharap adanya partisipasi serta kolaborasi antara masyarakat, pemerintah hingga sektor swasta.

“Mungkin perorangan-perorangan atau pihak-pihak swasta, jadi tidak sekadar kita misalnya menggantungkan dari APBN atau APBD gitu. Karena semangatnya kebersamaan dan keindahan, kebersihan itu lah, yang beliau sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan ingin menggugah itu,” kata Prasetyo.

Ihwal teknis pelaksanaan dan skema pendanaan program ini, Prasetyo mengatakan masih dalam perumusan bersama kementerian dan lembaga terkait.

Sementara itu, terkait sumber pendanaan Gentengisasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut saat ini pemerintah memiliki dana cadangan fiskal yang dapat dimanfaatkan. Ia memperkirakan anggaran yang digelontorkan tak sampai Rp1 triliun karena hanya menyasar pada rumah-rumah beratap seng, bukan seluruh rumah.

Selain itu, opsi yang jadi pertimbangan untuk mendanai program ini yaitu dari anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski tak menutup kemungkinan menggunakan sumber lain.

“Gentengisasi enggak sampai Rp1 triliun. Yang diganti yang pakai seng, paling hanya berapa puluh persen. Jadi harusnya angkanya lebih kecil. Ini kan masih hitungan kasar sekali, bisa dikendalikan angkanya,” kata Purbaya.

“Ada kemungkinan dari situ (MBG). Ada kemungkinan dari tempat lain,”

Saat ini pemerintah sedang merumuskan program serta mencari celah fiskal yang dapat dimanfaatkan untuk pendanaan gentengisasi Prabowo. Sementara itu, ekonom mengingatkan soal prioritas lain yang sepatutnya digarap pemerintah.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai adanya kebijakan baru justru mengalihkan perhatian pemerintah dari permasalahan yang lebih mendesak.

“Harusnya pemerintah memiliki fokus, apalagi anggaran terbatas,” kata Bhima.

Di tengah kondisi fiskal yang cekak, Yudha menyarankan agar pemerintah mengkaji kembali program MBG. Ia menilai sebagian anggaran MBG dapat disalurkan untuk percepatan perbaikan rumah tak layak huni, pembangunan rumah subsidi, serta penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat ekonomi lemah.

Dibanding melaksanakan program gentingisasi, Bhima menilai mempercepat target pembangunan tiga juta rumah akan lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance, Rizal Taufikurahman juga menyebut program perbaikan rumah tidak layak huni lebih realistis dibanding gentengisasi. Dengan anggaran Rp1 triliun, ia memperkirakan sebanyak 50-70 ribu rumah dapat diperbaiki secara menyeluruh— dari atap, lantai, hingga sanitasi. (mhf).

Simak info publik, kebijakan & geopolitik dunia di kanal Whatsapp dan Telegram TheStance